KKB Papua
Maiton Gurik Sampaikan Pesan Haru ke Presiden Jokowi: Cukup Sudah Kita Hitung Orang Mati di Papua
Air mata duka akibat tindakan kejam anggota separatis KKB ( Kelompok Kriminal Bersenjata ), hingga kini masih terus membasahi Tanah Papua.
lihat foto
POS-KUPANG.COM - Air mata duka akibat tindakan kejam anggota separatis KKB ( Kelompok Kriminal Bersenjata ), hingga kini masih terus membasahi Tanah Papua.
Tindakan kejam yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata ke warga sipil itu, menyedot perhatian semua pihak di seantero wilayah NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ).
Salah satunya, adalah CEO LEMPAR Papua atau Founder Lembaga Riset Ekonomi Politik Papua, Maiton Gurik.
Kepada Presiden Jokowi, sosok yang satu ini menyampaikan pesan yang amat mengharukan terkait insiden mengerikan yang terjadi di daerah bergolak Papua.
Dia mengatakan, cukup sudah kita menghitung orang mati di Papua. Sebab sudah terlalu banyak kematian yang terjadi di daerah ini.
Pernyataan Maiton Gurik ini mengemuka, pasca terjadinya insiden mengerikan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Nanggolait, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Sabtu 16 Juli 2022 pagi.
Baca juga: Reaksi Penjabat Bupati Nduga Terhadap Aksi Keji KKB Papua
Dikatakannya, peristiwa yang menimpa warga sipil itu sangat disesalkan. Namun fakta itu terus terjadi selama ini di Papua.
Untuk itu, lanjut Maiton Gurik, pemerintah pusat perlu mencari solusi terbaik, sehingga kasus semacam ini tak terjadi lagi pada hari-hari yang akan datang.
Selama ini, lanjut dia, konflik bersenjata di Papua itu hanya terjadi antara TNI Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata.
Akan tetapi, katanya, konflik ini terus saja melebar, dan warga sipil yang selalu menjadi korban.
Fakta ini, katanya, merupakan bukti bahwa penyelesaian yang dilakukan selama ini gagal.
Untuk itu perlu dicarikan upaya yang lebih konkrit, supaya warga sipil tak selalu jadi korban dalam konflik tersebut.
Dilansir POS-KUPANG.COM dari Tribun-Papua.com, Maiton Gurik mengungkapkan pendapatnya tersebut, di Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin 18 Juli 2022.
Selama ini, katanya, pengiriman atau penambahan personel TNI dan Polri dalam jumlah besar ke Provinsi Papua, ternyata belum menyelesaikan masalah.
