Ketua Rumah Perempuan Kupang: Keluarga, Awal Pemicu Kekerasan Terhadap Anak

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Gereja Gmit Maranatha Oebufu Kupang menggelar acara dialog luar studio berbasis DBU bekerjasama dengan Pro 1 RRI Kupang dengan tema "Kekerasan Terhadap Anak".

Kegiatan tersebut menghadirkan empat  narasumber atau pembicara yakni, Libby Sinlaloe, Ketua Rumah Perempuan Kupang, Kabid  Perlindungan Hak Perempuan Dinas PPA Prov NTT,  Dra. Margaritha Boekan, Staf Perlindungan Anak PPA Gmit Maranatha Oebufu, Nonia Poyk dan Kapolsek Oebobo, Kompol Joni Sihombing.

Sementara Ketua Rumah Perempuan Kupang, Libby Sinlaloe dalam dialog tersebut mengungkapkan berdasarkan fakta dan data kekerasan terhadap perempuan dan anak dilihat dari kualitas dan kuantitas sejauh ini semakin tinggi.

Baca juga: Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kewalahan Sampah Tercecer di Jalan Kota Kupang

"Melihat dari kualitasnya naik dan kuantitasnya tinggi untuk tingkat kekerasan terhadap anak maupun perempuan," katanya

Dikatakan berdasarkan data dari Rumah Perempuan Kupang, khususnya untuk Kekerasan seksual terhadap anak cukup tinggi.

"Dulu seorang anak bisa lakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak, tapi sekarang beberapa orang anak bisa lakukan hal tersebut terhadap seorang anak,"

Menurutnya tindakan ini merupakan fenomena yang harus diperhatikan secara serius dan bersinergi bersama sama dengan semua pihak.

Baca juga: Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kewalahan Sampah Tercecer di Jalan Kota Kupang

Ia menyebut faktor pemicu tindakan kekerasan terhadap anak cukup tinggi, bermacam macam maupun berfariasi. 

"Mengacu pada hal-hal yang kita temui, penyebabnya ada banyak, salah satunya dimulai dari dalam rumah tangga sendiri," ungkapnya

"Salah satu pemicu kekerasan seksual terhadap anak dari dalam rumah tangga sendiri," lanjutnya

Ia mengungkapkan anak-anak belajar dari rumah seperti apa yang dilihatnya. "Kasus kekerasan dalam rumah tangga pemicunya seperti hubungan pasangan suami istri yang buruk maupun dari lingkungan sekitar,"tambahnya

Selain itu di dalam dunia pendidikan anak-anak mendapat tindakan kekerasan karena anak dianggap sebagai anak kecil dari orang tua maupun orang yang mempunyai kuasa.

Sementara, Nonia Poyk mengatakan PPA Gmit Maranatha Oebufu melaksanakan perlindungan anak mendasari pada amanat undang-undang, dimana setiap keluarga dan pemerintah mempunyai tanggungjawab besar untuk melaksanakan perlindungan anak.

Baca juga: Jelang 17 Agustus Penjual Pernak Pernik Kemerdekaan Mulai Muncul di Kota Kupang

Selain itu mendasari firman Tuhan yakni anak-anak merupakan pewaris kerajaan Allah atau merupakan wujud dan rupa Allah.

"Kedua dasar utama ini yang membuat kami untuk membentuk PPA ini guna melindungi anak-anak," tuturnya

Ia mengungkapkan bahwa di dalam lingkungan Gereja Gmit Maranatha Oebufu pun sering terjadi kekerasan terhadap anak.

Menurutnya sering terjadi kekerasan terhadap anak-anak atau rentan terhadap kekerasan.

"Banyak keluhan kekerasan yang terjadi, tapi sebagian keluhan saja yang kami terima," ujarnya

Menurutnya mungkin ada faktro sebab akibat sehingga sebagian orang tua malu untuk melaporkan ke PPA.

Menerima laporan kekerasan tersebut, pihaknya langsung mengambil tindakan identifikasi kasusnya, melakukan pendampingan serta mengambil langkah hukum.

"Sejauh ini telah memproses kasus kekerasan seksual, ITE dan sudah ada pelaku yang dihukum dalam penjara karena perbuatannya," bebernya

Baca juga: BREAKING NEWS : Ketua RT di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang Ditemukan Tak Bernyawa

Selain itu pada momen yang sama, Dra. Margaritha Boekan mewakili pemerintah menjelaskan perlindungan terhadap anak terdapat dalam amanat UU yang tertuang dalam pasal 28 ayat 1 dengan bunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama dimata hukum.

Ia menyebut terdapat lima komitmen pemerintah dalam perlindungan anak yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya pada komitmen ketiga yakni penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan data secara nasional simponi PPA sejak 28 Juni 2022 sebanyak 3.670 kasus. Sedangkan untuk data kekerasan di Provinsi NTT, jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 276 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 183 kasus serta kekerasan terhadap anak laki-laki sebanyak 51 kasus. 

Melihat kondisi kasus sebanyak itu, pihaknya melakukan strategi yakni melancarakan sosialisasi tentang perlindungan anak, UU sistem perlindungan peradilan anak serta UU tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maupun strategi lainnya.

Mengantisipasi melonjaknya kasus kekerasan tersebut, pihaknya melakukan kemitraan dengan rumah perlindungan anak, rumah harapan Gmit, WVI maupun lembaga dan organisasi lainnya.

Melibatkan organisasi-organisasi ini dalam mensosialisasikan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Kapolsek Oebobo, Kompol Joni Sihombing pada kesempatan yang sama mengatakan ada perlakuan khusus terhadap anak-anak yang memperoleh tindakan kekerasan. 

Disampaikan mengikuti pra peradilan khusus untuk anak yang tertuang dalam UU No 11 tahun 2012 tentang sistim pra peradilan anak.

Menurutnya seorang anak tidak dapat disamakan dengan pidana atau ancaman serta pemeriksaan orang dewasa.

Dibedakan dengan segi hukum untuk anak-anak tertuang dalam UU No 3 tahun 1997 tentang batasan usia anak adalah 18 tahun.

"Dibawah usia 18 tahun masih dikategorikan usia anak sedangkan diatas 18 tahun dalam hukum masuk usia dewasa," ungkapnya

Polsek Oebobo leboh banyak menangani kasus kekerasan terhadap anak diantaranya seperti kasus pencabulan maupun penganiaiaan.

Di Polsek Oebobo pun memiliki sel khusus untuk anak-anak.

Ia menyebut pemicu terjadinya tindakan kekerasan tersebut karena faktor rendahnya pendidikan, ekonomi maupun lingkungan.(*)

Berita Kota Kupang lainnya