Berita Nasional

Teriakan Hidup Tanah Papua Berkumandang di Gedung DPRD, Benarkah Bagian dari Aksi Papua Merdeka?

Sampai saat ini aksi-aksi bernada perjuangan Papua Merdeka, sepertinya terus menggema di Tanah Papua. Jika dulu hanya KKB, kini malah semakin meluas.

Editor: Frans Krowin
TANGKAPAN LAYAR
ANIAYA WARGA - Anggota KKB Papua menganiaya warga di tanah lapang. Korban dituduh mata-mata dan tidak menyerahkan dana desa yang baru saja diterima. 

POS-KUPANG.COM - Sampai saat ini aksi-aksi bernada perjuangan Papua Merdeka, sepertinya terus menggema di Tanah Papua yang merupakan bagian dari NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ).

Jika selama ini aksi lebih cenderung dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB ), kini aksi yang dilakukan sepertinya kian meluas.

Salah satunya tampak dari semakin maraknya aksi massa termasuk penolakan pembentukan Daerah Otonomi Baru ( DOB ) oleh kalangan tertentu.

Sebagaimana fakta yang terjadi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua, Kamis 14 Juli 2022.

Dalam peristiwa itu, sekelompok warga yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua ( PRP ) menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus).

Kelompok warga yang berjumlah sekitar 20 orang itu meringsek masuk kemudian menduduki halaman Gedung DPRD Papua, Kamis 14 Juli 2022.

Baca juga: ASN Mau Jadi Pesuruh Egianus Kogeya, Selalu Diperintah Beli Senjata & Amunisi Demi Anggota KKB Papua

Dalam aksinya, mereka dikawal ketat aparat kepolisian lengkap dengan rompi anti peluru, tameng dan helm pelindung kepala. Mereka juga dibantu Satpol PP yang mengenakan pakaian lengkap.

Aparat keamanan itu disiagakan di depan jalan masuk Gedung DPRD Papua.

Sementara para pengunjukrasa menyampaikan tuntutan dengan tertib.

Dengan duduk di aspal, mereka menyampaikan tuntutan yang sesekali diwarnai dengan pekikan hidup Tanah Papua.

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa meminta cabut pemekeran Daerah Otonomi Baru (DOB) 3 provinsi baru di Tanah Papua dan Cabut Otsus Jilid 2.

Sampai saat ini wartawan Tribun-Papua masih berada di Gedung DPRD Papua untuk memantau jalannya aksi demo damai PRP tersebut.

Apel Sejak Subuh

Untuk mengantisipasi pergerakan massa Petisi Rakyat Papua (PRP) ratusan aparat gabungan TNI dan Polri juga bersiaga sejak Kamis 14 Juli 2022 subuh.

Aparat penegak hukum dan kedaulatan NKRI itu senantiasa siaga di Kawasan Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Baca juga: KKB Papua Siagakan Pasukan, Panglima Angkatan Darat OPM : Kami Siap Revolusi Total

Kawasan Waena merupakan satu di antara beberapa daerah di Kota Jayapura yang selama ini menjadi sentral pergerakan massa.

Tempat itu juga berdekatan dengan Kampus Univeristas Cenderawasih (Uncen) Papua, dan pusat para mahasiswa.

Informasi yang berkembang, menyebutkan, ratusan personel pengamanan melaksanakan apel di Kawasan Perumnas III Waena sejak pukul 05.33 WIT.

Personel juga melakukan pengamanan di Kawasan Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua.

Apel pengamananan aksi Petisi Rakyat Papua (PRP) tersebut, dipimpin Kasat Bimas Polresta Jayapura Kota, AKP Pieter Kendek.

Polisi Tolak Izin Unjuk Rasa

Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Makbon menyatakan pihaknya menolak izin unjuk rasa, karena Petisi Rakyat Papua tak memenuhi beberapa persyaratan.

Meski begitu, Victor mengatakan polisi mengakomodasi unjuk rasa, jika PRP berkomunikasi dengannya dan tidak mengganggu kepentingan umum.

"Kami menolak izin tersebut, tapi kalau dia mau membangun komunikasi untuk difasilitasi, kami mendukung, yang penting jangan ganggu kepentingan umum," tandasnya.

Selama ini, lanjut Victor, PRP sudah beberapa kali melakukan demonstrasi dan seluruhnya tanpa izin.

Oleh karena itu, ia mengingatkan juru bicara PRP, Jefry Wenda, agar tidak memaksakan kehendak dalam menyampaikan aspirasi.

Mereka juga diminta tak memaksakan diri melakukan long march ke Gedung DPR Papua.

Baca juga: KKB Papua Punya Pasukan Berani Mati, Panglima Tertinggi OPM Bocorkan Rencana Perang Serentak

Victor menegaskan, aparat kepolisian sudah siap melakukan tindakan tegas bila PRP tidak mau berkomunikasi baik dengan aparat keamanan.

"14 Juli kami sudah siapkan 2.000 personel, baik dari Polri maupun TNI, kemudian dari Brimob Kotaraja dan Brimob Nusantara," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Petisi Rakyat Papua ( PRP ) menyatakan menggalang massa besar-besaran untuk turun ke jalan menolak UU DOB Papua pada Kamis 14 Juli 2022.

"Kami Petisi Rakyat Papua bersama seluruh masyarakat Papua akan turun ke jalan, mengecam tindakan Jakarta dalam pengesahan RUU 3 DOB di Papua," kata Juru Bicara PRP Jefry Wenda dalam siaran zoom, diikuti Tribun-Papua.com, Selasa 5 Juli 2022.

Petisi Rakyat Papua, kata Wenda, akan memobilisasi massa dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Aksi massa menolak UU DOB Papua juga akan digelar secara nasional.

"Tanggal 14 aksi nasional serentak. Kami PRP akan arahkan massa turun jalan, catat ini, untuk semua kota," jelasnya.

Wenda menegaskan, PRP bertanggung jawab atas aksi nasional 14 Juli 2022.

"Kami akan mobilisasi massa setiap kota di Papua, bahkan indonesia. Lumpuhkan kota untuk gelar aksi nasional di tanggal 14," tandasnya.

Baca juga: ULMWP Pimpinan Bos KKB Papua Pecah, Benny Wenda Hanya Didengar Satu Kelompok

Sudah Ajukan Surat Izin ke Polisi

Kordinator lapangan (Korlap) Umum Aksi Nasional Tolak DOB dan Otsus, Jhon Giyai mengatakan, Petisi Rakyat Papua (PRP) sudah melaksanakan konsolidasi secara nasional.

"Kami sudah konsolidasi di Papua bahkan se Jawa-Bali. Berhubungan dengan aksi ini, kami menyerukan kepada rakyat Papua untuk bersama-sama melakukan demonstrasi, Kamis 14 Juli 2022," kata Jhon dalam konferensi pers dihadiri Tribun-Papua.com, di Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Selasa 12 Juli 2022.

Jhon mengatakan, aksi ini dilakukan lantaran posisi rakyat Papua mulai terancam atas hadirnya tiga daerah pemekaran tersebut.

"Untuk aksi tanggal 14 besok, yang sudah konfirmasi di antaranya Wamena, Mimika, Sorong, Nabire kemudian Se Jawa-Bali," ujarnya.

Berkaitan dengan aksi demonstrasi ini, khusus wilayah Mamta, PRP mengeklaim sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Papua dan Polres Jajaran.

"Kami sudah layangkan pemberitahuan kepada Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolres Jayapura (Sentani)," katanya.

Menurutnya, aparat keamanan sudah merespons dengan menyampaikan telah menerima surat pemberitahuan tersebut.

"Pihak kemanan sudah terima surat itu. Kami tinggal menunggu tindak lanjut, aksi tetap dilakukan," tegasnya.

PRP dengan tegas tetap pada pendirian, aspirasi rakyat tetap disuarakan.

Baca juga: Orang Dalam Ungkap Kondisi ULMWP Benny Wenda, Tokoh Papua Barat: Pecah Kiri Kanan

Sementara itu, Perwakilan Mahasiswa Papua Gerson Pigay mengatakan, pihaknya akan tetap mengawal aksi nasional ini.

"Kami mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat. Maka aksi besok kami tetap kawal, karena ini untuk kepentingan bersama," tandasnya.

Dari berbagai pergolakan di Tanah Papua selama ini, tak sedikit nitizen juga melontarkan sejumlah pendapat.

Salah satu di antaranya, adalah pelbagai aksi itu merupakan bagian dari spirit perjuangan Papua Merdeka. Benarkah? (*)

Berita Lain Terkait KKB Papua

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved