Berita Nasional Hari Ini

Ansy Lema Bacakan Pendapat Fraksi PDIP tentang RUU KSDAHE di Rapat Paripurna

masyarakat adat dan sekitar konservasi cenderung dimarginalisasi dalam kegiatan perlindungan,pengawetan dan pemanfaatan

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/HO-DOK.ANSY LEMA
PENYERAHAN - Anggota DPR RI, fraksi PDIP, Ansy Lema saat menyerahkan dokumen pandangan fraksi kepada ketua DPR RI, Puan Maharani. Kamis 7 Juli 2022.  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota DPR RI Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si mewakili Fraksi PDI Perjuangan DPR RI membacakan dan menyerahkan secara langsung Pendapat Fraksi PDI Perjuangan atas Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) kepada Ketua DPR RI Dr (H.C) Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Juli 2022.

Dalam salinan pendapat yang diserahkan wakil rakyat asal NTT tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui RUU tentang KSDAHE.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dinilai belum mampu menampung dan mengatur secara menyeluruh permasalahan konservasi di Indonesia.

Baca juga: Serahkan Puluhan Alsintan, Bukti Cinta Ansy Lema untuk TTU

“Sehingga, RUU KSDAHE harus menjadi komitmen semua pihak, baik negara, masyarakat, dan korporasi untuk melakukan pertobatan ekologis menuju kesalehan ekologis,” kata Ansy Lema, demikian akrabnya, sebagaimana membacakan pengantar dalam salinan pendapat Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Pendapat Fraksi PDI Perjuangan

Ansy memaparkan, setelah melaksanakan pembahasan konsepsi RUU KSDAHE, seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memberikan enam catatan dalam salinan pendapat tersebut.

Pertama, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa perlu mengakomodir perubahan-perubahan yang telah terjadi tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam RUU ini.

Kedua, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pengaturan yang ada dalam UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE belum mengakomodir prinsip-prinsip konservasi yang telah diratifikasi dalam beberapa perjanjian internasional, yaitu terkait dengan Konvensi CBD, Cartagena, dan Nagoya. Karena itu, perlu pengaturan yang diselaraskan dengan perjanjian internasional tersebut.

Baca juga: Ansy Lema Berang Namanya Dicatut Dalam Program Aspirasi di NTT

Ketiga, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, perlu pengaturan lebih jelas mengenai sanksi karena pengaturan dalam UU KSDAHE belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan konservasi, mengingat ada beberapa tindakan yang belum diatur seperti perusakan, perambahan kawasan konservasi, perburuan, dan perdagangan ilegal terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi.

Keempat, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE, harus memperkuat penguatan dan keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Karena, selama ini dalam praktiknya masyarakat adat dan masyarakat sekitar konservasi cenderung dimarginalisasi dalam kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan.

Kelima, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE harus memperkuat dan menjaga kawasan-kawasan konservasi agar tetap lestari dan utuh, tidak terganggu oleh aktivitas yang mengancam keberlangsungannya melalui perubahan zonasi dan blok-blok di dalam kawasan.

Keenam, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat dalam pembahasan harmonisasi RUU tentang KSDAHE, terdapat lebih dari 50 % perubahan dalam rumusan RUU tersebut. Maka, perlu dikaji kembali oleh penyusun agar tidak terjadi kesalahan prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved