Perempuan Papua Nugini Menatap Parlemen, Belajar dari Provinsi Papua Indonesia?

Banyak yang khawatir perempuan tidak akan mendapatkan pijakan yang sama di parlemen jika mereka dianggap telah "diberi" kursi.

Jika PNG mengembalikan parlemen laki-laki lainnya dalam pemilihan ini, gagasan itu kemungkinan akan ditinjau kembali. Tetapi para wanita yang berlari kali ini berharap itu tidak perlu.

Bagaimana dengan Provinsi Papua?

Dibandingkan dengan Indonesia, soal perempuan duduk di parlemen, tentu Indonesia sudah sangat jauh. Sudah tidak sedikit perempuan di Indonesia duduk di Parlemen. 

Lebih-lebih selama masa reformasi dengan kebijakan Pemilu yang memberi kuota 30 persen bagi perempuan dalam setiap pencalonan, memberikan peluang besar bagi perempuan Indonesia untuk duduk di parlemen atau DPR. 

Tidak hanya di DPRD kabupaten/kota dan provinsi, di DPR RI pun tidak sedikit perempuan. Bahkan saat ini DPR RI diketuai seorang perempuan yakni Puan Maharani.

Dibandingkan dengan sekadar Provinsi Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, Provinsi Papua sudah melangkah lebih jauh.

Beberapa perempuan dari Provinsi Papua saat ini tercatat duduk di DPR RI periode 2019-2024. Sebut misalnya Ina Elisabeth Kobak.

Anggota DPRD di tingkat Provinis Papua sendiri pun demikian. Kalau melihat daftar 55 anggota DPRD Provinsi Papua saat ini, daftar nomor satu malah nama perempuan, yakni Herlin Beatrix M. Monim, SE (Partai Nasdem), Ance Wanggai, SE. (Partai Nasdem), Fauzun Nihaya, SHI, MH. (Partai Nasdem), Mega Mansye Flora Nikijuluw, SH. (PDIP), Feryana Wakerkwa, SIP. (PAN), Sitti Susanti, SE. (Partai Gerindra).

Jadi jelas Papua Nugini harus bisa belajar dari Indonesia, termasuk tetangga terdekatnya, Provinsi Papua yang sudah mengakomodir perempuan di parlemen.*