Berita NTT Hari Ini
Menko Airlangga Ungkapkan Beragam Skenario Presidensi G20 Indonesia Dukung Pemulihan Ekonomi Global
kepentingan negara berkembang dan negara maju, tetapi juga harus terjangkau, baik dari sisi teknologi maupun pembiayaannya
Penulis: Gerardus Manyela | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mendukung percepatan pemulihan ekonomi global dengan mengedepankan isu tersebut sebagai prioritas dalam .
Berbagai Kementerian/Lembaga dari pusat dan daerah termasuk juga dari pihak swasta terlibat dalam penyelenggaraan berbagai pertemuan Working Groups dan Engagement GroupsG20 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2022 ini.
Presidensi G20 Indonesia sendiri fokus pada tiga prioritas utama yakni menata kembali arsitektur kesehatan dunia yang lebih inklusif dengan menjamin ketersediaan vaksin yang lebih merata dan sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif.
Baca juga: Presiden Jokowi Puji Airlangga Hartarto Sebagai ‘Motor’ Kartu Prakerja
Kemudian mendorong transformasi ekonomi berbasis digital untuk mendorong UMKM, dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Prioritas selanjutnya yakni mempercepat transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Transisi energi bukan hanya harus adil antara kepentingan negara berkembang dan negara maju, tetapi juga harus terjangkau, baik dari sisi teknologi maupun pembiayaannya.
“Ketiga topik utama tersebut akan menjadi panduan bagi para Pemimpin Negara G20 untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang pro rakyat, konkret, dan dapat diimplementasikan. Di samping itu, Presiden RI Joko Widodo sudah menyampaikan arahan agar Presidensi G20 menghasilkan proyek dan kerja sama ekonomi yang implementatif sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Live Special TV One yang mengambil tema G20, di Jakarta, Senin, 27 Juni 2022.
Mengenai persoalan transisi energi, Menko Airlangga mengatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia salah satunya digunakan untuk mengenalkan skenario Indonesia dalam mencapai Net Zero Emission di tahun 2060.
Negara anggota G20 juga harus berfokus pada sumber pendanaan untuk investasi pada transisi energi ke energi terbarukan.
Baca juga: Bukan Ganjar Pranowo atau Prabowo, Tapi Airlangga Hartarto Paling Banyak Dipilih Jadi Capres 2024
“Ada semacam model yang sedang dibahas dengan ADB dan lembaga keuangan lain yakni model yang akan optimal secara ekonomi untuk mempercepat transisi, terutama energi yang berbasis fosil, khususnya PLTU,” tutur Menko Airlangga.
Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis energi akibat perang antara Rusia dan Ukraina, setiap negara termasuk di Eropa mengutamakan energy security, karena mereka akan mengalami musim dingin sehingga membutuhkan diversifikasi suplai energi dari Rusia, misalnya dalam bentuk LNG dan batu bara.
“Dalam jangka menengah, energi terbarukan tetap penting. Indonesia tetap mendorongnya dengan berbagai kegiatan. Pemerintah juga akan memberikan insentif seperti insentif fiskal, sehingga proses transisi menuju energi terbarukan akan tercapai dalam waktu tak terlalu lama,” ucap Menko Airlangga.
Di sisi lain, dengan situasi seperti saat ini, dunia membutuhkan sumber pertumbuhan baru, dan salah satu yang paling memungkinkan adalah melalui digitalisasi yang akan makin pesat pasca pandemi Covid-19 ini.
Wilayah ASEAN memiliki potensi digitalisasi yang besar dan akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.
Baca juga: Menko Airlangga Hartarto Tegaskan Ekonomi Indonesia Semakin Tangguh
Indonesia sendiri mempunyai program inklusi keuangan yang antara lain mencakup digital financing melalui beragam produk fintech, serta program peningkatan skill masyarakat dengan pelatihan online melalui Kartu Prakerja, yang diharapkan bisa direplikasi oleh negara-negara lainnya di masa depan.
Dalam keterangan yang duterima POS KUPANG, Selasa (28/6), Menko Airlangga juga mengatakan hal yang bisa dicontoh negara lain dari Indonesia yakni reformasi struktural dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah bersama DPR telah meluncurkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, sehingga kebijakan dan langkah-langkah yang bersifat luar biasa di bidang keuangan negara bisa dilakukan dengan cepat.
