Manuver Benny Wenda di Luar Negeri untuk Papua Barat, Cari Dukungan dari Parlemen ke Parlemen

POS-KUPANG.COM - Interim President United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Presiden Sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda membeberkan manuver ULMWP di luar negeri beberapa bulan terakhir.

Deretan Manuver Benny Wenda, di antaranya mengadakan pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat di Parlemen Inggris, Parlemen Spanyol dan Parlemen Belanda.

Pentolan KKB Papua ini menyampaikan dalam forum Parlemen Inggris, dilansir dari laman website ULMWP, ulmwp.org pada Minggu 26 Juni 2022.

"Selama beberapa bulan terakhir kami telah berhasil menyoroti situasi HAM di Papua Barat. Kami telah mengadakan sejumlah pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat, di Parlemen Inggris, di Parlemen Spanyol dan di Parlemen Belanda," beber Benny Wenda saat berpidato di Parlemen Inggris, Rabu 14 Juni 2022.

Benny Wenda hadir bersama pengurus International Parliamentarians for West Papua (IPWP). Para petinggi IPWP yang hadir, di antaranya Ketua IPWP Alex Sobel, Pernando Barrena (MEP dari Negara Basque), Jen Robinson (Pengacara HAM dan pendiri International Lawyers for West Papua) dan Carles Puigdemont (MEP dan mantan Presiden Pemerintah Catalonia).

Baca juga: Pentolan KKB Papua Benny Wenda Sebut Indonesia Membom Papua Barat Pakai Amunisi Eropa

"Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perjuangan kami bahwa suara rakyat Papua Barat terdengar di Parlemen bekas kekuasaan kolonial kami," katanya.

Benny Wenda menjelaskan bahwa pihaknya telah meluncurkan ULMWP Uni Eropa. "Kami juga meluncurkan cabang Uni Eropa dari Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat di Parlemen Eropa."

Dengan setiap pertemuan, kata Benny Wenda, momentum untuk kunjungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah berkembang.

"Inggris telah bergabung dengan 79 negara bagian di Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik, dan 18 negara bagian di Forum Kepulauan Pasifik dalam menyerukan kunjungan ini," ujar Benny Wenda.

"Komisi Uni Eropa mendukung kunjungan tersebut, seperti halnya Belanda, Jerman, Inggris, dan Spanyol. Itulah sebabnya kami di sini hari ini, untuk memberikan seruan internasional terpadu kami untuk kunjungan PBB ke Papua Barat," imbuhnya.

Benny Wenda mengatakan, ribuan orang Papua Barat berbaris mendukung pertemuan ini. Dukungan mereka berbahaya, mereka bisa ditangkap oleh Indonesia hanya karena protes.

"Namun setiap kejadian seperti ini membawa harapan bagi mereka, karena mereka tahu perjuangan mereka didengar oleh dunia," tandasnya.

Baca juga: Pancing TNI Polri Keluar dari Pos Keamanan, Dua Anggota KKB Papua Malah Dihabisi Sebelum Beraksi

Menurut Benny Wenda, Indonesia memberi tahu dunia bahwa mereka melindungi hak asasi manusia di Papua Barat, tetapi ini bohong.

"Karena pendudukan militer Indonesia, orang Papua Barat telah menjadi pengungsi di negara mereka sendiri. Ini terjadi di Papua Barat, di Nduga, di Intan Jaya, di Maybrat dan di Oksibil."

Benny Wenda mengatakan, rumah mereka telah ditempati, gereja mereka dibakar, anak-anak mereka tidak bisa sekolah karena militer menempati gedung sekolah mereka.

"Semua orang ketakutan. Beberapa orang telah melarikan diri ke semak-semak, yang lain telah melintasi perbatasan ke Papua Nugini. 100.000 warga sipil Papua Barat telah mengungsi akibat operasi militer Indonesia dalam tiga tahun terakhir saja. Tidak ada hak asasi manusia di Papua Barat, dan juga tidak ada kebebasan berekspresi," kata Benny Wenda.

Deklarasi ULMWP

Bagaimana proses pembentukan ULMWP?

Melansir ulmwp.org, pembentukan ULMWP diawali dengan pertemuan para pemimpin Papua Barat di Vanuatu pada 7 Desember 2014.

Ada tiga faksi yang ikut pertemuan tersebut, yaitu Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP).

Dalam pertemuan itu, ketiga faksi yang berbeda dari gerakan kemerdekaan, sepakat bersatu untuk membentuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat.

Baca juga: Egianus Kogoya Tolak Pembentukan Daerah Otonomi Baru, KKB Papua Incar Pejabat Pendukung DOB

Pada 3 Mei 2016, perwakilan Pemerintah dari seluruh dunia berkumpul di Gedung Parlemen, London untuk menyatakan dukungan mereka untuk pemungutan suara yang diawasi secara internasional tentang penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

Pertemuan itu diberi pengarahan oleh anggota parlemen, pengacara dan akademisi, yang semuanya membahas dan menegaskan hak dasar rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Pernyataan:

Kami Anggota DPR yang bertanda tangan di bawah ini:

I.   Menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan di Papua Barat tidak dapat diterima.

II.  Peringatkan bahwa tanpa tindakan internasional, orang-orang Papua Barat berisiko punah.

III. Menegaskan kembali hak rakyat West Papua atas penentuan nasib sendiri yang sejati.

IV. Nyatakan 'Tindakan Pilihan Bebas' tahun 1969 sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip ini.

V.  Menyerukan pemungutan suara yang diawasi secara internasional tentang penentuan nasib sendiri sesuai
dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dan 1541 (XV).

Istana Westminster, London, 3 Mei 2016

Ada 21 orang yang ikut menandatangani pernyataan tersebut, yaitu Benny Wenda (United Liberation Movement for West Papua), Samuela 'Akilisi Pohiva (PM Tonga), Bruno Leignkone (Menteri Luar Negeri Vanuatu), Ralph Regenvanu (Menteri Pertanahan Vanuatu), Gary Juffa (Gubernur Provinsi Utara Papua Nugini), Duta Besar Rex Horoi (Utusan Khusus untuk Papua Barat).

Baca juga: KKB Papua Tebar Ancaman, Egianus Kogoya Buka Wilayah Perang Baru di Wamena

Berikutnya, Hon Manasseh Sogavare (PM Kepulauan Solomon), Lord Alton (House of Lords Inggris), Lord Harries (House of Lords Inggris dan mantan Uskup Oxford), Andrew Smith MP (Parlemen Inggris), Alan Whitehead MP (Parlemen Inggris), Nick Brown MP (Parlemen Inggris), Caroline Lucas, MP (Parlemen Inggris), Richard Di Natale (Pemimpin Partai Hijau Australia).

Selain itu, Scott Ludlam (Parlemen Australia), Robert Simms (Parlemen Australia), Frances Bedford (Parlemen Australia), Bart Staes (MEP Belgia), Catherine Delahunty MP (Selandia Baru), Joe Natuman (Wakil Perdana Menteri dari Vanuatu) dan Dr Rupert Roopnaraine MP (Menteri Pendidikan Guyana).

Kemudian pada Desember 2020, ULMWP mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat. Pemerintahan Sementara beroperasi menurut sistem presidensial, diatur oleh prinsip-prinsip Demokrasi Hijau. Kabinet penuh yang memimpin 12 departemen di lapangan di Papua Barat diumumkan pada 1 Mei 2021.
 
Profil Benny Wenda

Benny Wenda menjabat Interim President ULMWP atau Presiden Sementara Pemerintahan Sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat Siapa Benny Wenda? Berikut ini Profil Benny Wenda.

Melansir wikipedia.org, Benny Wenda lahir di Lembah Baliem, Irian Jaya.  Dia adalah pelobi internasional untuk kemerdekaan Papua Barat.

Benny Wenda berada di Inggris Raya. Pada tahun 2003 dia diberikan suaka politik oleh pemerintah Inggris setelah melarikan diri dari tahanan saat diadili. Ia telah bertindak sebagai perwakilan khusus rakyat Papua di Parlemen Inggris, PBB, dan Parlemen Eropa.

Pada 2017, Benny Wenda diangkat sebagai Ketua ULMWP, sebuah organisasi baru yang menyatukan tiga organisasi politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat.

Sekitar tahun 1970, Benny Wenda muda hidup di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat. Di sana, dia hidup bersama keluarga besarnya.

Mereka hidup dengan bercocok tanam. Saat itu, dia merasa kehidupannya begitu tenang, "hidup damai dengan alam pegunungan".

Baca juga: Kapolda Fakhiri Yakin KKB Papua Sulit Masuk Kawasan Tambang Emas Freeport

Sekitar tahun 1977, ketenangan hidup mereka mulai terusik dengan masuknya pasukan militer. Saat itu, Benny Wenda mengklaim pasukan memperlakukan warga dengan keji.

Benny Wenda menyebut di situsnya, salah satu dari keluarga menjadi korban hingga akhirnya meninggal dunia.

Dia mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya sampai peristiwa pilu itu berjalan 20 tahun kemudian. Saat itu, keluarganya memilih bergabung dengan NKRI.

Kondisi demikian, harus diterima dan dihadapi Wenda. Tetapi rupanya, dia berusaha melawan pilihan orang-orang dekatnya.

Singkat cerita, setelah era pemerintah Soeharto tumbang, gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia kembali bergelora.

Saat itu, Benny Wenda melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka) membawa suara sebagian masyarakat Papua.

Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia, termasuk otonomi khusus.

Lobi-lobi terus dia usahakan sampai akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Papua dan tak ada yang lain. Saat itu sekitar tahun 2001, ketegangan kembali terjadi di tanah Papua.

Operasi militer menyebabkan ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay meninggal. Benny Wenda terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Pertentangan Benny Wenda berbuntut serius. Dia kemudian dipenjarakan pada 6 Juni 2002 di Jayapura. Selama di tahanan, Benny Wenda mengaku mendapatkan penyiksaan serius.

Dia dituduh berbagai macam kasus. Salah satunya disebut melakukan pengerahan massa untuk membakar kantor polisi, hingga harus dihukum 25 tahun penjara.

Baca juga: Aktivis HAM Papua Ungkap Kejanggalan Tewasnya Bripda Diego, Danki Brimob KKB Papua Kerja Sama? 

Kasus itu kemudian di sidang pada 24 September 2002. Benny Wenda dan tim pembelanya menilai persidangan ini cacat hukum.

Pengadilan terus berjalan, sampai pada akhirnya Benny Wenda dikabarkan berhasil kabur dari tahanan pada 27 Oktober 2002.

Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris di mana ia diberikan suaka politik.

Sejak tahun 2003, Benny dan istrinya Maria serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris.

Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan red notice dan Surat Perintah Penangkapan Internasional untuk penangkapan Benny Wenda karena melakukan sejumlah pembunuhan dan penembakan di Tanah Air.

Benny Wenda mengklaim, red notice itu sudah dicabut. Pencabutan red notice dilakukan oleh Interpol atas pertimbangan politis. Pada 17 Juli 2019, Benny Wenda mendapatkan Oxford Freedom of the City Award dari Dewan Kota Oxford. (*)