Dalam Rapat Paripurna III, Gubernur NTT Sebut Catatan DPRD Sebagai Koreksi Dalam Pembangunan

"Untuk ini, pemerintah harus berhati kriteri-kriteria mendasar dan aspek kunci tentang makna dari kondisi mendesak," tegasnya.

Baca juga: DPRD NTT Minta Pemprov Surati Maskapai Penerbangan Terkait Lonjakan Harga Tiket

Dalam pandangan Fraksi PDIP, terbaca, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTT, memberikan kategori rasio kemampuan keuangan daerah provinsi NTT dengan kategori Rendah di angka 27,97 persen.

Sebagai bahan banding, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah, BPK RI Perwakilan NTT menampilkan rasio pertumbuhan PAD tahun 2020 minus 7,34 persen, dan ratio efektivitas PAD tahun 2020 kurang efektif.

Usai sidang, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan, semua catatan itu adalah hal bagus. Pihaknya akan melihat dan merubah berbagai catatan ataupun rekomendasi yang disampaikan dewan itu.

Gubernur Viktor menegaskan, penyampaian DPRD merupakan bagian positif. DPRD punya kewajiban untuk mengkoreksi. Pemprov, kata Viktor, akan melakukan analisis untuk menjalankannya. (Fan)