Gubernur NTT Sebut Banyak Kendaraan Dinas Dibatasi Operasionalnya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Gubernur NTT Melki Laka Lena menyebut banyak kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah dibatasi operasionalnya. 

"Banyak juga kendaraan dinas yang bergerak berdasarkan kebutuhan, banyak pembatasan," kata Melki, Senin (15/6/2026). 

Bahkan, anggaran perjalanan dinas untuk sejumlah Kepala Dinas juga telah habis. Ia memastikan sudah melakukan banyak penyesuaian dalam rangka penghematan bahan bakar minyak (BBM) maupun anggaran. 

Selama ini, Pemerintah juga memberlakukan Work From Home (WFH) hingga pembatasan kegiatan Pemerintahan. Pemerintah Provinsi, kata dia, juga sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) 24 tahun 2026 tentang pembatasan kegiatan pukul 18.00 hingga 19.30 wita. 

Mantan Anggota DPR RI itu juga menyampaikan tentang pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Ia berkata, kuota BBM sebetulnya dikhususkan bagi kendaraan berpelat NTT. 

Baca juga: Pemprov NTT Segera Bayar Gaji ke-13 untuk PNS hingga PPPK

"Sehingga dari luar itu karena mereka tidak masuk kuota, kita batasi pada pelat NTT saja. Yang dari luar itu bisa gunakan BBM tapi yang tidak subsidi," katanya. 

Menurut dia, untuk kendaraan yang ingin menggunakan BBM bersubsidi kuota NTT, maka wajib melakukan mutasi kendaraan ke NTT.

Ia menyebut, jika kendaraan pelat luar mengambil BBM subsidi kuota NTT, maka jatah untuk Provinsi ini berkurang. 

"Saya urus saya punya rakyat dulu, untuk BBM yang bersubsidi," katanya. 

Waketum DPP Golkar ini mengatakan, pengawasan terus dilakukan, dari Pemerintah hingga aparat penegak hukum. 

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT Rita Wuisan mengatakan, selama ini diberlakukan WFH, yang untuk pejabat eselon III tidak masuk ke kantor. Itu artinya, BBM kendaraan dinas juga ada penghematan. 

"Penggunaan listrik Gedung Sasando, pasti tempat yang orangnya tidak ada tidak digunakan," katanya. 

Dia mengaku, belum melakukan penghitungan detail menyangkut total anggaran yang bisa dihemat dari penerapan WFH. Namun, ia memastikan penggunaan lift maupun ac di kantor Gubernur sangat dibatasi. 

"Kita karena ada kenaikan BBM kendaraan dinas juga dibatasi per minggu, dialokasikan tapi dibatasi. Sehingga sekarang kita berupaya untuk kegiatan yang membutuhkan mobilitas dikurangi," katanya. 

Ia menyebut, Pemerintah menggunakan cara lain seperti rapat secara virtual untuk mengurangi beban operasional di kantor maupun kendaraan dinas. 

"Pembatasan misalnya tugas ke wilayah Timor, kalau sangat urgent silahkan pergi. Tapi bisa secara online dilakukan secara online," katanya. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS