Plt. Sekda NTT Sebut Data Berkualitas Tentukan Arah Kebijakan Pembangunan yang Tepat 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Johanna E. Lisapaly, SH, M. Si mengatakan, data berkualitas sangat menentukan arah kebijakan pembangunan yang tepat. 

Berdasarkan rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, hal tersebut disampaikan Johanna Lisapaly, saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT yang baru, Matamira B. Kale, S. Si, M. Si bersama Kepala Bagan Tata Usaha BPS Provinsi NTT, Adi Manafe dan Statistisi Ahli Madya B PS Provinsi NTT, Vita Christiani Karmany, pada hari Selasa, 14/06/2022 di Ruang Kerja Plt. Sekda Provinsi NTT.

Mengawali pertemuan tersebut, Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale, menyampaikan perkenalan sebagai pejabat baru Kepala BPS NTT menggantikan Pejabat Lama Kepala BPS Provinsi NTT, Darwis Sitorus yang telah berpindah menjadi Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, setelah bertugas di NTT selama kurang lebih 2 tahun, sejak November 2019 lalu.

“Puji Syukur kepada Tuhan bahwa setelah 5 (ima) bulan Jabatan Kepala BPS Provinsi NTT dijabat oleh Plt. Kepala BPS Provinsi NTT yaitu Bapak Adi Manafe, maka sejak 3 Juni 2022, saya telah dilantik menjadi Kepala BPS Provinsi NTT definitif. Tentu kepercayaan ini menjadi tanggung jawab besar untuk bagaimana bisa mengembannya dengan baik dan bisa menjalin kolaborasi yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan pembangunan di NTT, khususnya bersama dengan Jajaran Pemerintah Provinsi NTT. BPS tugasnya adalah membina dinas/instansi supaya statistik yang dihasilkannya juga bisa sesuai dengan standart yang telah ditentukan," ujar Matamira yang adalah Srikandi Asli NTT pertama yang memimpin di BPS Provinsi NTT.

Mantan Statistisi Madya BPS NTT ini menambahkan bahwa BPS Provinsi telah melakukan kerja sama dengan Bappelitbangda Provinsi NTT, melalui Kabid Ekonomi dan SDA, Temy Jong Djoko, untuk melakukan sebuah kegiatan yaitu untuk mengidentifikasi data-data berupa indikator –indikator pembangunan dengan beberapa rekomendasi yang telah diberikan.

“Kami berharap adanya dukungan dari Ibu Plt. Sekda untuk bisa mengarahkan dan membina Perangkat-perangkat Daerah yang terkait dengan data-data pembangunan. Didalam UU Statsitik, dicantukan bahwa Statistik dihasilkan oleh BPS adalah Statistik Dasar, nah dinas-dinas lain kebutuhannnya harus menghasilkan data olahan. BPS dalam tugas sebagai Pembina bisa berkolaborasi mendampingi teman-teman di dinas-dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, tentang bagaimana proses menghasilkan data itu seperti apa, menyangkut standartnya seperti apa, dan lain-lain," jelas prempuan NTT Blberdarah Sabu ini. 

Mendengar perkenalan dan permintaan dari Matamira tersebut, Plt. Sekda Provinsi NTT, Johanna E. Lisapaly yang juga adalah Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT, menyambut baik permintaan tersebut.

“Salah satu kelemahan kami dalam menyusun sebuah kebijakan pembangunan adalah ketersediaan data yang akurat dan up to date. Atau dengan kata lain datanya belum terlalu cukup, walaupun sebenarnya kami sudah paham tentang data. Kami sangat membutuhkan data yang berkualitas dan memenuhi standart-standartnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daerah ini. Kami senang karena Ibu Kepala BPS NTT sebagai Pembina sudah dengan terbuka dan bersedia membantu Pemerintah Provinsi NTT, dan kami akan lebih maksimal dalam mengkoordinasi dan membina perangkat-perangkat daerah, agar dapat membantu menyiapkan data bagi kepentingan pemenuhan data yang lebih berkualitas lagi," ujar Lisapaly yang juga adalah Kadis Peternakan Provinsi NTT.

Mantan Asisten III Sekda Provinsi NTT ini juga menyampaikan bahwa yang terlebih dahulu dibina adalah perangkat daerah yang lokusnya pada pertanian, perkebunan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan Perikanan.

“Jika di Perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sudah menyiapkan data yang baik, kami di BPS dan kita semua sebagai pengguna data, maka kita semua dapat mengacu pada data yang dihasilkan tersebut. Jadi BPS tidak perlu lagi mengumpulkan data yang sama, hal ini sesuai dengan semangat Satu Data Indonesia," ungkap Matamira merespons apa yang disampaikan oleh Lisapaly.

Matamira menambahkan bahwa data yang dihasilkan bisa diharapkan dibandingkan. Misalnya kita mengukur satu hal disini, di tempat lain harusnya sama, sehingga data yang dihasilkan bisa dibandingkan ke level internasional. BPS dalam menyusun data biasanya mengacu kepada standart internasional.  

“Jika data yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik, maka tentu itu yang sangat diharapkan juga oleh kita semua," pungkas Lisapaly menanggapi Matamira.     

Turut hadir pada kesempatan tersebut adalah Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, yaitu Koordinator Kesra, Maria A. Corohama.(uzu)