Pemerintah Mesti Responsif Pembangunan PLTAL Palmerah di Flores Timur

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah daerah mesti lebih responsif menyambut rencana pembangunan jembatan Pancasila Palmerah di Pulau Flores.

Selain jembatan, dibangun juga Pembangkit listrik tenaga air laut (PLTAL) pada kawasan yang menghubungkan pulau Adonara dan Flores itu.

Anggota DPRD NTT komisi IV bidang pembangunan, Refafi Gah, menyampaikan mestinya pemerintah menyambut baik rencana pembangunan itu. Apalagi telah ada kesediaan dari investor.

"Menurut saya, kalau pembangunan jembatan Palmerah itu sudah dicanangkan dari dulu, dan apabila sudah sudah ada niat baik dari investor, mengapa kita tidak menyambut baik iru?" kata Refafi ketika dihubungi Pos Kupang, Selasa 14 Juni 2022.

Baca juga: Latif Gau Sebut Proyek Jembatan Palmerah Flores Direspon PLN

Dia menerangkan, pembiayaan pembangunan proyek itu tidak dibebankan pada APBD provinsi, sehingga kesamaan presepsi mesti dibangun antara pemerintah dan investor. Akses ekonomi di kawasan itu, tentu terwujud bila adanya bangunan yang dimaksud.

Sisi lain, kata Refafi,  keberadaan jembatan itu juga turut memberi daya dobrak bagi sektor wisata.

Refafi meyakini Pemerintah provinsi akan mengeluarkan rekomendasi yang menjadi kendala dalam pembangunan. Kementerian terkait, bila turut andil membantu pelaksanaan, optimistis pengerjaan proyek itu dapat terlaksana.

Dia menyarankan agar investor bisa berkoordinasi dengan PLN untuk memudahkan pembangunan PLTAL sehingga, kelistrikan pada wilayah Flores, bahkan seluruh NTT bisa maksimal.

Baca juga: Proyek  Jembatan Palmerah Dinyatakan Layak Amdal dan Siap Dilanjutkan 

Sementara itu, Ketua Komisi IV bidang pembangunan, Nelson Matara, mengaku mendukung pembangunan proyek itu.

Ia menyambut baik rencana itu. Menurut dia, pada masa kepemimpinan gubernur Frans Lebu Raya, telah ada kesepakatan Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga investor. 

Ia juga meyakini gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat akan memberikan rekomendasi kepada investor. Nelson beralasan, gubernur saat ini hanya pengganti dan melanjutkan kebijakan sebelumnya.

Sehingga, gubernur Viktor pastinya akan membantu proses administrasi kelanjutan proyek yang dimaksud.

"Kita sebagai anggota DPRD provinsi wajib mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah. Apa keinginan pemerintah pusat  mau bangun daerah, kita akan merespon secara baik," katanya.

Baca juga: Menko Kemaritiman dan Investasi RI Pastikan Jembatan Palmerah di Flores Akan Dibangun 

Dia juga membenarkan pembangunan proyek itu ada aspek ikutan berupa pembangunan pembagian listrik yang berdampak pada asas kemanfaatan.

Selain menghubungkan dua Pulau Adonara dan Flores bagian Timur, ada juga daya listrik yang dihasilkan dari pembangunan itu.

Jikapun telah ada koordinasi antara pemerintah pusat dan investor, Nelson mengaku pihaknya akan berkomunikasi dengan gubernur Viktor Laiskodat agar melancarkan proyek itu. (Fan)