KKB Papua
Dalam Dua Bulan Terakhir, Tiga Pengojek Sepeda Motor Tewas di Kawasan Rawan Konflik KKB Papua
Tindak kekerasan yang dilakukan KKB Papua tidak hanya menimpa para petugas keamanan seperti TNI dan Polri, tetapi juga masyarakat biasa.
lihat foto
Kepala Kepolisian Resor Puncak Ajun Komisaris Besar Dicky Saragih, saat dikonfirmasi pada Selasa malam, membenarkan adanya insiden tersebut. Ia mengatakan, korban diserang saat melintasi wilayah tersebut sekitar pukul 18.00 WIT. Rusman dibacok dengan senjata tajam di bagian bahu dan punggung kiri.
Dicky mengungkapkan, pihak aparat keamanan menggunakan kamera drone untuk memantau kondisi di lokasi kejadian. Namun, para pelaku langsung melepaskan tembakan ke arah kamera tersebut.
”Kami telah mengevakuasi jenazah Rusman dari lokasi kejadian ke Puskesmas Ilaga. Kini jenazah korban telah berada di rumah kerabatnya,” kata Dicky.
Dicky menuturkan, kerabat korban berencana membawa jenazah Rusman ke kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 10 Februari 2021.
Dicky mengatakan, pihaknya sudah berulang kali mengingatkan para pengojek sepeda motor agar tidak beroperasi di luar Distrik Ilaga, ibu kota Puncak, di atas pukul 19.00 WIT. Sebab, wilayah itu rawan teror kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Serangan serupa juga pernah menimpa pengojek motor di Puncak pada 26 September 2019. Saat itu, dua pengojek sepeda motor, yakni La Ode Alwi dan Midung, tewas ditembak KKB di Jembatan Muara, Kampung Amnunggi. Keduanya diadang saat melintas di daerah tersebut.
”Kami masih menyelidiki KKB yang terlibat dalam aksi ini. Sebab, banyak kelompok di sini, seperti Lekagak Telengen dan Militer Murib,” kata Dicky.
Saat kejadian pada 2019 itu, Bupati Puncak Willem Wandik berharap penembakan terhadap warga sipil tak terjadi lagi.
”Saya sangat sedih karena kasus penembakan warga sipil terus terjadi di wilayah ini. Apabila ini terus terjadi, aktivitas warga akan terganggu,” tutur Willem.
Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah Papua Frits Ramandey mengatakan, dibutuhkan upaya pemulihan keamanan untuk menghentikan aksi kekerasan yang terus terjadi di Papua saat ini.
Frits berpendapat, penyerangan terhadap warga sipil bukanlah sikap yang menunjukkan perjuangan gerakan referendum Papua. Aksi KKB dapat dikategorikan oleh publik internasional sebagai tindakan kriminal.
”Kami berharap ada pendekatan keamanan, tetapi bukan dengan cara operasi militer, melainkan penegakan hukum yang terukur untuk menghentikan aksi kekerasan ini,” ujarnya.
Sumber: kompas.id
