Sumba Barat Pasti Berseri
Bupati Sumba Barat Minta Para Kades Mundur, Bila Tak Mampu Memimpin Desa
puluhan kepala desa tidak hadir pada acara itu. Terhadap jawaban itu, Bupati Yohanis meminta staf segera menyurati kepala desa untuk bertemu bupati
Penulis: Petrus Piter | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter
POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK - Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H meminta para kepala desa mundur bila merasa diri tidak mampu lagi memimpin desa.
Kasihan sama rakyatnya, kalau kepala desanya masih malas turun ke dusun-dusun dan ke kampung-kampung bertemu dengan masyarakat.
Padahal kalau saja rajin ke lapangan, pasti banyak aspirasi rakyat terserap. Bila hal itu terus terjadi maka sebaiknya kepala desa bersangkutan mengundurkan diri.
Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H mengatakan hal itu ketika memimpin rapat koordinasi pengelolaan bantuan sosial dari pemerintah pusat di aula Kantor Bupati Sumba Barat, Selasa 7 Juni 2022.
Baca juga: Bupati Sumba Barat Minta Kades Belajar Ke Desa Tebara Saat Pimpin Rakor Pengelolaan Bantuan sosial
Rapat yang harus dihadiri seluruh kepala desa, lurah dan camat ternyata tidak sesuai dengan jumlah undangan yang dikeluarkan.
Setelah Bupati melakukan pengecekan terdapat 13 orang kepala desa dari 63 desa se-Kabupaten Sumba Barat tidak hadir dan diwakili.
Beragam alasan seperti sedang sakit, ada kedukaan dan lainnya disampaikan perwakilan kepala desa ketika menjawab pertanyaan bupati tentang alasan puluhan kepala desa tidak hadir pada acara itu.
Bupati Yohanis meminta staf segera menyurati kepala desa untuk bertemu bupati, Rabu 8 Juni 2022.
Baca juga: Anggota Polres Kupang, Kodim 1604 dan Brigif 21 Komodo Sumbang 202 Kantong Darah.
Didampingi Pelaksana tugas Sekretaris Daerah, Imanuel M.Ani dan Kepala Dinas Sosial, Semuel Dato Mesa, S.Sos, Bupati Yohanis menegaskan para kepala desa mestinya memprioritaskan diri menghadiri rapat itu karena bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat miskin yang ada di desa masing-masing.
Rapat ini membahas tentang pengelolaan bantuan sosial untuk masyarakat penerima seperti PKH, Kartu Sembako (BPNT, BPT, Migor PKL), KIS PBI, Kartu Prakerja dan BLT Desa.
Para kepala desa harus hadir karena kepala desa yang paling mengetahui nama peserta dan jumlah peserta penerima bantuan sosial dari desa masing-masing, persoalan yang dihadapi peserta penerima bantuan dan lainya sebagaimana terjadi selama ini.
Sayangnya sebagian para kepala desa tidak hadir pada acara penting ini.
Baca juga: Sidang Kasus Astri dan Lael, Begini Keterangan Ira Ua di Persidangan
Dalam kesempatan itu, Bupati Yohanis juga meminta para kepala desa memprioritaskan penerangan desa. Untuk mewujudkan hal itu maka para kepala desa hendaknya mengalokasikan sebagian anggaran untuk penerangan desa. Dengan demikian diharapkan sampai tahun 2023, seluruh desa sudah terang benderang.
Bupati juga kembali mengingatkan para kepala desa agar mengelolah dana desa dengan baik dan benar. Bila terjadi penyelewenangan dana desa maka akan berurusan dengan hukum.
Manfaatkan dana desa itu untuk kepentingan pembangunan desa. Ia optimis bila para kepala desa maksimal mengelolah dana desa maka satu dua tahun ke depan, sudah ada perubahan wajah desa dan tentu rakyat semakin sejahtera pula. (*)
