Pasifik

Wartawan Dihalangi Pejabat China Selama Perjalanan Pasifik Menteri Luar Negeri Wang Yi

Dia telah mengunjungi Kepulauan Solomon, Kiribati, Samoa, Fiji dan Tonga dan akan tiba di Vanuatu, Papua Nugini dan Timor Leste dalam beberapa hari

Editor: Agustinus Sape
Naohiko Hatta - Pool/Getty Images)
Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele (kiri) berjabat tangan dengan Penasihat Negara China dan Menteri Luar Negeri Wang Yi setelah merilis pernyataan pers bersama untuk menandai pembentukan hubungan diplomatik antara kedua negara di Wisma Negara Diaoyutai di Beijing, China pada September 2019. 

Dorothy Wickham, seorang jurnalis yang meliput perjalanan Wang ke Kepulauan Solomon, menulis dalam sebuah artikel untuk Guardian pada 3 Mei bahwa polisi telah “mengejar” seorang reporter dan juru kamera yang berdiri di luar parlemen nasional di Honiara. Pemerintah Kepulauan Solomon telah menolak untuk mengungkapkan isi dari kesepakatan keamanan dengan Beijing dan menolak semua permintaan wawancara, katanya.

Wang Yi: Perdagangan berbasis nilai bertentangan dengan hukum dasar ekonomi

Amerika Serikat mencoba mempolitisasi, mempersenjatai dan bahkan mengidealkan urusan ekonomi, dan bahkan perdagangan komoditas normal diukur dengan apakah itu sesuai dengan nilai-nilai Amerika, kata Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada hari Senin.

Dia membuat pernyataan selama kunjungannya ke Fiji, mengomentari Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik baru-baru ini yang diusulkan oleh AS.

"Kerangka tersebut mengklaim menciptakan tatanan baru kebebasan, keterbukaan dan inklusivitas, tetapi bagaimana kerangka ekonomi bisa bebas tanpa menurunkan tarif? Tanpa akses pasar, bagaimana kita bisa berbicara tentang keterbukaan?" tanya Wang.

"Jika kita dengan sengaja mengecualikan China, pasar terbesar di kawasan dan bahkan dunia, bagaimana kita bisa berbicara tentang inklusivitas?"

Menteri luar negeri China menunjukkan bahwa AS sedang mencoba membingkai negara lain dengan standar dan aturannya sendiri. Ia mencoba memulai bisnis baru di luar sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai landasannya, katanya.

“Praktik-praktik seperti itu bertentangan dengan hukum ekonomi dasar, membelenggu pasar bebas, dan bertentangan dengan tren globalisasi ekonomi yang saling menguntungkan dan saling melengkapi,” tambahnya.

Sumber: theepochtimes.com/cgtn.com

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved