Pengamat Kebijakan Publik Sebut Proyek Itu Bisa Direplikasi ke Daerah Lain

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengamat Kebijakan Publik NTT, Ir. Habde Adrianus Dami, M. Si, menyebut pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau Sumba menjadi titik awal atau titik poin untuk bisa direplikasi atau dikembangkan ke tempat lain, terutama untuk daerah yang belum teraliri listrik.

"Setahu saya, tingkat elektrifikasi di NTT belum mencapai standar nasional terutama ada kendala anggaran PLN. Sehingga terobosan pembangunan PLTS dengan memanfaatkan potensi sumberdaya energi terbarukan seperti air, angin,  akan terjadi percepatan dan pemerataan penerangan listrik pada daerah-daerah yang belum tersentuh pelayanan PLN," ujar Adi.

Disamping itu, katanya,  pemerintah daerah juga perlu mengambil inisiatif secara mandiri menyediakan infrastruktur kelistirikan sebagaimana yang pernah di lakukan mantan Bupati Sumba Timur almahrum Umbu Mehang Kunda dengan cara membeli generator untuk membantu penerangan pedesaan mengingat PLN mengalami keterbatasan anggaran penyediaan infrastruktur kelistrikan.

Baca juga: Ibu Hamil di Ende Meninggal Dalam Perjalanan ke RSUD TC Hillers Maumere

Adi menambahkan, dalam operasional kerjasama pemerintah dan PLN yang saling menguntungkan dimana pemerintah menyiapkan generator, PLN pemasangan jaringan sekaligus mengelola operasional dan masyarakat membayar tagihan penggunaan aliran listrik.

Bagi Adi, pembangunan PLTS ini harus memberi manfaat dan sekaligus melibatkan masyarakat dalam ikutserta dalam pengawasan maupun pemeliharaan. Karena itu sejak tahap perencanaan perlu keterlibatan masyarakat bahkan sampai pada tingkat mandiri bisa membentuk koperasi pengelola operasional sehingga tidak lagi bergantung pada pemerintah.

"Tentu pembangunan ini harus memberi dampak pada masyarakat setempat. Mereka bisa dijadikan sebagai pengawas atau pekerja merawat jaringan yang ada. Esensi pembangunan itu kan seperti itu. Kalau bisa dibangun koperasi untuk memberdayakan masyarakat setempat," ujarnya.

Baca juga: Mendag Lutfi Tanggapi Gratifikasi Izin Ekspor Minyak Goreng Salah Satu Bawahannya

Juga masalah pembangunan yang dilakukan, katanya, harus tidak bisa terus ke atas, tapi juga bisa kebawa.

Masalah sosialisasi itu yang paling penting. Masyarakat sering menolak dan terjadi gejolak karena belum ada pendekatan dan sosialisasi dari pemerintah. Ini yang harus dihindari. Kedepan, Pemerintah juga bisa perhatikan hal-hal seperti ini.

Saya mengharapkan agar Pemerintah bisa mengambil kebijakan yang bisa memberi dampak bagi masyarakat setempat. (*)

Berita NTT Hari Ini