Dalam Waktu Semenit Hasyim Asyari Terpilih Jadi Ketua KPU RI

"Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan," katanya.

Hasyim mengatakan bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Oleh karena itu ia meminta dukungan semua pihak agar Pemilu dapat dilaksanakan secara demokratis, transparan, akuntabel, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Baca juga: Terkait Pilkada 2024, Ketua KPU NTT Sebut Masih Menunggu PKPU

"Kami menyadari kami manusia biasa tidak bisa bekerja sendiri, kami mohon dukungan dan kami akan membangun kerjasama kolaborasi dalam rangka untuk menjalankan mandat, tugas, amanah sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2024," ucapnya.

Rencananya hari ini jajaran KPU akan langsung melalukan rapat dengan DPR. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan rapat hari ini akan membahas lebih mendalam soal tahapan serta anggaran Pemilu 2024.

"Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, tentu KPU-Bawaslu yang baru ini, akan melakukan exercise dan penelitian secara mendalam terkait tahapan dan biaya atau anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu tahun 2024," kata Rifqi saat dihubungi Tribunnews, Selasa 12 April 2022.

Rifqi juga mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi soal perlunya menghitung ulang anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 110,4 triliun merupakan lampu hijau terutama bagi pemerintah untuk bersama-sama DPR mempersetujui anggaran tersebut.

Baca juga: Jokowi Minta Hitung Ulang, Biaya Pemilu dan Pilkada 2024 Tembus Rp 110,4 Triliun 

"Angka Rp 86 triliun, Rp 76 triliun atau Rp 110 triliun menjadi sangat relatif, tergantung kebutuhan kita dalam rangka melakukan interfensi anggaran terhadap Pemilu 2024," tambah Rifqi.

Politisi PDIP itu mengungkapkan beberapa kata kunci yang membuat Pemilu 2024 lebih besar anggarannya daripada Pemilu 2019 adalah terkait honorarium para pelaksana atau penyelenggara pemilu di tingkat TPS.

Terutama, di tingkat desa, di tingkat kecamatan di bawah KPU atau Bawaslu. Pasalnya, selama ini diketahui honor bagi petugas di tingkat TPS terbilang kecil, hanya Rp 500-700 ribu.

Terlebih, mereka harus bekerja keras bahwa hingga meninggal dunia seperti peristiwa Pemilu 2019, lalu.

"Karena itu, kita harus memproteksi ini sekaligus isu yang lain terkait dengan digitalisasi pemilu dan tentu membutuhkan anggaran tidak kecil," jelasnya. (tribun network/dng/fik/yud/dod)