Berita NTT Hari Ini

Terkait Pilkada 2024, Ketua KPU NTT Sebut Masih Menunggu PKPU

Sedangkan soal anggaran, Thomas mengatakan,  untuk sistem anggaran akan dijabarkan sesuai kegiatan

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Ketua KPU NTT, Thomas Dohu 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM,KUPANG - Terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT sejauh ini masih menunggu menunggu produk aturan atau Peraturan KPU (PKPU) tentang jadwal, tahapan dan program Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, saat dikonfirmasi Rabu 16 Maret 2022.

Menurut Thomas, saat ini KPU NTT masih menunggu peraturan KPU (PKPU)  terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Karena itu, saat ini pihaknya tengah melakukan konsolidasi dalam rangka menuju pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

Baca juga: KPU NTT Gelar Pleno Rutin Setiap Minggu, Ini Tujuannya

"Jadi kami sedang melakukan persiapan-persiapan menuju tahapan pelaksanaan. Karena sampai sekarang kita belum.
Peraturan KPU tentang  jadwal, tahapan,  program kegiatan Pemilu serentak 2024," kata Thomas.

Dikatakan, karena belum ada PKPU, maka saat ini KPU NTT lebih fokus  kepada tahapan persiapan , terutama menyangkut persiapan menuju tahapan.

"Persiapan itu meliputi penataan SDM, evaluasi tahapan teknis kepemiluan dan lebih pada internal. Karena produk aturan teknis pelaksanaan sampai sekarang belum ada," katanya.

Baca juga: BREAKING NEWS - Kejati NTT Terima Berkas Kasus Pembunuhan Astri dan Lael

Sedangkan soal anggaran, Thomas mengatakan,  untuk sistem anggaran akan dijabarkan sesuai kegiatan hanya saja belum ada aturan. 

"Kita tetap lakukan persiapan internal soal anggaran," ujarnya.

Sementara pemilih, Thomas mengatakan, di KPU ada kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan  dan dilakukan setiap bulan oleh KPU kabupaten dan kota.

Baca juga: Dinas PPKB Kota Kupang Edukasi Pasangan Cegah Stunting

"Memang aktivitas ini dilakukan dari kantor saja, sementara pola kerja dengan koordinasi antar instansi dalam memperoleh data.
Terkait untuk mendapatkan data seperti dinas pendidikan, TNI, Polri rumah sakit dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap daerah," ujarnya. (yel)

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved