Jokowi Bantah Penundaan Pemilu 2024 untuk Perpanjang Masa Jabatan

Jokowi Bantah Penundaan Pemilu 2024 untuk Perpanjang Masa Jabatan

POS-KUPANG.COM - Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi pada hari Minggu 10 April 2022 membantah bahwa pemerintahannya berusaha untuk menunda pemilihan presiden 2024 setelah politisi senior termasuk sekutu dekatnya mendukung gagasan untuk memperpanjang masa jabatannya di luar mandat hukum dua periode.

Pernyataannya itu muncul sehari sebelum mahasiswa berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran di ibu kota, Jakarta, dan beberapa kota lain untuk menentang rencana yang diduga dapat mengancam demokrasi. Protes mahasiswa di Indonesia seringkali berubah menjadi kekerasan.

Dalam rapat kabinet membahas persiapan Pilkada 2024, Jokowi memerintahkan para menterinya untuk menjelaskan secara terbuka bahwa semua tahapan dan jadwal pemungutan suara telah ditentukan.

"Ini perlu dijelaskan agar tidak ada desas-desus yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah berusaha untuk menunda pemilihan atau spekulasi tentang perpanjangan masa jabatan presiden atau masa jabatan ketiga terkait," kata Widodo dalam komentar yang dirilis oleh kantornya di saluran YouTube resminya Sekretariat Presiden.

“Karena yang jelas kita sudah sepakat bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” katanya menegaskan.

Tokoh-tokoh kuat termasuk Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto, yang juga ketua partai Golkar dalam koalisi yang berkuasa, telah menyarankan agar pemilihan ditunda.

Pandjaitan, yang merupakan sekutu dekat Widodo, baru-baru ini mengklaim bahwa data menunjukkan 110 juta orang Indonesia mendukung penundaan pemilihan. Tidak jelas data apa yang dia kutip.

Laporan terbaru oleh Litbang Kompas, lembaga survei terkemuka di Indonesia, menunjukkan bahwa Jokowi sangat populer di negara kepulauan berpenduduk lebih dari 270 juta orang dengan lebih dari 70 % peringkat kepercayaan publik.

Namun, jajak pendapat Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan bahwa lebih dari 70 % menolak rencana untuk memperpanjang masa jabatannya.

Batasan presiden selama dua periode adalah inti dari amandemen pertama Konstitusi Indonesia pada tahun 1999, setahun setelah diktator Suharto digulingkan oleh protes besar-besaran pro-demokrasi.

Suharto memerintah Indonesia selama lebih dari tiga dekade melalui rezim yang otoriter dan seringkali penuh kekerasan.

Di bawah pemerintahannya, korupsi dan pelanggaran hak menjadi merajalela ketika para elite menjarah ekonomi.

Kejatuhannya mengantarkan demokrasi di Indonesia dan pembatasan masa jabatan dimaksudkan untuk mencegah terulangnya masa lalu otoriternya.

Rabu lalu, Jokowi juga meminta para menterinya untuk mengatasi kenaikan inflasi nasional alih-alih memicu kontroversi seputar pemilihan 2024.

"Tidak ada lagi yang mengajukan perpanjangan masa jabatan (presiden) atau penundaan pemilu. Tidak ada lagi!" kata Widodo.

Pada Juni tahun lalu, dia mengatakan dalam konferensi pers bahwa dia berencana untuk mematuhi konstitusi ketika para pendukungnya mulai meluncurkan gagasan yang menyarankan masa jabatannya dapat diperpanjang secara hukum melalui amandemen konstitusi atau penundaan pemilihan.

Pendukung berpendapat perlu memberi Jokowi lebih banyak waktu untuk menangani pemulihan ekonomi yang merosot selama pandemi dua tahun, dan memungkinkan dia untuk menyelesaikan agendanya, termasuk proyek relokasi modal senilai $35 miliar ke pulau Kalimantan.

Meskipun penyangkalan, keraguan tentang niatnya tetap ada.

“Masyarakat masih skeptis dengan keragu-raguan Jokowi terkait masa jabatan ketiga,” kata Ujang Komarudin, seorang analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, menggunakan nama panggilan populer Widodo.

“Rencana yang dituduhkan telah menyimpang jauh dari konstitusi dan akan menjadi pukulan besar bagi reformasi demokrasi Indonesia,” katanya, seraya menambahkan bahwa hal itu mungkin tidak menghentikan mahasiswa untuk turun ke jalan.

Widodo dilantik untuk masa jabatan lima tahun kedua dan terakhirnya pada Oktober 2019 dengan janji untuk memperjuangkan demokrasi dan mengambil tindakan lebih berani melawan kemiskinan dan korupsi yang mengakar di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia itu.

Jokowi dikenal dengan gayanya yang membumi (blusukan). Ia dibesarkan di sebuah gubuk bambu sewaan di tepi sungai yang rawan banjir di kota Solo di pulau Jawa, dan sering menampilkan dirinya sebagai seorang tokoh masyarakat.

Daya tarik populernya membantunya memenangkan pemilihan walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta sebelumnya.

Pernyataan Lengkap Jokowi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluarkan pernyataan soal Pemilu 2024.

Ia menegaskan gelaran Pemilu sudah jelas akan digelar pada 14 Februari dan Pemilihan Kepala Daerah digelar pada November 2024 mendatang.

Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam pengantar rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," kata Jokowi di Youtube Sekretariat Negara, Minggu 10 April 2022.

Ia menekankan hal demikian agar tidak muncul spekulasi pemerintah tengah melakukan upaya penundaan Pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Tahapan Pemilu, kata Jokowi, akan dimulai pada pertengahan Juni 2022 mendatang. Hal itu berdasarkan Undang-undang Pemilu tahapan Pemilu dimulai 20 bukan sebelum hari H pelaksanaan.

"Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden atau yang berkaitan dengan soal 3 periode," ujar Jokowi.

Tak hanya itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memastikan para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan dilantik pada Selasa, 12 April esok.

"Segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang di butuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024," kata Jokowi.

Dari sisi anggaran, Jokowi juga meminta alokasi anggaran persiapan Pemilu serentak 2024 yang diperkirakan sebesar Rp110,4 triliun segera diputuskan. Baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD).

Jokowi mengatakan anggaran sebesar Rp110,4 triliun itu diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp76,6triliun. Sementara, sebanyak Rp33,8 triliun untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslu Rp33,8 triliun," kata Jokowi.

Ia juga meminta payung hukum yang menaungi pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak segera diselesaikan. Bahkan, Jokowi menugaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkomunikasi secara intens dengan DPR dan KPU.

Tujuannya, agar rencana dan progam mengenai Pemilu yang disusun bisa lebih detail.

"Sehingga regulasi yang ada, yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menyebabkan perselisihan di lapangan," kata Jokowi.

Seperti di ketahui, isu soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berhembus kencang belakangan ini. Jokowi telah melarang anggota kabinet Indonesia Maju berbicara penundaan Pemilu 2024. Dia meminta para menteri untuk fokus menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan," ujar Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 5 April 2022.

Sebagai informasi, sebelumnya beredar wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden saat ini, atau pun Jokowi tiga periode. Salah satunya wacana itu digulirkan dari para politikus yang juga pembantu Jokowi di Kabinet.

Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lewat kapasitasnya sebagai Ketua Umum Golkar, lalu sebelumnya ada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal itu pun mengundang 'kemarahan' publik, salah satunya yang diekspresikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di sejumlah daerah termasuk direncanakan Jakarta pada hari ini, Senin 11 April 2022.

Pekan lalu, Jokowi memerintahkan para menterinya untuk setop berbicara soal penundaan pemilu hingga presiden tiga periode.*

Sumber: dailymail.co.uk/cnn.indonesia.com