Dapat Mandat Pimpin HKTI NTT, Julie Laiskodat  Tekankan Pendampingan Kelompok  Tani

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Gerardus Manyela

POS KUPANG.COM, KUPANG – Julie Sutrisno Laiskodat  mendapat  mandat dari Ketua Umum DPP HKTI, Dr. Moeldoko  memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)  Provinsi  Nusa Tenggara Timur.

Menindaklanjuti hal itu, penerima surat mandat pembentukan DPD HKTI NTT menggelar rapat finalisasi pembentukan struktur kepengurusan periode 2020-2025 di Aula Dekranasda NTT, Jalan Soekarno-Hatta, Sabtu 9 April 2022.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Dewan Pertimbangan DPD HKTI NTT, Kristo Blasin bersama Julie Laiskodat membahas beberapa hal strategis terkait struktur dan program kerja. Rapat diawali dengan penjelasan tentang HKTI oleh tim pemegang mandate , perkenalan dan pemantapan pengurus.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi NTT Belum Efisien Dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Julie Laiskodat menekanan potensi NTT di bidang pertanian, peternakan dan perikanan yang harus kelola semaksimal mungkin untuk peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan.

 “ini butuh output dan outcome. Jumlah petani di yang lebih banyak harus mendapat sentuhan  dan didorong peningkatan kehidupan. Pemuda dan perempuan pun perlu terlibat aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani," jelasnya.

Ditambahkan Julie, HKTI harus betul-betul melakukan aksi nyata melahirkan masyarakat petani yang sejahtera.  NTT harus menjadi salah satu daerah  lumbung pangan Indonesia.

Baca juga: Gubernur NTT Sambangi Kampung Adat Lewokluok,  Flores Timur

"Saya tidak mau kita menghayal , harus ada lahan contoh di semua kabupaten. Kita juga harus membentuk kelompon binaan di semua kabupaten, jika perlu seluruh desa di NTT harus ada kelompok tani binaan HKTI,” kata Ketua Dekranasda NTT ini.

Anggota Komisi IV DPR RI ini mengingatkan pengurus HKTI untuk memtakan potensi di daerah masing-masing . HKTI pun harus mendorong tumbuhnya UMKM dan industry rumah tangga agar produk petani memiliki nilai jual yang pantas di pasaran.

HKTI NTT bisa bekerja sama dengan Dekranasda dan Pemerintah Provinsi  NTT serta dinas-dinas terkait guna menggairahkan ekonomi petani NTT.

Baca juga: Resmikan Gedung Perkuliahan IKTL, Gubernur NTT Sebut Tidak Ada Orang Bodoh 

Tim penerima   mandat bersama pengurus dan coordinator wilayah akan membentuk pengurus  di kabupaten/kota . Saat ini sudah 5 kabupaten menyerahkan laporan pembentukan struktur di daerahnya sedangkan 18 kabupaten/kota belum dan sedang dalam proses pembentukan struktur.

DPP HKTI memberi  deadline  sampai 16 April  sehingga pengurus provinsi akan berupaya maksimal agar secepatnya semua kabupaten/kota terbentuk strukturnya.

Baca juga: Jeriko Beri Sinyal Bergabung ke Partai Gerindra NTT, Mengaku Sudah Berdiri Bebas

Setiap bidang diminta secepatnya memasukan program untuk dirumuskan tim khusus untuk dirumuskan dalam program kerja. Program itu harus yang bisa dilaksanakan dalam satu tahun pertama.

DPD HKTI NTT juga harus segera menyelenggarakan musyawarah  provinsi yang dihadiri 22 kabupaten dan kota. Musyawarah itu membicarakan berbagai hal agar HKTI bisa berperan aktifmensuport petani, peternakan dan nelayan menggapai kesejahteraan.(gem)