Berita NTT Hari Ini
BKD NTT Target RPJMN 2020-2024 Wujud Birokrasi Berkelas Dunia
selain memberdayakan PNS yang sudah ada, BKD terus merekrut CPNS dan PPPK dengan kualitas terbaik.
Penulis: Ray Rebon | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT memiliki target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia (world class bureaucral).
Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT, Henderina S. Laiskodat di kantornya, Jumat pada Jumat 1 April 2022.
Untuk itu, pihaknya berkomitmen menyiapkan ASN daerah untuk mencapai target dimaksud.
"Komitmen ini cukup realistis karena road map, instrumen, dan indikatornya sudah tersedia di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan berbagai peraturan turunannya", beber Henderina.
Baca juga: Kejati Serahkan Aset Tanah Manggarai Barat ke Pemprov NTT
Disampaikan Henderina berdasarkan undang-undang tersebut, seluruh proses managemen kepegawaian harus didasarkan pada sistem merit yang berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja, dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
"Kualitas atau profesionalitas ASN akan diukur berdasarkan empat indikator tersebut", ungkap Henderina.
Henderina menyampaikan bahwa pada tahun 2020, indeks profesionalitas ASN pemprov NTT adalah 62 dari total nilai 100.
Menurut Henderina, nilai ini tergolong rendah karena masih banyak ASN yang belum mengupload dokumen bukti fisik untuk masing-masing kategori penilaian.
Sebagai motivasi bagi ASN untuk meningkatkan indeks profesionalitasnya, pada tanggal 20 Desember 2021 (bertepatan dengan HUT ke-63 NTT), 26 ASN dari 6 perangkat daerah 10 di antaranya dari BKD, menerima penghargaan atas pencapaian indeks profesionalitas.
Baca juga: Jumlah Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov NTT Percepat Vaksinasi
"Ada 4 orang dengan kategori sangat tinggi (91-100) dan 22 orang dengan kategori tinggi (81-90)", sebutnya.
Henderina juga mengatakan, dari aspek peningkatan kualifikasi pendidikan, BKD terus memberdayakan tenaga yang sudah ada melalui program Tubel dan Ibel.
Sejak tahun 2019, jela Henderina, ada 21 PNS yang dibiayai dari dana APBD untuk mengikuti pendidikan formal di berbagai jenjang.
Selain dibiayai Pemda, PNS juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dengan skema pembiayaan mandiri maupun pembiayaan pihak ketiga.
"Dalam tiga tahun terakhir sudah ada 94 orang yang telah diberikan ijin belajar", kata Henderina.
Baca juga: Catat ! Pendaftaran Taruna Akpol Sudah Dibuka, Cek Syaratnya
Henderina menambahkan bahwa selain memberdayakan PNS yang sudah ada, BKD terus merekrut CPNS dan PPPK dengan kualitas terbaik.
"Rekrutmen dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat melalui sistem e-formasi, dengan mempertimbangkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dari masing-masing OPD", tutupnya.(*)
