Berita Nasional
Demi Kedamaian di Papua, Komnas HAM Agendakan Waktu Temui Benny Wenda, Ini Yang Bakal Dibicarakan
Saat ini Komnas HAM sedang mengagendakan waktu untuk menemui Pentolan KKB Papua, Benny Wenda. Upaya menemui Benny Wenda demi wujudkan Papua Damai.
POS-KUPANG.COM - Saat ini Komnas HAM sedang mengagendakan waktu untuk menemui Pentolan KKB Papua, Benny Wenda.
Sosok tersebut akan ditemui, sehubungan dengan upaya damai yang kini sedang dilakukan oleh Komnas HAM demi kedamaian di bumi cenderawasih, Papua.
Hingga kini belum diketahui pasti, kapan pertemuan itu akan dilaksanakan.
Namun sesuai rencana, Komnas HAM akan menemui Benny Wenda dan tokoh kunci lainnya untuk membicarakan hal tersebut.
Untuk diketahui, sampai saat ini Benny Wenda terus menyuarakan spirit Papua Barat merdeka.
Spirit itu sesungguhnya telah digelorakan selama ini, termasuk setelah ia kabur dari penjara tahun 2002 silam.
Bahkan gelora Papua Barat Merdeka itulah yang selama ini memicu konflik bersenjata antara kelompok separatis Papua dengan aparat bersenjata TNI Polri.
Sampai saat ini, kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua masih terus melancarkan aksi brutalnya.
Baca juga: Sosok Alex Ruyaweri Yessi Makabori, Jenderal Bintang 3 KKB Papua yang Kembali ke Pangkuan NKRI
Aksi tersebut selalu menimbulkan korban jiwa, baik di kalangan masyarakat sipil maupun TNI Polri.
Bahkan tak terhitung lagi jumlah korban yang tewas sia-sia akibat konflik tersebut.
Dalam situasi yang demikian, TNI Polri terus mengirimkan pasukan ke Papua untuk membantu mengamankan situasi keamanan di daerah itu.
Namun hadirnya pasukan tersebut bukannya meminimalisir masalah melainkan memicu konflik baru di tengah masyarakat.
Dalam kondisi itulah Komnas HAM berinisiatif melakukan inisiasi dialog damai untuk Papua.
Upaya tersebut disambut baik berbagai pihak, baik pemerintah Indonesia maupun kalangan pro-kemerdekaan Papua.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, penjajakan itu telah dilakukan guna membuka kemungkinan perundingan antara Jakarta dengan Papua.
Perundingan damai itu tentunya akan mengakhiri pendekatan senjata yang telah merenggut banyak korban jiwa di Papua.
"Komnas HAM bersama dengan Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua mulai melakukan serangkaian penjajakan dialog damai ini dengan menemui berbagai pihak di Papua pada 16-23 Maret 2022," kata Taufan dalam jumpa pers, Rabu 23 Maret 2022.
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Komnas HAM Klaim, Inisiasi Dialog Disambut Baik Indonesia dan Kubu Pro-kemerdekaan Papua'.
Dalam kunjungan tersebut, Taufan dan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, disebut telah menemui berbagai tokoh agama, adat, dan Aktivis HAM Papua.
Mereka juga disebut menemui pemerintah daerah, TNI-POLRI di Merauke dan Wamena, serta Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen Teguh Muji Angkasa.
Baca juga: Bos KKB Papua Murka, Banyak Anak Buahnya Masuk DPO Polisi, Sebby Sambom Sampaikan Ultimatum Ini
Taufan dan kawan-kawan menyampaikan beberapa misi yang ingin dicapai melalui inisiasi dialog damai itu, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan di Papua baik dari kelompok pro-kemerdekaan maupun TNI-Polri, serta kemungkinan perundingan antara Jakarta dan Papua.
"Kedua misi tadi telah disampaikan dan mendapatkan sambutan yang baik," ujar Taufan.
"Penghentian konflik bersenjata yang telah menimbulkan banyak korban di Papua adalah misi utama Komnas HAM dan melalui langkah itulah kami berkeyakinan negosiasi atau perundingan damai dimungkinkan terwujud.
Pertolongan terhadap pengungsi juga merupakan isu penting yang dapat dicarikan solusi," ujar dia.
Taufan melanjutkan, upaya membangun komunikasi bukan hanya dilakukan dengan tokoh-tokoh kunci pro-kemerdekaan di Papua, tetapi juga dengan tokoh-tokoh kunci di mancanegara.
"Juga yang di luar negeri yang dianggap sebagai 'musuh negara', saya katakan dengan menyebut nama, salah satunya Benny Wenda (Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat/ULMWP, United Liberation Movement for West Papua), kami sedang upayakan ketemu dengan Benny Wenda," ungkap Taufan.
Lantas, seperti apa profil dan biodata Benny Wenda?
Benny Wenda adalah petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang lahir di Lembah Baliem tepat pada HUT Republik Indonesia 1974.
Baca juga: Komandan Pos Gome Bikin Panglima TNI Marah, Laporkan Serangan KKB Papua Tak Sesuai Fakta Lapangan
Wenda kemudian menjadi antipati dengan pemerintah Indonesia setelah dirinya mengklaim jika ada serangan udara yang membuat keluarganya menjadi korban.
Dirinya juga mengklaim akibat serangan udara itu kakinya putus satu.
Maka setelah rezim Soeharto tumbang, Wenda lantas angkat senjata meminta papua merdeka walaupun keluarganya sendiri memilih bergabung dengan NKRI.
Ia melakukan lobi-lobi kepada pemerintahan Indonesia.

Pada pemerintahan Megawati, usaha lobi Wenda sebenarnya berhasil yakni menjadikan papua sebagai daerah otonomi khusus.
Namun apa lacur, Wenda masih kurang puas dan menuntut lagi kemerdekaan papua.
Aparat keamanan Indonesia tak bisa lagi mentolerir lagi Wenda ditangkap karena ia mengacaukan keamanan pada tahun 2001.
6 Juni 2002, Wenda kemudian ditahan di Jayapura.
Dirinya kemudian berhasil kabur dari penjara pada 27 Oktober 2002.
Dibantu simpatisan OPM, Wenda diselundupkan ke Papua Nugini yang lantas ia ngacir ke Inggris bersama LSM Eropa setelah mendapat suaka politik.
Sampai saat ini Wenda hidup aman, nyaman di bawah perlindungan dan pengawasan negeri Ratu Elizabeth II.
Di Inggris ia hanya bisa menyuarakan kemerdekaan Papua lewat media massa dan media sosial.
Sedangkan anak buahnya harus keluar masuk rimba, tidur di hutan, kekurangan makanan dan harus menyabung nyawa berperang dengan aparat keamanan Indonesia.
Baca juga: Deklarasikan Diri Sebagai Presiden Papua Barat, Benny Wenda Kirim Pesan ke Jokowi: Bakal Usir WNI?
Saat ini Benny Wenda tinggal di Oxford, Inggris.
Benny bahkan mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford.
Pemerintah Indonesia tentu mengecam pemberian penghargaan kepada Benny.
Melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.
Padahal, pemerintah menyatakan, saat ini Papua telah mengalami kemajuan di bidang pembangunan.
Dalam wawancara kepada Majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.
Akan tetapi, Benny menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.
"Saya memang mengeluarkan surat edaran beberapa pekan sebelum selebrasi kemerdekaan Indonesia. Isinya menyerukan kepada rakyat Papua supaya tidak ikut upacara," ucap Benny.
"Tapi aksi di Surabaya yang merembet ke Papua itu spontanitas saja. Rakyat Papua yang bergerak," ujar dia.
Kepada Majalah Tempo, Benny juga mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo soal Papua yang masih menggunakan pendekatan militer.
Baca juga: KKB Papua Makin Berulah, Jenderal Andika Perkasa Bakal Tambah 2 Pos Pengamanan di Wilayah Freeport
Dia memuji presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang melakukan pendekatan kemanusiaan.
Cara yang dilakukan Gus Dur antara lain mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan membolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora selama bersanding dengan bendera Merah Putih.
"Hanya Gus Dur yang berani membela Papua. Dia juga menyebutkan Bintang Kejora sebagai lambang budaya kami," ujar Benny Wenda. (*)