Anggota DPRD Desak Lembaga Pemeriksa Keuangan Audit Dana Bantuan Seroja di Kabupaten TTU

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Oktovianus Sasi, S. H, mendesak lembaga Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit anggaran bantuan bagi masyarakat terdampak Badai Seroja di Kabupaten TTU, Provinsi NTT.

Pasalnya, hingga saat ini anggaran yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT belum disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten TTU.

"Jangan sampai ada upaya-upaya tertentu untuk mencari keuntungan daripada bantuan kemanusiaan ini," kata Oktovianus saat ditemui POS-KUPANG.COM, Selasa, 22/03/2022.

Oktovianus mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang terkesan lamban dalam mengalirkan bantuan ini.

"Seperti yang disampaikan bahwa, badai Seroja sudah hampir berulangtahun. Di mana pada bulan April tahun lalu kita di wilayah NTT terdampak badai Seroja," ungkapnya, 

Baca juga: Nafsiah Mboi Hadir dalam Acara Peresmian Kampus Unhan RI Belu

Ia juga mengaku bingung dengan pengolahan data dari pihak Pemerintah Kabupaten TTU sehingga sampai pada saat ini bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi belum dicairkan.

Lebih lanjut disampaikan Oktovianus, ada beberapa sampel dalam hal ini warga terdampak Badai Seroja yang sampai saat ini belum menerima bantuan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan yang cukup serius. Oktovianus menduga, adanya tujuan lain yang diciptakan untuk penundaan realisasi anggaran yang dimaksud.

"Di sini patut kita pertanyakan bahwa, dana yang sudah dianggarkan itu dibekukan atau disimpan untuk apa," tukasnya.

Alasan mendasar belum disalurkannya anggaran tersebut, perlu disampaikan kepada publik agar bisa diketahui realisasi pos-pos bantuan anggaran badai Seroja tahun 2021 lalu.

"Baik itu dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten TTU," ujarnya.

Sementara itu, Bupati TTU, Drs. Juandi David, saat dikonfirmasi menuturkan, pada Bulan April 2021 lalu, Kabupaten TTU merupakan salah satu wilayah di Provinsi NTT yang terdampak badai Seroja.

Bencana ini mengakibatkan infrastruktur maupun rumah warga, di beberapa wilayah di Kabupaten TTU mengalami kerusakan. Merespon hal ini Pemerintah Kabupaten TTU telah menyalurkan bantuan awal berupa bantuan sembako dan lain sebagainya.

Selain itu, ada juga beberapa pihak yang turut ambil bagian menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana ini.

Ia mengakui bahwa, bantuan pembangunan rumah oleh pemerintah pusat sebesar 5 Miliar lebih yang disalurkan bagi warga terdampak bencana telah sampai kepada Pemerintah Kabupaten TTU dalam hal ini BPBD.

Bagi Juandi, bantuan tersebut harus diatur secara baik. Hal ini untuk mencegah timbulnya persoalan di kemudian hari.

Menindaklanjuti hal ini, Juandi menegaskan bahwa, dirinya menginstruksikan kepada instansi pelaksana dalam hal ini BPBD agar mengatur penyaluran bantuan tersebut dengan teliti, baik dari segi aturan maupun sasaran penerima manfaat.

"Sehingga sampai hari ini masih sementara diatur," tutupnya. (*)