Berita Nasional Hari Ini
Ini Besaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), THR dan Gaji 13 Tahun 2022 yang Bakal Diterima ASN
Uang pensiun dan gaji, adalah satu di antara daya tarik orang tertarik menjadi PNS atau yang sekarang disebut sebagai Apara Sipil Negara (ASN).
lihat foto
Widyaiswara merupakan istilah jabatan fungsional PNS yang ditugaskan untuk mendidik, mengajar, atau melatih pegawai negeri di lembaga pendidikan pemerintah (diklat), baik instansi pemerintah pusat maupun pemda.
Dengan demikian, anggaran yang akan digunakan untuk penambahan tunjangan PNS widyaiswara berasal dari APBN dan APBD. Sebelum ada kenaikan, tunjangan PNS fungsional widyaiswara diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2007.
Baca juga: THR PNS Cair H-14 Sebelum Lebaran Idul Fitri, Bagaimana dengan Gaji 13? Ini Penjelasan Kemendagri
"Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, diberikan Tunjangan Widyaiswara setiap bulan," demikian bunyi pasal 2 Perpres Nomor 102 Tahun 2021 seperti dikutip pada Jumat (3/12/2021).
Berikut tunjangan PNS widyaiswara terbaru:
Widyaiswara ahli utama: Rp 2.040.000
Widyaiswara ahli madya: Rp 1.390.000
Baca juga: Update Jadwal Pencairan THR dan Gaji 13 PNS Tahun 2022, Nominalnya akan Bertambah?
Widyaiswara ahli muda: Rp 1.108.000
Widyaiswara ahli pratama: Rp 540.000
Sementara sebelum adanya Perpres Nomor 102 Tahun 2021, tunjangan tambahan PNS widyaiswara adalah sebagai berikut:
Widyaiswara ahli utama: Rp 1.230.000
Baca juga: KABAR GEMBIRA, Kenaikan Gaji PNS hingga TNI-Polri 2021, Menkeu Jelaskan soal Gaji 13 dan THR
Widyaiswara ahli madya: Rp 958.000
Widyaiswara ahli muda: Rp 660.000
Widyaiswara ahli pratama: Rp 278.000
"Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pusat dibebankan pada APBN dan pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi daerah dibebankan pada APBD," tulis Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2021.
Baca juga: Gaji PNS Tak Naik Tahun 2021, Bagaimana Dengan THR dan Gaji 13?
Sesuai tugasnya yang fungsional, pemberian tunjangan bisa dihentikan jika PNS yang bersangkutan telah diangkat dalam jabatan struktural atau pindah ke jabatan fungsional lainnya.
