Persiapan Menuju Pilkada 2024, Partai Berkarya NTT Target 100 Persen 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemilihan umum (Pemilu) sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. 

Untuk itu semua partai perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi politik ini. 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jan Chr Benyamin, M.Si mengungkapkan, Partai Berkarya target verifikasi DPD dan DPC di wilayah NTT adalah sebesar seratus persen. 

Hal ini diungkapkan Jan dalam Jurnal Politik Pos Kupang, Rabu, 16 Maret 2022 yang dipandu oleh Manager Produksi Pos Kupang, Fery Jahang.

Berikut cuplikan wawancara eksklusif Pos Kupang bersama Ketua DPW Partai Berkarya NTT.

F : Seperti apa persiapan Partai Berkarya dalam menghadapi pemilu tahun 2024?

Y : Terimakasih, pertama - tama kami menyampaikan terimakasih kepada Pos Kupang yang sudah mengundang kami hadir, terimakasih sekali.

Kedua, menyangkut bagaimana kami menghadapi pemilu 2024 tentu ada tiga program utama yang menjadi program utama dari DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Provinsi NTT dan itu merupakan lanjutan dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat), dimana yang pertama adalah kita perlu persiapan dalam rangka pengembangan dan bagaimana kita mempersiapkan untuk di seluruh NTT terbentuk badan pengurus sampai ditingkat kecamatan.

Memang syarat daripada verifikasi DPD adalah 75 persen dan DPC 50 persen, kita target 100 persen di kabupaten dan kecamatan.

Memang target kita seperti itu dalam rangka untuk kedepan 2024 kita harus masuk dan lolos Presidential Treshold yang diputuskan mungkin naik lima lima persen jadi kami punya tekad dengan teman - teman seluruh Indonesia dan teman - teman khususnya di NTT teman - teman seluruh DPD di 22 kabupaten / kota untuk kedepan kita setiap kabupaten tentu kita harus ada anggota dewan kita.

Yang kedua, tentu kita perlu mempersiapkan sukses kaderisasi. Dalam kaderisasi ini kita tentu syarat dalam verifikasi itu setiap kabupaten kota, seperseribu dari jumlah penduduk tapi kita targetkan minimal seribu KTP yang harus kita kumpul per DPD setiap kabupaten kota.

Oleh sebab itu tentu kita harapkan kedepan dari kader - kader yang ada di DPD - DPD seluruh NTT ini memberi kontribusi bagi kita dan yang ketiga adalah sukses pileg dan sukses pilkada.

Tentu kita harapkan kedepan setiap kabupaten kota dan provinsi akan terisi calon - calon kita yang duduk di legislatif dimana pemilu 2019 kemarin sekitar 9 dewan saja di 8 kabupaten / kota. 1 di Kota Kupang, 1 di TTS, 1 di TTU, 1 di Alor, 1 di Ende, 2 di Sumba Tengah, 1 di Sumba Barat dan 1 di Sumba Barat Daya.

Jumlah totalnya ada 9. Itulah program - program kita dalam rangka mempersiapkan untuk sukses di 2024 kedepan dan tentu turunannya ada strategi - strategi lain yang tentu setiap daerah menerapkannya sesuai dengan kondisi daerah masing - masing. 

F : Tadi anda menyampaikan bahwa akan mencapai 100 persen di tingkat DPC begitu juga di DPD. Kondisi riilnya sekarang ini seperti apa?

Y : Kondisi riil saat ini untuk DPD persiapan kita baru 90 persen. 

F : Yang belum di mana?

Y : Yang belum ini adalah di daratan Flores di Manggarai Barat, itu ketua kita meninggal, Donatus, jadi kita harus cari orang lagi untuk latih dan tentu untuk cari orang yang loyal dan mau bekerja.

Yang berikut di Manggarai sendiri itu kita harus cari ganti karena ketua yang di sana masih mengakui kepeminpinan daripada HMP dimana kepemimpinan HMP berdasarkan Munaslub 2020 sudah diganti SK Menkumhamnya dengan SK Menkumham nomor 17 yang mana ketua umumnya pak Muchdi.

Bila mereka tidak mengakui ya kita harus cari orang untuk mengganti. Itu ada sekitar 2 kabupaten yang masih kosong tapi memang sudah ada nama yang dikirim, kita tinggal verifikasi nama tersebut mungkin dalam waktu satu minggu ini kita sudah terisi. 

F : Kalau dari DPCnya? 

Y : Kalau DPC untuk saat ini rekapitulasi yang kemarin yang sudah terbentuk itu 80 persen. Memang dilihat dari syarat, memenuhi syarat untuk verifikasi 50 persen dan tentu kita harapkan dalam waktu yang tersisa ini kita minta teman - teman di DPD supaya pembentukan itu 100 persen. Itu yang kita harapkan.

F : Terkait dengan seribu KTP, ini tujuannya untuk apa?

Y : Seribu KTP ini, dari KTP yang terkumpul kita akan menerbitkan KTA.

F : Untuk mencari anggota?

Y : Iya mencari anggota dan ini merupakan salah satu syarat yang ada di verifikasi nanti dimana sesuai dengan Undang - Undang, seperseribu dari jumlah penduduk. 

Untuk verifikasi faktual kita harus punya KTA, instruksi dari DPP kepada seluruh DPW dan DPD supaya kita kalau bisa itu 100 persen.

Itu yang diharapkan dari DPP oleh sebab itu begitu teman - teman mau jadi ketua saya bilang syaratnya harus kumpul 1.000 KTP dan itu harus terbitkan KTA. Itu syarat dasar kita dalam rangka untuk sukses 2024.

F : Terkait kondisi Partai Berkarya saat ini sepertinya ada dualisme ya? 

Y : Oh bagi kami tidak ada dualisme. Kalau dualisme itu berarti satu SK Menkumham maka ada terbit dua pengurus.

Contohnya SK Menkumham yang saat ini berlaku di Menkumham dan pemerintah ini mengakuinya, SK Menkumham nomor 17 dan itu hanya diterbitkan ketua umumnya hanya Mayor Jenderal Muchdi PR dan sekjennya Dr. Badarudin Andi Picunang.

Jadi saya pikir menyangkut tentang dualisme itu tidak ada dan sampai saat ini sesuai dengan surat dari KPU RI bahwa yang diakui adalah SK Menkumham nomor 17 yang mana ketua umumnya adalah Mayor Jenderal Muchdi PR dan sekjennya Dr. Badarudin Andi Picunang.

Tidak ada dualisme. 

F : Tapi ini kan proses masih berlangsung kayaknya dari kubu HMP masih bergerak untuk muncul lagi di MA?

Y : Memang waktu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat kedua, dimenangkan oleh HMP dan pemerintah kasasi. Nah tentu secara pemahaman hukum sudah menang dua kali belum tentu jaminan bahwa akan menang.

Kalau disebut menang kalah itu apabila putusan sudah inkrah.

Ini putusan masih berjalan berarti status quo masih tetap ada dan Berkarya SK Menkumham nomor 17 itu masih berlaku di seluruh Indonesia dan teman - teman DPD seluruh Indonesia sudah diakui oleh pemerintah dan mereka dana pimpinan dari Beringin Karya jadi memang sebenarnya sesuai dengan perubahan AD/ART itu bahwa dari Berkarya kembali ke Beringin Karya tapi dalam kurung Berkarya jadi kita bisa sebut Berkarya bisa juga sebut Beringin Karya. 

F : Jadi, SK Menkumham nomor 17 itu ditujukan mengakui keberadaan dari kepengurusan pak Muchdi, ini yang dipersoalkan oleh HMP yang sekarang itu ada masuk ke tingkat MA? 

Y : Dan yang tingkat MA, pemerintah kasasi dan kubu Muchdi sebagai tergugat terintervensi kasasi. 

F : Berdasarkan SK Menkumham itu kemarin anda mengeluarkan putusan untuk mem-PAW 9 anggota dewan ini? 

Y : Iya. Karena memang secara bukti yang sah mereka masih mengakui, berada pada kubu HMP dimana ini salah satu contoh yang sangat jelas bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 itu kubu Muchdi mengadakan Bimtek DPR di Bali dan pada saat yang sama juga kubunya HMP mengadakan Bimtek juga itu ada pertemuan di Jakarta dan didalam pertemuan Bimtek di Denpasar tidak diikuti oleh semua dewan jadi ada 9 dewan itu mereka mengikuti di Jakarta dan setelah dari Jakarta baru 2 dewan itu kembali ke Bali untuk mengikuti pertemuan Bimtek di Bali.

Nah ketum mempunyai foto lengkap mereka 9 orang itu berada di Jakarta, tanggalnya yang sama dengan tanggal kita di Bali. Di dalam ujung foto itu kan ada tanggalnya.

Oleh sebab itu ketum menganggap bahwa yang dua orang kembali ini adalah pengintai dari HMP. Ketum kami merasa bahwa kami diintel oleh dua orang ini yang datang karena mereka sudah hadir di sana dan mereka katakan kita ke sana untuk mengecek apakah Berkarya mana yang sah menurut penjelasan mereka.

Setelah mendengar penjelasan oleh bidang hukum dari HMP menyatakan bahwa yang sah saat ini adalah Berkarya Muchdi itu yang diakui oleh pemerintah sehingga mereka berdua keluar terus mereka langsung kembali ke Bali.

Itu dari penjelasan mereka dan tentu dari kami secara pribadi dilaporkan juga kami paham situasi itu. Kami melihat bahwa pandangan ketua umum kan kita berbeda. Karena kebetulan beliau adalah mantan intelijen tentu pandangannya berbeda sekali melihat itu.

Kami melihat bahwa mereka berdua kembali tetapi pandangan - pandangan yang lain dari pusat bahwa mereka datang untuk mengintai kita.

Oleh sebab itu, dasar itu. Dasar yang kedua adalah dari teman - teman seluruhnya tidak membayar iuran yang merupakan kewajiban dari partai, iuran partai. Itu mereka mulai stop bayar pada bulan April 2021 lima orang itu mereka sudah tidak bayar lagi sampai saat ini dan tiga orang dari Sumba Tengah dan Sumba Barat, dan Alor tidak pernah bayar dari awal.

Seluruh mereka awalnya sudah tanda tangan pakta integritas berada di kubu putih. Dalam proses berjalan ya penilaian kami, kegiatan - kegiatan yang diselenggarakan oleh DPD mereka tidak hadir. Diselenggarakan oleh DPW mereka tidak hadir.

Malah waktu kami dilantik pada bulan September 2021 ketua umum datang mereka tidak ada satupun yang hadir untuk ketemu say hello kek apa gitu. Kalau mereka tidak hadir kan ada alasan tertulis kita bisa sampaikan ternyata tidak ada. Dari 9 orang dewan ternyata tidak ada yang hadir.

Oleh sebab itu ya tentu pertimbangan - pertimbangan dari sisi AD/ART, petunjuk pelaksanaan partai, undang - undang partai mereka semua harus di-PAW. Oleh sebab itu saya sebagai penanggung jawab di wilayah provinsi NTT mem-PAW mereka.

F : Proses PAW sudah dilakukan. Sampai sejauh ini sudah sampai pada tahapan apa? 

Y : Surat - surat permohonan itu sudah masuk ke dewan masing - masing kabupaten / kota. Yang belum masuk itu Alor, Ende yang baru dalam perjalanan mungkin dalam minggu ini mereka akan laporkan bahwa sudah masukkan, Sumba Tengah dan Sumba Barat belum masuk. Dari kabupaten - kabupaten lain sudah masuk di KPU sudah masuk di DPR, Bupati untuk proses lebih lanjut.

F : Perkiraan anda sendiri kira - kira teman - teman ini akan di PAW kapan? 

Y : Biasnya proses PAW itu akan berjalan kurang lebih satu dua bulan kedepan. Diharapkan agar proses pergantian itu akan berlangsung dan tentu kami juga sebagai koordinator di NTT kami mengharapkan agar yang punya kewajiban untuk memproses itu diprosesnya sesuai dengan Undang - Undang. 

F : Setelah mengeluarkan keputusan PAW seperti itu apa tanggapan dari teman - teman 9 anggota DPR ini? Apakah mereka datang atau kontak per telepon? 

Y : Sama sekali tidak pernah tapi mereka membuat pernyataan di media bahwa mereka akan upaya banding untuk pembelaan diri dan tentu itu hak dari wilayah masing - masing, kami juga tidak menutup kemungkinan, kami juga akan siap hadapi setiap upaya - upaya banding daripada mereka.

Memang secara manusia saya berpikir bahwa ini keputusan yang sangat berat yang saya lakukan dan ini menyangkut tentang hidup dari 9 anggota dewan. Oleh sebab itu tentu kami sangat hati - hati dalam berproses ini sesuai Undang - Undang diberikan.

F : Berapa target dari Partai Berkarya untuk pemilu 2024 nanti? 

Y : Targer kita kedepan tidak terlalu muluk - muluk. Paling target kita yang pertama adalah lolos Presidential Threshold dan kita menempatkan anggota - anggota dewan yang ada di Senayan. Memang target kita tidak terlalu banyak, target dari DPP paling tidak kita harus menempatkan paling minim 30 orang di Senayan.

F : 30 orang di Senayan itu dari seluruh provinsi? Atau ada satu dari NTT?

Y : Dari seluruh provinsi. Kami harapkan juga dari NTT akan terwakili satu orang. Tentu banyak berdoa dan minta dukungan doa dari seluruh pers yang ada dan juga Tribuners agar dari Berkarya juga kedepan ada satu orang di NTT yang mewakili Berkarya. 

F : Terkait target Partai Berkarya untuk 2024. Saat ini kan hasil pemilu 2019 ada 9 kursi di 8 kabupaten / kota. Untuk 2024 di provinsi ini bagaimana target Berkarya? 

Y : Tentu kami harapkan paling minim 1 kabupaten yang saat ini belum ada legislatifnya paling tidak satu orang dan yang sudah ada paling tidak harus menambah satu atau dua. Itu target kita tidak terlalu yang penting kita ikut pesta demokrasi dan tentu bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui anggota - anggota kita yang lolod di Senayan, lolos di provinsi dan lolos di kabupaten. 

F : Untuk mencapai target itu sekarang ini pada tahapan apa yang dilakukan oleh Berkarya sekarang ini?

Y : Saat ini Berkarya lagi kaderisasi merekrut anggota sekaligus mendekati DPC - DPC yang ada.

Nah tentu kita setiap minggu ada update data kita secara computize sekarang kita lihat dari perkembangan aplikasi kita Berkarya melihat setiap hari jumlah itu ada penambahan dan teman - teman di DPD bekerja keras selalu turun ke daerah dan selalu di grup kita kan ada bukti - bukti mereka turun sosialisasi.

Kita harapkan kedepan apa yang menjadi target kita tercapai. Dengan kerja keras dari teman - teman tentu dukungan doa dari masyarakat NTT biarlah Berkarya bisa ada dan berkiprah di pemerintahan, membantu pemerintah bersinergi membangun bangsa dan negara. 

F : Kita coba melihat seperti apa gerakan dari partai politik lain. Partai politik lain itu sekarang sudah bergerak melakukan inventarisasi nama bakal calon yang akan bertarung di level kota maupun kabupaten dan provinsi untuk calon DPR. Bagaimana hal ini dilakukan di Berkarya?

Y : Kami juga sudah mulai dua bulan yang lalu, dari bulan Januari kita sudah mulai merekrut calon - calon dewan yang akan duduk dan cukup banyak interest daripada teman - teman mau bergabung dengan Berkarya dimana itu kita dari bulan Januari sudah berjalan dan kita seleksi tertutup menerima dulu calon - calon, kita menerima dan akan kita seleksi internal dari partai untuk siapa - siapa (yang akan maju). Setiap dapil kalau lebih daripada yang dibutuhkan itu tentu kita akan seleksi.

Tapi kalau contohnya untuk dapil provinsi dapil NTT yang ada di Kota Kupang kalau pas dengan jumlah dapil yang dibutuhkan tentu kita tidak akan seleksi lagi dan tentu kami harapkan kita juga saling berlomba dengan partai - partai lain dalam rangka untuk menempatkan calon - calon yang bukan berkualitas saja tapi tentu mempunyai konstituen mempunyai basis massa, punya ketokohan.

Itu beberapa syarat internal yang kita sudah siapkan untuk itu.

Ada 3 aspek utama untuk merekrut kader, aspek kognitif, aspek psikomotorik dan aspek afektif. Kalau aspek kognitif menyangkut bagaimana pemahaman dia tentang program pembangunan yang ada, dari aspek afektif tentu sikap tingkah laku dan dari psikomotorik bagaimana dia mempunyai basis massa yang punya ketokohan dan sebagainya.

3 aspek itu kita akan seleksi dengan ketat dalam rangka persiapan caleg.

F : Ketentuan itu kan juga harus ada memperhatikan 30 persen perempuan. Bagaimana Berkarya mengaplikasikan itu? 

Y : Kami pada prinsipnya mulai dari pengurus kita sudah siapkan itu. Pengurus itu 30 persen sampai pengurus PAC DPC itu sudah syarat itu kita sudah dan untuk caleg juga kita tetap sudah siapkan itu.

Tentu kita kedepan bahwa semakin banyak perempuan mau menjadi caleg tentu kami sangat senang sekali karen tentu kami berpikir bahwa perempuan punya kemampuan yang tidak kalah dengan laki - laki.

Perempuan harus diberikan kesempatan yang seluas - luasnya untuk pengembangan kedepan dan itu di Berkarya kami terapkan. 

F : Diakhir dialog kita hari ini saya persilahkan pak Yan untuk closing statement.

Y : Terimakasih. Tentu saya sebagai ketua pimpinan wilayah Berkarya Nusa Tenggara Timur yang pertama bahwa marilah kita bersatu teman - teman HMP, teman - teman Muchdi kita bersatu untuk membangun Berkarya ini kedepan. Kita tinggalkan segala paradigma, ego kita dan mari kita bangun Berkarya untuk menuju sukses 2024 dan tentu dampaknya kita bersama - sama membangun bangsa dan negara ini.

Yang kedua tentu kami harapkan teman - teman kader - kader semua yang ada pada saat ini khususnya di NTT umumnya di seluruh Indonesia, mari kita bekerja keras bekerja dan bekerja agar nilai kerja kita ada hasilnya di 2024 sehingga 2024 Berkarya lolos Parlemen Threshold dan menduduki wakil - wakil yang ada di Senayan dan tentu di NTT seluruh wilayah kabupaten kota dan provinsi ntt bisa ada wakil wakil yang mewakili Berkarya dalam rangka bersama - sama dengan pemerintah sebagai mitra untuk membangun bangsa dan negara.(*)

Berita NTT Hari Ini