Berita NTT Hari Ini

20 Paralegal Anak dan Masyarakat Siap Hadirkan Anak NTT Cerdas Bermartabat

Pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua pihak hendaknya bisa menjadikan upaya penegakkan hak anak sebagai suatu komitmen

POS-KUPANG.COM/NOVEMY LEO
Dany Manu, pemateri dalam pelatihan Paralegal dari Kementerian Sosial Kemensos), kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak KPPPA), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), LBH APIK NTT dan ChildFund International, di Neo Aston Kupang, Selasa (15/3).  

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua pihak hendaknya bisa menjadikan upaya penegakkan hak anak sebagai suatu komitmen bersama.

Dengan demikian Anak akan tumbuh dalam nuansa yang penuh dengan rasa keadilan dan bisa menjadi anak yang cerdas dan bermartabat.

Direktur Program dan Sponsorship, Aloy Suratin, menyampaikan hal itu usai pembukaan kegiatan pelatihan Paralegal bagi anggota Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Selasa (15/3) di Kupang.

Aloy berharap usai pelatihan, Paralegal terus memperdalam ilmunya melalui interaksi dengan masyarakat sehingga mereka mampu memecahkan persoalan itu berdasarkan kerangka hukum yang ada. "Sehingga kita dapat menghadirkan generasi masa depan yang tumbuh dalam nuansa yang penuh dengan rasa keadilan sehingga potensinya sebagai Manusia itu terpenuhi. Jadi kita membayangkan masa depan Indonesia dmana anak anak tidak hanya cerdas tapi mereka juga bermartabat," kata Aloy.

Spesialist, Perlindungan Anak dan Advokasi ChildFun International, Reny R Haning, mengatakan, kegiatan pelatihan Paralegal serupa sudah dilakukan di Yogyakarya. Para peserta sudah mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. Dan mereka melamar, diseksi dan lulus sebagai peserta pelatihan.

Peserta pelatihan Paralegal dari Kementerian Sosial (Kemensos), kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), LBH APIK NTT dan ChildFund International, di Neo Aston Kupang, Selasa (15/3). 
Peserta pelatihan Paralegal dari Kementerian Sosial (Kemensos), kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), LBH APIK NTT dan ChildFund International, di Neo Aston Kupang, Selasa (15/3).  (POS-KUPANG.COM/NOVEMY LEO)

"Sebagaimana yang dikatakan Pak Partiko bahwa ini adalah pertama kali, BPHN bekerjasama dengan OBH dan ChildFund International dalam pemberian legitimasi sertifikat bagi teman pengiat PATBM," kata Reny.

Para peserta akan mendapatkan sertifikat yang diakui oleh Negara untuk bisa membantu masyarakat mendapat akses bankum. "Ini juga menjadi komitmen ChildFund untuk memastikan akses keadilan terutama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, nomor 16 yakni akses ke justise," kata Reny.

Reny berharap saat praktek lapangan selama 3 bulan, paralegal bisa mengimplementasikan materi dengan baik yang langsung dimentori oleh LBH APIK NTT.

Direktris LBH APIK NTT, Ansi D Rihi Dara, SH menjelaskan, pelatihan Paralegal Anak merupakan kerjasama antara Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK NTT dan ChildFund International.

Sebanyak 20 peserta dari 8 kabupaten kota, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Sumba Barat, Sumba Barat Daya (SBD), Sumba Timur dan Flotim mengikuti pelatihan selama 4 hari sejak tanggal 15-18 Maret di Kupang.

Baca juga: LBH APIK NTT dan ChilFund International Siapkan SDM 20 Paralegal Anak di 8 Kabupaten di NTT

Ansi mengatakan, pelatihan Paralegal kali ini spesial karena mengimplementasikan UU Bantuan Hukum (Bankum) Nomor 16 tahun 2011 yang didalamnya ada Permen Nomor 3 tahun 2021 tentang bagaimana Paralegal memberikan bankum. "Selama 4 hari Paralegal akan diberikan pelatihan sesuai kurikulum nasional dan mereka akan mengaktualisasikan diri mereka," kata Ansi.

Selain materi dasar, Paralegal juga mendapatkan materi khusus tentang pencegahan dan pendampingan korban anak yang mengalami tindak kekerasan. "Karena LBH APIK bersama mitra ChildFund International selama ini bekerja untuk isu anak, sehingga materi spesifiknya adalah bagaimana menjadi paralegal anak," jelas Ansi.

Paralegal akan bekerja mendapingi korban tindak kekerasan perempuan dan anak di wilayah tugas masing-masing dan mereka akan tetap berkordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) LBH APIK NTT.

Penyelenggara dan Mentor foto bersama peserta pelatihan Paralegal dari Kementerian Sosial (Kemensos), kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), LBH APIK NTT dan ChildFund International, di Neo Aston Kupang, Selasa (15/3). 
Penyelenggara dan Mentor foto bersama peserta pelatihan Paralegal dari Kementerian Sosial (Kemensos), kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), LBH APIK NTT dan ChildFund International, di Neo Aston Kupang, Selasa (15/3).  (POS-KUPANG.COM/NOVEMY LEO)

"Ibarat kata, organisasi bankum (OBH) itu dokter dan Paralegal itu perawat yang akan ada pertama di masyarakat untuk mendengar mendampingi korban duluan sebatas non litigasi. Paralegal tak bisa kerja sendiri karena dalam UU, proses hukum litigasi akan ditangani oleh OBH. Paralegal seperti perawat dan OBH seperti dokter. Tidak mungkin perawat kasih obat dan lain-lain tanpa koordinasi dengan dokter, sehingga intervensinya menjadi tepat," jelas Ansi.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved