Jokowi Sebut Duo Pimpinan IKN Nusantara Kombinasi yang Sangat Baik

Pertama, masalah pertanahan.

"Nanti serah terimanya dengan Pak Menteri BPN secepatnya juga bisa diselesaikan terkait dengan status tanah kawasan IKN," katanya.

Jokowi meminta segera identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat.

"Kita harus memastikan juga pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN," katanya.

Kedua, penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN.

Jokowi meminta agar penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN betul-betul disetop, bukan hanya diperketat.

"Saya minta Pak Menteri ATR/BPN betul-betul melakukan konsolidasi mengenai baik kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN," pinta Jokowi.

Ketiga, rencana tata ruang di kawasan IKN Nusantara.

Presiden meminta kedua pejabat agar mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN yang berada di kawasan inti pemerintahan.

Keempat, menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-undang IKN Nusantara.

"Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa selesai," kata Jokowi.

Kelima, yang berkaitan dengan sekretariat untuk IKN sebagai mesin birokrasi yang membantu tugas-tugas otorita agar bisa segera diselesaikan, baik kantor di sini maupun di Balikpapan.

Selanjutnya, Jokowi berharap kepala otorita nantinya bisa merekrut deputinya dari orang daerah, sehingga masyarakat di daerah betul-betul dilibatkan dan komunikasi berbagai elemen mengenai kenapa ada pemindahan ini bisa berjalan.

"Jadi tolong yang disampaikan urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa. Ini juga disampaikan Jakarta pun akan kita perbaiki bukan ditinggalkan, jangan ada sebuah persepsi itu," tegas Jokowi.*

Berita nasional lainnya