IKN Nusantara
Jokowi Sebut Duo Pimpinan IKN Nusantara Kombinasi yang Sangat Baik
Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Penulis: Agustinus Sape | Editor: Agustinus Sape
lihat foto
Jokowi Sebut Duo Pimpinan IKN Nusantara Kombinasi yang Sangat Baik
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selain Bambang, Jokowi juga melantik Dhony Rahajoe sebagai wakil kepala Otorita IKN Nusantara.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta, Kamis 10 Maret 2022.
Pelantikan kedua pejabat mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 9N Tahun 2022, yang turut dibacakan pada acara pelantikan tersebut.
Saat menyampaikan pengantar pada rapat terbatas, Jokowi menyampaikan bahwa Bambang dan Dhony merupakan pilihan kombinasi yang sangat baik.
"Pak Bambang, beliau ini memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB bidang sipil, infrastruktur kemudian juga di bidang urban planning. Kemudian S2, S3 pengalaman di bidang yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan finance kemudian juga terakhir memegang vice president di ADB, saya kira ini dari sisi, semua sisi, ini lengkap," kata Jokowi, sebagaimana ditayangkan video Youtube Sekretariat Presiden, Kamis 10 Maret 2022.
Selanjutnya, Jokowi memaparkan pengalaman dan latar belakang Dhony Rahajoe yang bisa mendukung peran Bambang Susantono.
Menurut Jokowi, Dhony memiliki pengalaman lapangan terutama di bidang properti.
Dari A sampai Z-nya pernah mengalami sehingga nanti akan gampang sekali, beliau berdua ini berbicara dengan Pak Suharso untuk sisi perencanannya. Kemudian nanti Pak Menteri PU di dalam pelaksanaan lapangan, terutama yang kawasan inti pemerintahan dan juga di bidang investasi nanti dengan Pak Menko Luhut," kata Jokowi.
Jokowi juga mengakui bahwa posisi kepala otorita IKN Nusantara ini sangat banyak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Tapi pada akhirnya Jokowi memilih duet Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai kepala otorita IKN Nusantara dan wakilnya.
Karena itu, Jokowi meminta kepada Bambang dan Dhony bisa menunjukkan kinerja terbaiknya dalam membangun IKN Nusantara.
"Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat terutama yang berkaitan dengan kelembagaan segera diselesaikan," tandas Jokowi.
Jokowi pun satu persatu membeberkan sejumlah urusan yang harus segera diselesaikan kedua pejabat.
Pertama, masalah pertanahan.
"Nanti serah terimanya dengan Pak Menteri BPN secepatnya juga bisa diselesaikan terkait dengan status tanah kawasan IKN," katanya.
Jokowi meminta segera identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat.
"Kita harus memastikan juga pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN," katanya.
Kedua, penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN.
Jokowi meminta agar penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN betul-betul disetop, bukan hanya diperketat.
"Saya minta Pak Menteri ATR/BPN betul-betul melakukan konsolidasi mengenai baik kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN," pinta Jokowi.
Ketiga, rencana tata ruang di kawasan IKN Nusantara.
Presiden meminta kedua pejabat agar mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN yang berada di kawasan inti pemerintahan.
Keempat, menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-undang IKN Nusantara.
"Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa selesai," kata Jokowi.
Kelima, yang berkaitan dengan sekretariat untuk IKN sebagai mesin birokrasi yang membantu tugas-tugas otorita agar bisa segera diselesaikan, baik kantor di sini maupun di Balikpapan.
Selanjutnya, Jokowi berharap kepala otorita nantinya bisa merekrut deputinya dari orang daerah, sehingga masyarakat di daerah betul-betul dilibatkan dan komunikasi berbagai elemen mengenai kenapa ada pemindahan ini bisa berjalan.
"Jadi tolong yang disampaikan urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa. Ini juga disampaikan Jakarta pun akan kita perbaiki bukan ditinggalkan, jangan ada sebuah persepsi itu," tegas Jokowi.*
