Internasional Womans Day
Perempuan Hadir dan Beri Warna di Legislatif
Perempuan hadir di lembaga legislatif/DPRD turut memberikan warna, karena di lembaga legislatif semua produk yang dihasilkan merupakan kebijak
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Perempuan hadir di lembaga legislatif/DPRD turut memberikan warna, karena di lembaga legislatif semua produk yang dihasilkan merupakan kebijakan bersama.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia J. Nomleni pada acara talk show Peringatan Internasional Women's Day
yang berlangsung di Hotel Aston, Jalan Timor Raya, Kota Kupang, Selasa 8 Maret 2022.
Acara ini dipandu oleh Ana Djukana.
Kegiatan ini mengambil tema global "Break the Bias" atau Menghapus Bias dan Stigma Kepemimpinan Perempuan di Indonesia. Sementara tema secara nasional adalah Puan Tuan Setara.
Kegiatan dilakukan secara online via zoom yang akan ditayangkan secara live streaming di YouTube Oxfam dan Pos Kupang.
Menjawab pertanyaan dari beberapa peserta, Emi sapaan akrab Emelia Nomleni mengatakan, kehadiran perempuan di lembaga legislatif ikut memberi warna tersendiri.
Baca juga: Peran Laki-laki Mendukung Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender
"Kami di DPRD NTT saat ini ada 13 perempuan dan kami sedang menggagas perda tentang Pengarusutamaan Gender. Ini bertujuan agar semua kebijakan di perangkat daerah punya keberpihakan pada perempuan," kata Emi.
Dijelaskan, dirinya tiga periode menjadi DPRD dan saat ini dipercayakan menjadi ketua. Bahkan, di lembaga itu mereka mempunyai pilihan, harus rajin mendengarkan.
"Tidak ada sekolah DPRD, ketika di sana kita lakukan banyak hal.
Saya jadi DPRD itu sekitar enam - delapan bulan saya tidak bicara.
Ketika saya ditetapkan ketua DPRD, saya dikatakan Emi Nomleni bodoh dan sebagainya," katanya.
Baca juga: Oxfam Indonesia Peringati Hari Perempuan Internasional, Peran Lelaki Dukung Kepemimpinan Perempuan
Padahal, lanjutnya, menjadi pemimpin tidak saja orang cerdas.
"Kekuatan ada di perempuan, karena melihat banyak hal, menilai banyak hal," katanya
Dikatakan, dalam gagasan membuat perda pengarusutamaan gender, diharapkan bagaimana semua rencana OPD ada pengarusutamaan gender.
"Ini sebenarnya bukan soal urus perempuan saja,tetapi juga urus laki-laki. Kita harus jelaskan ini ke banyak orang," katanya.
Menurut Emi, banyak orang ingin agar mereka yang ada di legislatif bersuara keras, tapi urusannya,apakah dengan suara keras hasilnya ada.
"Jadi memang kita belajar berproses dalam segala hal.