Ombudsman RI Perwakilan NTT dan Dinas Perhubungan Provinsi Evaluasi Tarif Peti Kemas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini (cr12) 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Darius Beda Daton, SH Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTT kepada Pos Kupang menjelaskan, pada Senin 21 Februari 2022, tim Ombudsman menghadiri undangan rapat bersama Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan seluruh stakeholder terkait transportasi di ruang rapat Dinas Perhubungan. 

Hadir dalam rapat ini, Dinas Perindustian dan Perdagangan, Biro Ekonomi dan Administrasi Pemerintahan, Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT, Balai Pelaksana Jalan Nasional dan PT Pelindo III Cabang Tenau Kupang. 

"Saya menyambut gembira inisiatif dinas perhubungan menggelar rapat dalam rangka evaluasi tarif angkutan peti kemas di kota Kupang ini sebab ini masalah lama yang belum kunjung diurus," ungkap Daton.

Baca juga: Harga Kedelai Melonjak, Begini Komentar Pengusaha Tahu Tempe di Malaka

"Pada kesempatan tersebut saya menyampaikan bahwa sebagai pengawas pelayanan publik, kami beberapa kali menerima komplain pengguna jasa pelabuhan terkait mahalnya biaya pengiriman barang dari pelabuhan ke gudang," terangnya. 

"Intinya, pengguna jasa mengeluhkan bahwa biaya peti kemas dari Surabaya ke pelabuhan tenau Kupang dan pelabuhan  lain di NTT hampir sama dengan ongkos angkut dari pelabuhan ke gudang dalam kota," tambah Daton.

Darius menjelaskan, Di Kota Kupang, peti kemas 20 feet yang mengangkut barang 20 ton dengan jarak tempuh 10 km bertarif Rp 4 juta. Mungkin saja ada yang lebih murah atau lebih mahal dari angka itu. 

Baca juga: Jumlah Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov NTT Percepat Vaksinasi

"Sementara di Pulau Jawa dan Sulawesi biayanya jauh lebih murah. Semarang-Jogyakarta dengan jarak tempuh 116 km, lama waktu perjalanan 5 jam 37 menit, bertarif hanya Rp 2.450 juta. Semarang-Cirebon dengan jarak tempuh 238 km dengan lama waktu perjalanan 8 jam 26 menit bertarif Rp 3,8 juta," rincinya.

"Dampaknya, terjadi disparitas harga barang yang tinggi antara wilayah barat dan timur sehingga subsidi tol laut oleh pemerintah melalui APBN setiap tahun seolah tidak terasa menekan margin disparitas harga tersebut," lanjut Daton.

"Harga telur ayam dan sembako tetap tinggi. Lantas, dimana soalnya sehingga disparitas harga tersebut tidak mampu ditekan? Apakah karena alasan klasik yang biasa terlontar yaitu soal supply and demand atau ada soal lain yang terjadi di sana?," Tanya Daton.

Baca juga: 1.638 Orang Lulus PPPK Tahun 2021, Pemprov NTT Usul Penambahan Anggaran

"Persoalan pola distribusi logistik,  tarif/cost logistik dari pelabuhan ke gudang, pembatasan distributor barang dengan alasan tertentu, kapasitas pelabuhan peti kemas dll adalah beberapa hal yang mesti diurai bersama seluruh stakeholders di daerah ini guna membantu masyarakat kecil dari ‘permainan’ harga barang yang bisa dilakukan sesuka hati dan kapan saja oleh segelintir orang," terangnya.

Daton menjelaskan, hal ini sudah menyerupai kartel. Transportasi merupakan salah satu kelompok pengeluaran yang memberi andil inflasi di Provinsi NTT. Tercatat dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2019 - 2021, kelompok pengeluaran transportasi menyumbang angka tertinggi.

"Salah satu aspeknya adalah tingginya biaya angkut barang menggunakan peti kemas dari pelabuhan Tenau ke gudang dalam kota kupang atau luar kota kupang," terangnya.

Baca juga: Pemprov NTT Tidak Mau Berpolemik Pelantikan Wabup Ende

"Karena itu evaluasi tarif angkutan peti kemas di kota Kupang perlu kita dukung bersama dan sangat perlu sesegera mungkin dilakukan, sebagai upaya negara hadir dalam soal ini sehingga minimal bisa menekan harga barang," Jelas Daton

"Saya berterima kasih kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT atas rapat bersama ini. NTT bisa," tutupnya.

Berita Pemprov Hari Ini