Hadirnya PLBN di NTT,  Kepala BPPD NTT Sebut Ada Tiga Program Dasar Bantu Warga di Perbatasan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG--Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT (BPPD NTT) , Petrus Seran Tahuk menyampaikan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah unit kerja dari Badan  Nasional Perbatasan.

Pihaknya melaksanakan fungsi koordinasi dalam proses pengerjaan PLBN Napan.

Menurutnya dengan kehadiran PLBN di NTT berdampak besar secara ekonomi bagi masyarakat kawasan perbatasan daerah, dimana perbatasan antara Negara Timor Leste dan Negara Indonesia.

Pihaknya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi guna mengintegrasikan dalam program-program yang konkrit untuk tujuan yang telah direncanakan.

Baca juga:   Warga Tiga Kelurahan di Kota Kupang Bersihkan Sampah Diperbatasan Wilayah

Menurutnya tujuan utaman ada tiga yakni, pertama, meningkatkan infrastruktur ekonomi dasar, kedua infrastruktur pendidikan dasar dan ketiga, infrastruktur kesehatan dasar.

"Ketiga dasar inilah yang menjadi dasar utama bagi warga negara di daerah perbatasan. Hal ini wajib dipenuhi oleh Negara", kata Petrus

Hadirnya PLBN bagian dari pusat pengendalian barang, jasa maupun manusia tingkat negara.

Sebagai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT, pihaknya selalu mengusahakan program-program perbatasan yang disinkronkan dengan program-program Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau 27 mitra Kementerian lembaga yang menjadi mitra.

Baca juga: Satgas Pamtas Yonarmed 6/3 Kostrad Perbaiki Gedung Posyandu di Wilayah Perbatasan RI-RDTL

Beserta enam perguruan tinggi yang dihimpun untuk menjadi pemerhati guna memberikan ilmu-ilmu dalam pengelolan perbatasan.

Ada 12 Kabupaten di Provinsi NTT yang dikategorikan berbatasan dengan negara.

Ada 7 kabupaten yang dikategorikan menurut presiden 179 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah perbatasan negara di Provinsi NTT. Tujuh kabupaten ini menjadi kabupaten prioritas pembangunan oleh negara.

Tujuh kabupaten ini terdapat 38 kecamatan yang menjadi kecamatan prioritas pembangunan negara. Tujuh kabupaten tersebut yakni, Kab. Malaka, Kab. Belu, Kab TTU, Kab Kupang, Kab Sabu Raijua, Kab Rote dan Kab Alor.

"Kami fokus pada problem prioritas yakni tiga hal mendasar untuk infrastruktur ekonomi, infrastruktur dasar pendidikan, infrastruktur dasar kesehatan dan area prioritas yakni pembangunan 38 kecamatan dari 7 kabupaten", tandasnya. (*)