Plan Indonesia Bersama Pemda Nagekeo Latih Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa

Untuk diketahui, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) telah bekerja di Indonesia sejak 1969 dan resmi menjadi Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) pada 2017. Plan Indonesia bekerja untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan.

Plan Indonesia mengimplementasikan aktivitasnya melalui empat program, yaitu Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Kesehatan dan Agensi Remaja, Ketenagkejaan dan Kewirausahaan Kaum Muda, serta Kesiapsiagaan Bencana dan Respons Kemanusiaan. Kami bekerja di 7 provinsi, termasuk di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dengan target untuk memberdayakan 1 juta anak perempuan. Selain itu, Plan Indonesia juga membina 36 ribu anak perempuan dan laki-laki di Nusa Tenggara Timur.

Plan International adalah organisasi pengembangan masyarakat dan kemanusiaan internasional yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan anak perempuan. Kami memperjuangkan sebuah dunia yang adil untuk pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan, bekerja bersama anak, kaum muda, masyarakat dan mitra. Plan International bekerja bersama anak-anak, kaum muda dan masyarakat untuk mengatasi akar masalah diskriminasi terhadap perempuan, ekslusi dan kerentanan. Dengan capaian, pengalaman dan pengetahuan, Plan International mendorong perubahan dalam praktek dan kebijakan tingkat lokal, nasional dan global.

Plan International tidak berafiliasi dengan agama, organisasi politik atau pemerintahan tertentu. Lebih dari 80 tahun, Plan International membangun kemitraan yang kuat untuk hak anak. Saat ini kami bekerja di lebih dari 70 negara.

Sementara itu, Theodorus Aru, Kepala Desa Renduwawo kepada wartawan mengucapkan terima kasih kepada Plan Indonesia yang sudah memberikan pelatihan ini kepada 42 desa di Kabupaten Nagekeo sehingga dapat meningkatkan pemahaman para peserta terkait dengan KP2AD.

Menurutnya, pelatihan selama dua hari tersebut dapat menjadi bekal bagi para perangkat desa dan BPD serta pengurus KP2AD untuk ditindaklanjuti dengan membahas bersama terkait dengan perdes perlindungan perempuan dan anak desa.

"Untuk itu kami sangat membutuhkan kerjasama baik dari Plan Indonesia, pengurus P2TP2A, dan PMDP3A supaya kita bisa menghasilkan perdes yang berkualitas dan jangka panjang. Dan kami di desa siap melakukan sesuai dengan RKTL dan apa yang sudah kami dapatkan selama dua hari ini," pungkasnya. (*)