Berita Sumba Timur
Usai Lantik Kepala Desa di Sumba Timur, Bupati Khristofel Praing Pesan Tuntaskan Kemiskinan
intervensi program yang harus dilakukan oleh pemerintah desa adalah memperbaiki rumah warga tersebut.
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong
POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Sebanyak 99 kepala desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Sumba Timur 16 Desember 2021 rampung dilantik Bupati Khristofel Praing dan Wakil Bupati David Melo Wadu.
Acara pelantikan kepala desa yang tersebar di 21 kecamatan itu dilaksanakan secara terpisah di masing masing kecamatan sejak Rabu, 22 Desember 2021.
Rangkaian pelantikan dimulai dari pelantikan 8 Kepala Desa se-Kecamatan Kahaungu Eti di Matawai Katingga dan dituntaskan dengan pelantikan 4 kepala desa se-kecamatan Haharu pada Senin 31 Januari 2022 lalu.
Baca juga: Pimpinan Tiga Media Harian NTT Tanda Tangan MoU Kerjasama Pemberitaan Bersama Pemkab Sumba Timur
Bupati Khristofel Praing kepada POS-KUPANG.COM menyebut sebagian besar masyarakat Sumba Timur masih berada pada kategori miskin dengan prosentase hingga 29,63 persen atau setara 7.300 KK dengan kantong kemiskinan yang berada di wilayah desa.
Selain kemiskinan, persoalan yang dihadapi masyarakat di Sumba Timur juga masih berkutat pada tingginya angka putus sekolah serta gizi buruk dan stunting. Ada pula persoalan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Karena itu, kata Bupati Khristofel Praing, semua pihak di desa harus bisa bahu membahu melakukan perbaikan dan perubahan di bawah kepemimpinan kepala desa yang dilantik.
Baca juga: Kronologi 4 Warga Sumba Timur Palsukan Uang dengan Cara Fotokopi
Tokoh Birokrasi Inspiratif dalam pembangunan inklusi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2016 itu menekankan para kepala desa agar dapat memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk intervensi pada pemberdayaan masyarakat.
"Saya tekankan Kepala Desa, penggunaan ADD harus lebih banyak pemberdayaan masyarakat," ujar Bupati kelahiran 16 Desember 1965 itu.
Ia mencontohkan, apabila jumlah orang miskin di Desa disebabkan oleh indikator rumah tidak layak huni, maka sesungguhnya intervensi program yang harus dilakukan oleh pemerintah desa adalah memperbaiki rumah warga tersebut.
Baca juga: Warga Padati Lokasi Kebakaran di SPBU Matawai Sumba Timur
Demikian pula misalnya indikator jamban tidak layak maka yang harus diintervensi adalah perbaikannya.
"Dimana indikator kemiskinan ya kita intervensi ke situ. Tidak bisa lagi kalau orang miskinnya banyak, jamban tidak ada, lalu kau buat program fisik bangun jalan. Jadi saya sudah tegaskan itu, menjadi perhatian serius kita nanti," ujar Bupati Khristofel Praing.
Selain itu, ia juga berpesan agar pemanfaatan anggaran di desa harus benar benar dilaksanakan sesuai prosedur. Hal ini meminimalisir pelanggaran dan peluang berhadapan dengan hukum.
Baca juga: Kopdit Swasti Sari Peduli Kesehatan di Sumba Timur
"Soal pemanfaatan harus sesuai dengan prosedur, cepat tepat sehingga dengannya, pemanfaatan juga bisa dirasakan oleh masyarakat," pungkas magister jebolan Universitas Padjajaran Bandung itu.
Terkait desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Sumba Tengah dan Sumba Barat, Bupati Khristofel Praing menekankan antisipasi dan prevensi pemerintah Desa dalam meminimalisir gangguan kamtibmas.
"Kita berharap bahwa daerah perbatasan sejauh mungkin diantisipasi sehingga tingkat gangguannya kamtibmas diminimalisir," ujar dia.
Bupati Khristofel Praing juga mengingatkan agar para kepala desa bergerak bersama dalam satu nafas dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misi untuk mencapai Sumba Timur yang sejahtera harmoni dan tertib.(*)
