Gelar Harlah ke-96 di Labuan Bajo, PBNU Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

"Kebetulan tipologi NTT ini adalah daerah kepulauan, lautnya lebih dominan di Indonesia secara geografis 70 persen adalah laut dan 30 persen daratan, NTT mungkin begitu, bahkan lebih. Sehingga kami lebih konsen melihat dan mengenali masalah dan memberikan solusi bagi nelayan, karena memang sama dengan masyarakat lain, masyarakat nelayan kondisinya belum diuntungkan walaupun 70 persen wilayah kita adalah perairan yang kaya, baik kaya akan mineral dan energi serta sumber nabati ada di dalam laut kita. Namun belum memberikan dampak peningkatan kesejahteraan nelayan," katanya. 

Menurutnya, dengan luas perairan beserta kekayaan yang terkandung, maka masyarakat maritim diharapkan dapat mampu sejahtera. 

"Tapi kenyataan tidak begitu, sehingga NU masuk untuk mengenali dan menberikan solusi yang konkrit khusus bagi nelayan agar saatnya nanti Indonesia dapat menumpukan sektor kelautan di sektor ekonomi. Walaupun ada negara yang kecil wilayah perairannya, namun hasil dari perairan dapat menopang APBN, kita tidak seperti itu, harusnya kontribusi dunia kelautan kita mencapai 40 persen bagi APBN.

Menurutnya, persoalan maritim saat ini salah satunya adalah belum ada kebijakan politik yang mampu secara komprehensif menjawab persoalan nelayan. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga NU hadir untuk membantu pemerintah dengan kapasitas yang ada. 

Lebih lanjut, dalam proses perjalanan ekonomi kelautan masih belum ada keseimbangan antara sektor tangkap dan sektor budidaya, ia menjelaska lebih dominan adalah sektor tangkap tapi sektor ini belum memberikan suport penuh dari pemerintah.

"Khususnya dalam hal permodalan, transformasi teknologi, up skilling, sarana prasaranaa atau fasilitas yang minim sehingga nelayan belum mendapatkan kesejahteraan yang optimal," ujarnya. 

"Orientasi pasar tidak hanya lokal, tapi harus secara regional dan ekspor demi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tapi dengan kondisi saran prasarana yang ada sulit diwujudkan, karena tidak ada peningkatan kualitas karena petani langsung menjual hasil lautnya. Lalu tata Niaga hasil tangkap ikan laut yang belum berpihak kepada nelayan, sehingga banyak pengepul yang menentukan harga yang sepihak, nelayan kurang menikmati hasil tangkapan," tambahnya. 

Pihaknya juga menilai pemerintah belum optimal dalam memberikan kapasitas kemampuan yang cukup dalam hal budidaya. 

"Kebijakan afirmatif belum terlalu nampak. Belum lagi soal teknologi kita ketinggalan," jelasnya. 

Ketua PWNU NTT, KH Pua Monto Umbu Nay dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan itu di Labuan Bajo. 

"Inilah kebahagiaan kami dan menjadi catatan sejarah," katanya. (*)

Berita Labuan Bajo hari ini: