Demo di Labuan Bajo
Pendemo Tolak Geothermal Wae Sano Kecewa Tidak Temui Anggota DPRD
Para Pendemo Tolak Proyek Geothermal Desa Wae Sano Kecewa Tidak Temui Anggota DPRD Manggarai Barat
Penulis: Gecio Viana | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana
POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Massa pendemo yang menolak proyek panas bumi (geothermal) di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), merasa kecewa karena tidak dapat menemui anggota DPRD setempat.
Demonstrasi itu digelar oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMKRI Cabang Ruteng Santu Agustinus, PMKRI Kota jajakan Labuan Bajo dan warga Desa Wae Sano.
Sebelumnya, mereka menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Mabar, hingga melakukan dialog dengan Pemerintah Kabupaten Mabar.
Menggunakan megaphone, mereka saling berganti berorasi dan menolak proyek geothermal.
Baca juga: Mahasiswa dan Warga Tolak Pengembangan Geothermal Wae Sano, Begini Komentar PT Geo Dipa Energi
Pendemo diterima Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dewan, Stefanus Jemsifori didampingi sejumlah staf.
Sementara itu, demonstrasi dikawal personel gabungan dari Polres Mabar dan Satpol PP Kabupaten Mabar.
Menjawab tuntutan para demonstran, Stefanus Jemsifori mengatakan para pimpinan DPRD Mabar tengah melakukan tugas di luar Kota Labuan Bajo.
Sehingga, tidak dapat menerima massa pendemo, terlebih, lanjut dia, pihaknya tidak mendapatkan permohonan atau perihal kunjungan massa aksi.
"Hari Jumat tanggal 4 selesai bertugas. Kalau tidak bersurat maka saya akan berusaha (menerima demonstran)," katanya.
Baca juga: Demo Tolak Pengembangan Geothermal Wae Sano, Ketua DPRD Manggarai Barat Angkat Bicara
Para demonstran pun membacakan pernyataan sikap dan tuntutan dalam demonstrasi itu.
Terdapat 3 tuntutan bersama warga Desa Wae Sano dan PMKRI, pertama mendesak Menteri ESDM melalui Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk hentikan seluruh proses ekstraksi panas bumi Wae Sano, juga WKP lain di Flores dan cabut seluruh izin panas bumi yang telah dikeluarkan.
Tuntutan kedua, mendesak Bank Dunia agar batalkan segera kerja sama dan pemberian dana hibah kepada PT SMI (juga PT GeoDipa Energi), termasuk hentikan seluruh proses di lapangan dalam memusluskan rencana penambangan panas bumi di Wae Sano.
Terakhir tuntutan ketiga, mendesak Kantor Staf Preside (KSP) agar berhenti terlibat dalam urusan panas bumi di Wae Sano.
Baca juga: BREAKING NEWS: Mahasiswa dan Warga Wae Sano Demo Tolak Geothermal, Bawa Keranda Mayat
Para demonstran menilai upaya paksa pemerintah dan perusahaan yang terus melanjutkan proses pengembangan tambang panas bumi di Wae Sano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, di tengah penolakan warga yang masif, menunjukkan betapa besarnya kepentingan pihak-pihak tertentu di balik proyek ini.
