Berita NTT
Kepala LKPP Sebut Potensi Transaksi Online Tahun 2022 Rp 530 Triliun
Kepala LKPP RI Abdullah Azwar Anas mengatakan potensi transaksi online tahun 2022 adalah sekitar Rp 530 triliun rupiah
lihat foto
Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) RI Abdullah Azwar Anas mengatakan potensi transaksi online tahun 2022 adalah sekitar Rp 530 triliun rupiah.
Sementara di tahun 2021, ada sekitar 3.200.000 lebih transaksi online. Namun total belanja barang/jasa pemerintah di toko daring baru sekitar 74 miliar dari total Anggaran Negara (APBN dan APBD) sekitar 1.000 triliun lebih.
Abdullah Azwar mengatakan hal ini dalam sambutanny acara launching program Belanja Langsung (Bela) Pengadaan dan E-Katalog Lokal, NTT Berlari (Berbelanja Daring) dalam rangka pemanfaatan marketplace Pengadaan Barang/Jasa untuk mengoptimalkan UMKM di Provinsi NTT di Aula El Tari, Kamis 27 Januari 2022.
Dia juga memberi apresiasi kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat yang terus mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal di NTT.
Baca juga: ANDA Sedang Cari Pekerjaan ?LOWONGAN KERJA AGUSTUS, LKPP dan KPK Buka Lamaran, Ini Posisi INFO
"Kita harus terus mendorong pengembangan UMKM kita seperti teh kelor, sabun kelor, kopi lokal, tenun ikat dan kerajinan tangan kita. Hal ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Joko Widodo untuk gunakan hasil UMKM lokal supaya pasar dengan produk-produk lokal bertumbuh pesat," kata Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas
Menurut mantan Bupati Banyuwangi tersebut, ada tiga arahan Presiden yang mesti diperhatikan semua pihak yakni tingkatkan penggunaaan produk dalam negeri, tingkatkan porsi UMKM dan Koperasi, dan percepatan penyerapan APBN dan APBD.
E-Katalog dan Bela (Belanja Langsung) di Marketplace merupakan langkah untuk merealisasikan arahan bapak Presiden tersebut.
Hadirnya para semua pemgaku kepentingan ini baginya sangat baik agar lebih mengetahui pengelolaan E-katalog lokal dan Bela pada marketplace di Provinsi NTT.
Baca juga: Saat Beri Penghargaan KUR, Menko Airlangga Ingatkan Pengembangan UMKM di Masa Mendatang
"Ini MoU (Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman, red) pertama kami sejak dilantik tanggal 13 Januari lalu. Khusus untuk NTT, kita akan memberikan dampingan secara khusus," jelas Azwar Anas.
Azwar Anas menerbangkan E-katalog dan Bela di toko daring adalah keniscayaan yang mesti diikuti semua pihak. Bahkan, Perpres (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, red) juga mewajibkan 40 persen belanja pengadaan pemerintah adalah untuk UMKM.
"Kami juga sudah merevisi aturan agar pengelolaan E-Katalog lokal dapat dilaksanakan oleh semua kabupaten/kota, tentu dengan syarat-syarat tertentu," ujarnya.
BELA pengadaan untuk UMKM di bawa 200 juta, menurutnya bisa secara online, termasuk pertanggungjawabannya yang tak perlu kuitansi basah lagi, tapi bisa dari bukti transaksi e-katalog.
"UMKM yang gabung di BELA online juga langsung dibayar, tidak ditunda lagi, "jelas Aswar lagi.
Dikatakan Azwar Anas, E-katalog dan BELA online mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, menghindari pertemuan fisik dan manipulasi.
