Anies Baswedan Hibur Warga DKI: Biar IKN Dipindahkan, Tapi Jakarta Tetap Jadi Kota Global Dunia

POS-KUPANG.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan seakan mengungkapkan kata-kata hiburan bagi warga DKI Jakarta tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.

Gubernur Anies sama sekali tak menyesalkan sikap pemerintah pusat yang terus mendorong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tersebut.

Dia mengatakan, meski IKN itu akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tetapi Jakarta akan tetap menjadi kota megapolitan, kota terbesar di bagian selatan dunia.

Pernyataan bernada menghibur sekaligus motivasi itu mungkin dimaksudkan agar para pihak tak mengeluhkan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana yang didorong pemerintah pusat saat ini.

Kendati mengungkapkan pernyataan itu, tapi Anies Baswedan juga melontarkan kritikan terkait rencana pemindahan ibu kota negara tersebut.

Anies menilai, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tidak akan menyelesaikan problem kemacetan di Jakarta.

Anies menyampaikan itu saat menghadiri Talkshow Format dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, secara virtual di akun Youtube Pemprov DKI, Kamis 27 Januari 2022.

Baca juga: Cegah Korupsi, KPK Pelototi Pembangunan IKN Nusantara

"Bicara tentang kemacetan kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7 persen jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta."

"Jakarta itu kegiatan rumah tangga dan kegiatan tempat usaha," ucap Anies, dikutip dari Warta Kota.

Dikatakannya, yang terpenting saat ini bukanlah membahas perpindahan Ibu Kota, tetapi bagaimana rumusan Jakarta itu menjadi kota global dunia.

"Nah, sekarang kita malah bicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayani kebutuhan global dunia. Ini tantangan kita saat ini," tandasnya.

Mantan Mendikbud ini juga mengungkapkan bahwa Jakarta merupakan Kota Megapolitan terbesar di selatan dunia.

Kawasan Megapolitan ini memiliki wilayah penyangga yakni Bekasi, Tangerang, dan Depok.

"Jakarta adalah Kota Megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Tapi megapolitan ini terdiri dari Jakarta, Bekasi Raya, Tangerang Raya dan Depok. Ini sebagai satu kesatuan."

"Jadi secara administrasi kita adalah variasi tapi secara peran, Jakarta kota megapolitan terbesar di selatan dunia," ujarnya.

Sorotan tentang pemindahan ibu kota negara itu, diungkapkan pula oleh Ekonom Senior, Faisal Basri.

Ternyata selama ini Faisal Basri juga menyoroti pemindahan IKN yang mungkin akan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Menurutnya, pemindahan IKN dinilai kurang elok untuk dijalankan, karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih dalam proses pemulihan.

Baca juga: IKN Nusantara Serap Rp 46 Triliun, Begini Kiat Kemenkeu Siapkan Anggaran Proyek Fantastis Jokowi

Karena itu, kata Faisal Basri, lebih baik pemerintah menyelesaikan dahulu keadaan darurat Covid-19, barulah mengurusi IKN.

"IKN jangan diutak-atik dulu. Biar diselesaikan dulu keadaan darurat, karena itu yang paling penting," ujarnya dalam diskusi 'Pengesahan RUU IKN Untuk Siapa', Jumat 21 Januari 2022, dikutip dari Kontan.id.

Hal tersebut menurutnya karena ada 134 juta atau 52,8 persen rakyat Indonesia yang masih tidak aman atau insecure, mereka miskin absolut, nyaris miskin, dan rentan miskin.

Tingkat pengangguran saat ini meningkat, yang diiringi dengan menurunnya kualitas pekerja.

"Orang miskin meningkat karena Covid-19, pengangguran meningkat diiringi dengan menurunnya kualitas pekerja. Jadi yang berkurang adalah pekerja tetap, buruh," ujarnya.

"Yang meningkat adalah pekerja keluarga, pekerja sendiri, dan sebagainya, ini harus kita pulihkan," imbuhnya.

Ada juga masalah learning loss yang karena tidak pernah bertemu dengan gurunya dan tidak punya kemewahan untuk menggunakan zoom, orang yang mengalami gangguan kejiwaan karena Covid-19, dan persoalan mengenai climate change.

"Artinya pembangunan ini untuk pembangunan rakyat dulu, sehingga ibu kota urusan yang bisa ditunda, setidaknya 5 tahun," jelasnya.

Sementara itu, Ekonom Senior, Rizal Ramli melontarkan kritikan pedas kepada Presiden Jokowi.

Dilansir dari Tribunnews.com, ekonom senior ini mengatakan, mekanisme pencarian Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini berpendapat, aturan tentang pemerintahan di Indonesia tidak mengenal pemimpin wilayah dipilih melalui mekanisme penunjukan langsung.

Baca juga: Begini Reaksi Mensos Risma Ketika Ditanya Kesiapannya Menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara

Dalam Pasal 9 UU IKN, tertulis bahwa IKN Nusantara dipimpin oleh kepala otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI.

Mantan Menteri Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengaku akan menganulir UU IKN apabila dia terpilih sebagai kepala negara.

Di sisi lain, Rizal Ramli juga menyinggung soal kegagalan negara memindahkan ibu kotanya karena jarak.

"Ada yang berhasil ada yang gagal, yang tidak berhasil kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh," ungkap Rizal Ramli dalam kanal Youtube Fadli Zon Official, Senin 17 Januari 2022 lalu.

Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan dari pemindahan ibu kota adalah jarak yang tidak terlalu jauh dengan ibu kota yang lama.

"Jadi kunci keberhasilan itu kedekatan dengan ibu kota yang baru, 2 jam maksimal," ujarnya.

Ekonom Senior Emil Salim

Ekonom senior Emil Salim mengkritisi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menurut Emil, ketika IKN pindah maka kementerian dan lembaga akan turut ke Kalimantan Timur, dan gedung-gedung yang ada di Jakarta ditukar guling ke pihak swasta sebagai ganti membangun di IKN baru.

"Departemen Keuangan adalah salah satu monumen historis yang besar, juga akan ditukar gulingkan."

"Kemudian beberapa kompleks di Jalan Medan Merdeka Barat, Timur, Selatan, Utara, kantor-kantor itu jika pindah harus juga tukar guling," papar Emil saat diskusi virtual, Jumat 16 April 2021, dilansir Tribunnews.com.

Emil tidak dapat membayangkan ketika swasta menguasa gedung-gedung pemerintahan di Jakarta, di mana karakter dari Ibu Kota Jakarta yang menjadi Ibu Kota Proklamasi akan hilang karakternya.

"Jadi biaya terbesar yang saya lihat adalah the hystorical cost dari ibu kota proklamasi, berkembangnya pusat perjuangan kita dari sejak Budi Utomo, akan hilang lenyap."

Baca juga: Presiden Restui Nama Ibu Kota Baru, Jokowi Sebut 4 Calon Pemimpin IKN Nusantara, Ini Profil Mereka

"Kalau ditukargulingkan jadi sentra komersial, bayangkan Departemen Keuangan menjadi mal, ngeri saya melihat hal-hal ini," paparnya.

"Apakah faktor-faktor ini sudah diperhitungkan? Mengapa ini penting? Karena kita andalkan pada dana swasta karena anggaran pemerintah hanya terbatas," sambungnya.

Ia menyebut, pihak swasta yang akan ikut berperan di IKN dan mengusai gedung-gedung pemerintahan di Jakarta, pastinya yang memiliki dana besar.

"Tentu swasta yang besar, konglomerat besar. Bagaimana dampak politik ekonominya di dalam pembangunan ibu kota tersebut?" paparnya. (*)

Artikel ini telah tayang dengan judul: Daftar Tokoh yang Kritik Pemindahan IKN: Ada Anies Baswedan, Faisal Basri, hingga Rizal Ramli