Bukan Ahok, Risma atau Gibran Yang Diusulkan PDIP Untuk Gantikan Anies Baswedan, Tapi Si Dia, Siapa?

Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta (2013)

Baca juga: Jutaan Dukungan Mulai Mengalir, Anies Baswedan Diminta Maju Lagi Pimpin Jakarta, Begini Faktanya

Wali Kota Jakarta Utara [3] (2014)

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta (2015)

Kepala Sekretariat Presiden RI (2017).

Ahok Calon Kuat Kepala Otorita IKN Nusantara

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur nampaknya akan segera terwujud setelah RUU IKN disahkan menjadi UU oleh DPR.

Setelah disahkan, UU IKN akan dijadikan acuan untuk membuat aturan turunan terkait pemindahan ibu kota.

Dalam UU itu disebutkan, pemerintah akan membentuk Otorita IKN Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara.

Sebagaimana Pasal 9 UU, nantinya, Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Adapun Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara pertama akan ditunjuk dan diangkat presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan.

"Untuk pertama kalinya Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan," bunyi Pasal 10 Ayat (3) UU IKN.

Mengacu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU yang disahkan DPR memerlukan tanda tangan presiden untuk diundangkan.

Namun, seandainya presiden tak memberikan tanda tangan, UU itu akan tetap berlaku 30 hari pasca-pengesahan di DPR.

Dengan ketentuan tersebut, UU IKN diundangkan paling lambat 18 Februari 2022.

Baca juga: Nama Ahok Ramai Lagi Disebut Calon Kepala Ibu Kota Baru Negara,Kemen BUMN Pernah Beri Tanggapan Ini

Ahok

Satu di antara nama yang mencuat sebagai kandidat kuat Kepala Otorita IKN adalah Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Nama tersebut tentu langsung menjadi perbincangan masyakarakat.

Apalagi, Presiden Jokowi sendiri sudah mengonfirmasi jika Ahok masuk ke dalam kandidat pemimpin ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Meski demikian, tetap dibutuhkan payung hukum untuk menunjuk Ahok sebagai pemimpin Nusantara.

Nantinya, Presiden Jokowi akan menandatangani Perpres mengenai otoritas ibu kota negara yang sudah berisi penunjukkan pemimpin Nusantara.

Diketahui, nama Ahok muncul kembali setelah sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan nama Ibu Kota Baru secara resmi.

Hal tersebut disampaikan Suharso dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 17 Januari 2022.

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," kata Suharso dikutip dari tayangan Kompas Tv, Selasa 18 Januari 2022

Kendati demikian, hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan keputusan siapa bakal calon yang akan memimpin pemerintahan ibu kota baru ini.

Jauh sebelum memutuskan nama Nusantara, Jokowi telah menyebutkan empat calon nama kepala pemerintahan setingkat provinsi itu.

Baca juga:  Jokowi Tegaskan Tak Ingin Halangi yang Ingin Maju Jadi Calon Presiden

Empat nama calon kepala otorita Ibu Kota itu yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Kemudian mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.

Juga Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Riset dan Teknologi.

Termasuk satu orang lagi yakni mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA), Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 2 Maret 2020.

Baca juga: Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim: Gelontorkan Rp 466 T hingga Pakai Dana Pemulihan Ekonomi

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur, Bagaimana Nasib Jakarta?, Apakah Semua ASN Ikut Pindah?

Empat Nama dari Jokowi

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebut empat calon nama yang akan memimpin satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi itu.

Nama-nama tersebut beragam dari eks Gubernur DKI Jakarta, eks Bupati Banyuwangi, eks Dirut WIKA, dan eks Menteri Riset dan Teknologi.

Mereka adalah:

- Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

- Abdullah Azwar Anas

- Bambang Brodjonegoro

- Tumiyana

Seperti dikutip dari Kompas.com, Jokowi saat itu sempat mengatakan, keputusan akan diambil dalam waktu dekat.

Hanya saja, sampai sekarang belum ada nama yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.

"Untuk Badan Otorita Ibu Kota Negara, ini memang kami akan segara tandatangani perpres di mana nanti ada CEO-nya. Sampai sekarang belum diputuskan. Akan diputuskan dalam minggu ini," ujarnya.

Baca juga: Nama Ahok Digadang-gadang Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Posisi Suami Puput di Pertamina?

Profil

1. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. (Instagram @basukibtp/Tribunnews)
Pria kelahiran 29 Juni 1966 ini kini ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sejak tanggal 22 November 2019.

Dikutip dari pertamina.com, hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-282/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019.

Basuki Tjahaja Purnama atau yang karib disapa Ahok merupakan eks Gubernur DKI Jakarta.

Dirinya merupakan lulusan dari jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Insinyur pada tahun 1989.

Basuki menyelesaikan pendidikan magister pada Tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.

Karir Basuki Tjahaja Purnama antara lain:

- Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode (2004)

- Bupati Belitung Timur periode (2005)

- Anggota DPR RI (2009), Wakil Gubernur DKI Jakarta (2012)

- Gubernur DKI Jakarta (2014)

Baca juga: Jokowi Calonkan Ahok Kepala Otorita IKN Nusantara, Ngabalin: Ahlan wa Sahlan Tholaal Badru Alayna

2. Abdullah Azwar Anas

Abdullah Azwar Anas adalah Bupati Banyuwangi, memimpin untuk periode 2010 hingga 2015 saat era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kemudian jabatannya tersebut berlanjut untuk masa jabatan 2016 hingga 2021.

Pria kelahiran 6 Agustus 1973 ini pernah menjadi anggota MPR dan DPR sebelum menjabat sebagai bupati.

Ia pernah menjadi anggota MPR termuda yang dilantik saat usianya masih 24 tahun.

Ia berhasil menjadi anggota DPR untuk periode tahun 2004 hingga 2009 karena menggantikan anggota FKB yang meninggal dunia.

Menurut Wikipedia, Pendidikan di perguruan tinggi yang ia jalani adalah di IKIP Jakarta (Fakultas Teknologi Pendidikan) dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Pendidikan Strata dua nya ia jalani di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dan ia selesaikan pada tahun 2005.

Anas juga pernah tercatat sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama masa bhakti 2000 - 2003, setelah memenangi pemilihan ketua umum pada perhelatan Kongres IPNU di Makassar tahun 2000.

Dan seperti diketahui terbaru dirinya baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

3. Bambang Brodjonegoro

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro (Youtube ILUNI)
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dikenal sebagai salah satu pakar ekonomi terkemuka di Indonesia.

Kepakarannya meliputi bidang ilmu ekonomi regional, desentralisasi fiskal, keuangan negara, ekonomi pembangunan, ekonomi perkotaan dan transportasi serta analisis pengambilan keputusan.

Pria kelahiran Jakarta 3 Oktober 1966 ini, juga merupakan eks Menteri Keuangan Indonesia, dua kali menjabat yakni pada periode 2013 - 2014 dan 2014 - 2016.

Dirinya juga merupakan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dan mantan Menteri Riset danTeknologi Indonesia periode 2019 hingga 2021.

Dirinya juga dikenal sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), dan telah banyak menghasilkan karya tulis.

Bambang juga aktif dalam berbagai organisasi sosial ini sangat tidak asing dengan banyak Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) seperti PT PLN, PT ANTAM, PT TELKOM, dan lain-lain.

Kepakarannya dalam bidang Ekonomi Pembangunan, khususnya wilayah perkotaan, membuat banyak perusahaan dan lembaga pemerintah memberi kepercayaan untuk duduk sebagai dewan komisionaris dan atau konsultan independen.

Baca juga: Isu Jokowi Bakal Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024 Menguat, Partai Gerindra Buka Suara

4. Tumiyana

Tumiyana lahir di Klaten, 10 Februari 1965. Ia merupakan sosok pengusaha sukses Indonesia.

Tumiyana mnemepuh pendidikan Teknik Sipil di Universitas Borobudur, pada tahun 1994.

Selanjutnya, ia menempuh pendidikan Magister Manajemen Jakarta Institute of Management Studies tahun 1997.

Ia juga dikenal menjabat sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China, dikutip dari TribunnewsWiki.com.

Selain itu, namanya juga disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon pemimpin ibu kota negara yang baru. (*)

Artikel ini telah tayang dengan judul: Biodata Heru Budi Hartono, Sosok yang Disebut PDIP akan Gantikan Anies Sebagai Gubernur DKI Jakarta