Bukan Ahok, Risma atau Gibran Yang Diusulkan PDIP Untuk Gantikan Anies Baswedan, Tapi Si Dia, Siapa?

POS-KUPANG.COM - Gonjang ganjing Pilgub DKI Jakarta Tahun 2024, kini semakin ramai dibicarakan. Tak hanya tentang peluang tetapi juga figur yang bakal diusung partai politik.

Hal ini wajar karena masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Artinya, tak lama lagi, Anies Baswedan akan turun dari takhta.

Dalam situasi yang demikian, belakangan ini terungkap kabar bahwa PDI Perjuangan DKI Jakarta bakal mengusung figur yang selama ini jauh dari asumsi banyak kalangan.

Sosok tersebut kini punya jabatan mentereng, dekat pula dengan orang nomor satu Indonesia, yakni Presiden Jokowi.

Figur yang disebut-sebut bakal diusung partai banteng moncong putih itu, bukan sosok yang selama ini didengung-dengungkan pelbagai kalangan.

Sosok itu bukan orang yang merupakan anak emas Megawati Soekarnoputi, bukan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Bukan juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang saat ini mengemban tugas sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Atau bahkan Tri Rismaharini, Mantan Wali Kota Surabaya yang saat ini dipercayakan Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia (RI).

Baca juga: Anies Baswedan Terpuruk di Mata PDIP, Kini Dikuliti Habis-Habisan, Padahal Terbaik di Kalangan Buruh

Figur yang dimaksud PDIP, adalah sosok yang selama ini telah malang melintang di dunia birokrasi, punya banyak pengalaman menangani pembangunan DKI Jakarta.

Figur yang bersangkutan adalah Kepala Sekretriat Kepresidenan, Heru Budi Hartono.

Sosok inilah yang disebut Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono sebagai orang yang bakal menggantikan Anies Baswedan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Diketahui, masa kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta akan berakhir pada Oktober 2022.

Sementara itu, pemilihan Gubernur akan dilakukan pada tahun 2024 karena pemerintah akan menyelenggarakan pemilu serentak di seluruh Indonesia.

Selama hampir 2 tahun itu, DKI Jakarta kemungkinan akan dipimpin oleh Heru Budi Hartono, Pejabat (Pj) yang diharapkan akan ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, pihaknya akan mengusulkan Heru Budi Hartono untuk mengemban jabatan strategis tersebut.

Pertimbangannya, karena bersangkutan bertahun-tahun lamanya pernah menjabat di lingkungan Pemprov DKI.

Meski demikian, Gembong Warsono mengungkapkan, siapa pun yang nantinya ditunjuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta, figur tersebut harus mengerti permasalahan Ibu Kota yang amat kompleks.

Ia berharap Pj Gubernur DKI Jakarta nanti bisa menyelesaikan tugas-tugas Anies yang belum terselesaikan dari 2017 hingga 2022.

"Supaya sisa waktu selama dia jadi penjabat itu dia mampu menyelesaikan sisa-sisa kerjaan Anies yang tereksekusi. Harapan kita itu aja," katanya.

Baca juga: PDIP Cari-Cari Kelemahan Anies Baswedan, Kini Menelanjanginya Lewat RPJMD DKI Jakarta, Simak Ini

Inilah Biodata Heru Budi Hartono

Heru Budi Hartono lahir 13 Desember 1965.

Ia kini menjabat sebagai Kepala Sekretriat Kepresidenan sejak 2017.

Dia adalah mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tahun 2015-2017.

Pada tahun 1993, Heru Budi Hartono sempat menjadi Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara di tahun 1993. Dua tahun kemudian, ia kemudian menjadi Staf Bagian Penyusunan Program Jakarta Utara di Tahun 1995.

Sempat tahun berikutnya pada Tahun 1999, Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara.

Kemudian Pada Tahun 2002, ia menjadi sebagai Kasubag Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara.

Riwayat Pendidikan Heru Budi Hartono

SDN 8 Jakarta Pusat dan 3 tahun menjadi siswa SD di Pakistan (1971 s/d 1977)

SMP PSKD I Jakarta Pusat (1997 s/d 1981)

SLTA Kerajaan Belanda (Den Haag), (1981 s/d 1984)

Meraih gelar S1 di Universitas Krisna Dwipayana –Jakarta (1984 s/d 1990)

Baca juga: Ahok Jadi Korban Politik Anies Baswedan, Sempat Dicap Pengkhianat Padahal Anak Emasnya Bu Mega

Meraih Gelar S2 di Universitas Krisna Dwipayana –Jakarta (1995 s/d 1998)

Riwayat Pendidikan Non Gelar

Manajemen Proyek (Diklat Provinsi DKI Jakarta) (2000)

Kursus Keuangan Daerah (KKD) (FE-UI) (LPEM – UI) (1999)

Manajemen Perencanaan Pembangunan (FE-UI) (LPEM – UI) (1998)

ADUM (Diklat Provinsi DKI Jakarta) (1995)

Brevet A Pajak (Yayasan Artha Bhakti) (1990)

Riwayat Jabatan

Staf Khusus Wali kota Jakarta Utara (1993)

Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara (1995)

Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara (1999)

Kasubag Sarana & Prasarana Kota Jakarta Utara (2002)

Kepala Bagian Umum Kota Jakarta Utara (2007)

Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara (2008)

Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta (2013)

Baca juga: Jutaan Dukungan Mulai Mengalir, Anies Baswedan Diminta Maju Lagi Pimpin Jakarta, Begini Faktanya

Wali Kota Jakarta Utara [3] (2014)

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta (2015)

Kepala Sekretariat Presiden RI (2017).

Ahok Calon Kuat Kepala Otorita IKN Nusantara

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur nampaknya akan segera terwujud setelah RUU IKN disahkan menjadi UU oleh DPR.

Setelah disahkan, UU IKN akan dijadikan acuan untuk membuat aturan turunan terkait pemindahan ibu kota.

Dalam UU itu disebutkan, pemerintah akan membentuk Otorita IKN Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara.

Sebagaimana Pasal 9 UU, nantinya, Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Adapun Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara pertama akan ditunjuk dan diangkat presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan.

"Untuk pertama kalinya Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan," bunyi Pasal 10 Ayat (3) UU IKN.

Mengacu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU yang disahkan DPR memerlukan tanda tangan presiden untuk diundangkan.

Namun, seandainya presiden tak memberikan tanda tangan, UU itu akan tetap berlaku 30 hari pasca-pengesahan di DPR.

Dengan ketentuan tersebut, UU IKN diundangkan paling lambat 18 Februari 2022.

Baca juga: Nama Ahok Ramai Lagi Disebut Calon Kepala Ibu Kota Baru Negara,Kemen BUMN Pernah Beri Tanggapan Ini

Ahok

Satu di antara nama yang mencuat sebagai kandidat kuat Kepala Otorita IKN adalah Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Nama tersebut tentu langsung menjadi perbincangan masyakarakat.

Apalagi, Presiden Jokowi sendiri sudah mengonfirmasi jika Ahok masuk ke dalam kandidat pemimpin ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Meski demikian, tetap dibutuhkan payung hukum untuk menunjuk Ahok sebagai pemimpin Nusantara.

Nantinya, Presiden Jokowi akan menandatangani Perpres mengenai otoritas ibu kota negara yang sudah berisi penunjukkan pemimpin Nusantara.

Diketahui, nama Ahok muncul kembali setelah sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan nama Ibu Kota Baru secara resmi.

Hal tersebut disampaikan Suharso dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 17 Januari 2022.

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," kata Suharso dikutip dari tayangan Kompas Tv, Selasa 18 Januari 2022

Kendati demikian, hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan keputusan siapa bakal calon yang akan memimpin pemerintahan ibu kota baru ini.

Jauh sebelum memutuskan nama Nusantara, Jokowi telah menyebutkan empat calon nama kepala pemerintahan setingkat provinsi itu.

Baca juga:  Jokowi Tegaskan Tak Ingin Halangi yang Ingin Maju Jadi Calon Presiden

Empat nama calon kepala otorita Ibu Kota itu yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Kemudian mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.

Juga Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Riset dan Teknologi.

Termasuk satu orang lagi yakni mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA), Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 2 Maret 2020.

Baca juga: Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim: Gelontorkan Rp 466 T hingga Pakai Dana Pemulihan Ekonomi

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur, Bagaimana Nasib Jakarta?, Apakah Semua ASN Ikut Pindah?

Empat Nama dari Jokowi

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebut empat calon nama yang akan memimpin satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi itu.

Nama-nama tersebut beragam dari eks Gubernur DKI Jakarta, eks Bupati Banyuwangi, eks Dirut WIKA, dan eks Menteri Riset dan Teknologi.

Mereka adalah:

- Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

- Abdullah Azwar Anas

- Bambang Brodjonegoro

- Tumiyana

Seperti dikutip dari Kompas.com, Jokowi saat itu sempat mengatakan, keputusan akan diambil dalam waktu dekat.

Hanya saja, sampai sekarang belum ada nama yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.

"Untuk Badan Otorita Ibu Kota Negara, ini memang kami akan segara tandatangani perpres di mana nanti ada CEO-nya. Sampai sekarang belum diputuskan. Akan diputuskan dalam minggu ini," ujarnya.

Baca juga: Nama Ahok Digadang-gadang Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Posisi Suami Puput di Pertamina?

Profil

1. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. (Instagram @basukibtp/Tribunnews)
Pria kelahiran 29 Juni 1966 ini kini ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sejak tanggal 22 November 2019.

Dikutip dari pertamina.com, hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-282/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019.

Basuki Tjahaja Purnama atau yang karib disapa Ahok merupakan eks Gubernur DKI Jakarta.

Dirinya merupakan lulusan dari jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Insinyur pada tahun 1989.

Basuki menyelesaikan pendidikan magister pada Tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.

Karir Basuki Tjahaja Purnama antara lain:

- Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode (2004)

- Bupati Belitung Timur periode (2005)

- Anggota DPR RI (2009), Wakil Gubernur DKI Jakarta (2012)

- Gubernur DKI Jakarta (2014)

Baca juga: Jokowi Calonkan Ahok Kepala Otorita IKN Nusantara, Ngabalin: Ahlan wa Sahlan Tholaal Badru Alayna

2. Abdullah Azwar Anas

Abdullah Azwar Anas adalah Bupati Banyuwangi, memimpin untuk periode 2010 hingga 2015 saat era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kemudian jabatannya tersebut berlanjut untuk masa jabatan 2016 hingga 2021.

Pria kelahiran 6 Agustus 1973 ini pernah menjadi anggota MPR dan DPR sebelum menjabat sebagai bupati.

Ia pernah menjadi anggota MPR termuda yang dilantik saat usianya masih 24 tahun.

Ia berhasil menjadi anggota DPR untuk periode tahun 2004 hingga 2009 karena menggantikan anggota FKB yang meninggal dunia.

Menurut Wikipedia, Pendidikan di perguruan tinggi yang ia jalani adalah di IKIP Jakarta (Fakultas Teknologi Pendidikan) dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Pendidikan Strata dua nya ia jalani di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dan ia selesaikan pada tahun 2005.

Anas juga pernah tercatat sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama masa bhakti 2000 - 2003, setelah memenangi pemilihan ketua umum pada perhelatan Kongres IPNU di Makassar tahun 2000.

Dan seperti diketahui terbaru dirinya baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

3. Bambang Brodjonegoro

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro (Youtube ILUNI)
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dikenal sebagai salah satu pakar ekonomi terkemuka di Indonesia.

Kepakarannya meliputi bidang ilmu ekonomi regional, desentralisasi fiskal, keuangan negara, ekonomi pembangunan, ekonomi perkotaan dan transportasi serta analisis pengambilan keputusan.

Pria kelahiran Jakarta 3 Oktober 1966 ini, juga merupakan eks Menteri Keuangan Indonesia, dua kali menjabat yakni pada periode 2013 - 2014 dan 2014 - 2016.

Dirinya juga merupakan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dan mantan Menteri Riset danTeknologi Indonesia periode 2019 hingga 2021.

Dirinya juga dikenal sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), dan telah banyak menghasilkan karya tulis.

Bambang juga aktif dalam berbagai organisasi sosial ini sangat tidak asing dengan banyak Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) seperti PT PLN, PT ANTAM, PT TELKOM, dan lain-lain.

Kepakarannya dalam bidang Ekonomi Pembangunan, khususnya wilayah perkotaan, membuat banyak perusahaan dan lembaga pemerintah memberi kepercayaan untuk duduk sebagai dewan komisionaris dan atau konsultan independen.

Baca juga: Isu Jokowi Bakal Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024 Menguat, Partai Gerindra Buka Suara

4. Tumiyana

Tumiyana lahir di Klaten, 10 Februari 1965. Ia merupakan sosok pengusaha sukses Indonesia.

Tumiyana mnemepuh pendidikan Teknik Sipil di Universitas Borobudur, pada tahun 1994.

Selanjutnya, ia menempuh pendidikan Magister Manajemen Jakarta Institute of Management Studies tahun 1997.

Ia juga dikenal menjabat sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China, dikutip dari TribunnewsWiki.com.

Selain itu, namanya juga disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon pemimpin ibu kota negara yang baru. (*)

Artikel ini telah tayang dengan judul: Biodata Heru Budi Hartono, Sosok yang Disebut PDIP akan Gantikan Anies Sebagai Gubernur DKI Jakarta