Berita Nasional
Beda, Ucapan Ahok ke Ketua BPK Saat Masih Hidup dan Ketika Wafat: Dulu Katanya Tak Jujur, Sekarang?
Mengupas sikap & ketegasan Ahok saat menegakkan kebenaran kala masih sebagai Gubernur DKI Jakarta, seakan tak pernah habis. Salah satunya masalah ini.
"Yang pasti saya bilang, bahwa BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, itu yang saya bilang," kata Ahok kala itu.
Kegerahan Ahok adalah ketika BPK meminta membatalkan transaksi pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.
"Suruh untuk membatalkan transaksi beli rumah sakit, mana bisa?" ucap Ahok.
Ahok menjelaskan, jika lahan RS Sumber Waras tersebut harus kembali dijual, akan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Terkecuali, jika lahan tersebut bisa dijual dengan harga baru.
"Alasannya karena pembelian tanah itu adalah terang dan tunai. Kalau dibalikkan harus jual balik, kalau jual balik, mau gak sumber waras beli harga baru? kalau pakai harga lama kerugian negara, itu saja," tegas Ahok di KPK Selasa 12 April 2016.
Ahok mengaku, tidak mau terjebak dengan permintaan BPK untuk membatalkan pembelian RS Sumber Waras.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras seperti penilaian BPK. Sekarang saya ingin tahu, KPK mau tanya apa, orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," ujar Ahok dengan menahan amarah.
Kasus RS Sumber Waras bermula saat Pemprov DKI membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2014.
Baca juga: Nama Ahok Ramai Lagi Disebut Calon Kepala Ibu Kota Baru Negara,Kemen BUMN Pernah Beri Tanggapan Ini
Oleh BPK, proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.
BPK juga mengklaim menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras.
Enam penyimpangan itu dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.
Meski demikian sesuai klaim BPK, Ahok dengan percaya diri menyebutkan bahwa tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut.
Justru jika dibatalkan sesuai saran BKP, maka negara akan mengalami kerugian.
"Jadi, jangan dibolak-balik," tegas Ahok.
