Breaking News

Berita Nasional

PDIP Cari-Cari Kelemahan Anies Baswedan, Kini 'Menelanjanginya' Lewat RPJMD DKI Jakarta, Simak Ini

Tinggal beberapa bulan lagi, Anies Baswedan harus turun dari kursi panas Gubernur DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini, PDIP pun mulai menelanjangi Anies

Editor: Frans Krowin
Istimewa
Anies Baswedan saat menemui para buruh di Balai DKI Jakarta, saat menggelar unjukrasa Senin 29 November 2021. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Tinggal beberapa bulan lagi, Anies Baswedan harus turun kursi panas Gubernur DKI Jakarta.

Dalam kondisi yang demikian, PDIP mulai mengungkapkan borok Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta.

Bagi PDIP, boroknya Anies selama berkuasa di Jakarta, terlihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang direncanakannya.

Dari RPJMD tersebut, program-program mendasar yang diusung Anies saat menjabat Gubernur DKI Jakarta justeru tidak dilaksanakan secara optimal.

Yang cenderung dilaksanakannya, justru semata pada aspek tebar pesona terkait Pilkada DKI Jakarta yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang.

Salah satu contoh trik Anies Baswedan tebar pesona adalah ketika ia menaikan UMP DKI Jakarta mencapai 5,1 persen.

Baca juga: Ahok Bakal Lawan Anies Baswedan di Pilkada DKI, Begini Catatan PDIP Bila Itu Keputusan Bu Mega, Apa?

"Ini namanya tebar pesona untuk menarik simpati masyarakat. Tapi untuk hal mendasar malah tidak dilaksanakan secara optimal."

Kritik ini dilontarkan Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono kepada wartawan di Jakarta.

Disebutkan bahwa selama memimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan tak serius mengurusinya.

Program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, kata Gembong justeru tidak dilaksanakan.

“Normalisasi sungai misalnya, juga Rumah DP Nol dan program Oke-Oce. Tiga program ini realisasinya hanya jalan di tempat.”

Bahkan sampai akhir tahun 2021, kata Gembong, pemerintah sama sekali tidak melakukan normalisasi sungai. Padahal program ini berdampak besar pada penanggulangan banjir Ibu Kota.

Yang jadi prioritas justru sumur resapan yang menelan anggaran Rp 411 miliar. Sementara pembangunannya tidak memperhatikan aspek teknis.

Konsekuensinya, lanjut Gembong Warsono, adalah fasilitas umum di lokasi program menjadi hancur.

Baca juga: Sibuk Sapa Warga Sampai Jatuh ke Got, Anies Baswedan Bilang Begini: Sakitnya Tak Lama Tapi Malunya

Begitu juga program Rumah DP 0 Rupiah. Sampai akhir tahun 2021, program tersebut hanya terealisasi 967 unit saja.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved