'Musuh' Ahok Meninggal Dunia, Sumpah Eks Gubernur DKI Kembali Disoroti, Simak Selengkapnya Di Sini

POS-KUPANG.COM - Menyebut nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, publik Tanah Air akan langsung memberi respon.

Sosok yang satu ini sepertinya sudah identik dengan Jakarta, sehingga tak sedikit orang yang mengait-ngaitkannya dengan Pilgub DKI Jakarta 2024 mendatang.

Belum lama ini, salah satu "musuh" Ahok, yakni Harry Azhar Azis meninggal dunia pada Sabtu 18 Desember 2021 kemarin.

Politisi senior Partai Golkar itu mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Harry Azhar Azis merupakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Periode 2014-2019 dan Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kalau itu.

Disebut "musuh" karena saat keduanya masih aktif, Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Harry jadi Ketua BPK, muncul persoalan hukum.

Ahok dan Harry Azhar Azis bersiteru gara-gara audit lahan pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

Kabar duka itu didengar juga oleh Ahok. Ia pun langsung menyampaikan ucapan dukacita atas kepergian Harry Azhar Azis itu.

Baca juga: Terungkap, PNPK Laporkan Ahok ke KPK Disebut Tanpa Bukti Baru, Ini Kata Presidium PNPK Adhie Masardi

"Turut berdukacita. Semoga arwah almahum diterima di sisi Allah SWT," tulis Ahok kepada awak media, Sabtu 18 Desember 2021.

Untuk diketahui, saat Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diketuai Harry Azhar Azis, menyembunyikan kebenaran saat mengaudit lahan pembangunan Rumah Sakit  Sumber Waras.

BPK juga, kata Ahok, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.

"Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan," kata Ahok kala itu.

Kegerahan Ahok adalah ketika BPK memintanya membatalkan transaksi pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

"Suruh untuk membatalkan transaksi beli rumah sakit, mana bisa?" ucap Ahok.

Ahok menjelaskan, jika lahan RS Sumber Waras tersebut harus kembali dijual, maka hal itu akan berpotensi menimbulkan kerugian negara.