Berita TTU

Gelar Demo di Kantor Bupati dan DPRD TTU,  Ini Pernyataan Sikap Aliansi Cipayung 

Aliansi Organisasi Mahasiswa Cipayung menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati dan DPRD TTU

Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Dionisius Rebon
Organisasi Mahasiswa Aliansi Cipayung TTU, saat menggelar aksi demo di depan kantor DPRD TTU, Senin, 15/11/2021 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU- Aliansi Organisasi Mahasiswa Cipayung yakni GMKI Cabang Kefamenanu, GMNI Cabang Kefamenanu dan PMKRI Cabang Kefamenanu menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati dan DPRD TTU.

Aksi demo yang berlangsung pada, Senin, 15/11/202 ini perwakilan aliansi Cipayung kemudian diterima oleh Pimpinan DPRD TTU, Bupati-Wakil Bupati TTU, serta tim perumus RPJMD.

Dalam audiensi di Ruang Komisi II DPRD TTU tersebut salah satu perwakilan membacakan pernyataan sikap yang berbunyi; Aliansi Cipayung di Kabupaten TTU melihat perkembangan pembangunan daerah yang tentunya berawal dari Peraturan Daerah sebagai landasan konstitusi yang memperlancar jalannya pembangunan, kemajuan dan suksesnya pembangunan dari segala aspek harus berlandaskan konstitusi atau peraturan yang baik. 

Saat ini Cipayung di TTU menilai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2021 yang mengatur tentang RPJMD 2021-2026 cacat hukum, sebagaimana dijabarkan dalam surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU 660/23/KLHS/2021 tentang Validasi KLHS RPJMD Kabupaten TTU 2021 2026 dalam poin 9 disebutkan bahwa dengan tidak terlaksananya rapat telaah teknis maka dokumen KLHS RPJMD Kabupaten TTU tahun 2021-2026 tidak tervalidasi dan Peraturan Daerah Kabupaten TTU no 3 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026 disahkan tanpa persetujuan validasi KLHS sebagai salah satu persyaratan.

Baca juga: Kapolres TTU : Tidak Ada Tindakan Represif Terhadap Mahasiswa Cipayung Saat Demo di Kantor Bupati

RPJMD yang diparipurnakan tanpa KLHS yang divalidasi inprosedural, sama dengan menantang UU Pasal 15 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan penegasan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program, harus selaras dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMD, rencana kerja pemerintah daerah. 

Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Pasal 5 mengamanatkan bahwa RPJMD dirumuskan secara berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan Pasal 47 huruf g tentang penyusunan rancangan awa.

RPJMD mencakup KLHS, Pasal 153 kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 meliputi KLHS. 

Pemerintah melalui Kemendagri telah menetapkan Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD.

Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa pelaksanaan validasi KLHS terhadap RPJPD/RPJMD kabupaten/kota dilaksankan secara bersamaan pada tahap evaluasi rancangan Perda RPJPD/RPJMD kabupaten/kota oleh gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Sehingga, Perda RPJMD yang sudah diparipurnakan dan diperdakan tanpa proses validasi KLHS tidak memenuhi kaidah yang diatur dalam UU dan Peraturan. Dengan demikian Perda RPJMD batal demi Hukum.

Adapun Undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dimana dalam pasal 3 menjelaskan bahwa pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak rakyat atas air, dan lebih lanjut dalam bagian ke dua dalam UU NO. 17 TAHUN 2019 tentang Hak Rakyat atas Air.

Dari landasan di atas maka, Cipayung Kabupaten TTU menyatakan sikap diantaranya sebagai berikut ;Cipayung Kabupaten TTU mendesak Pemda TTU untuk segera mencabut Perda No. 3 tahun 2021 tentang RPJMD dan segera melakukan revisi karena tidak melalui tahapan validasi KLHS yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten TTU 2021-2026.

Jika Pemda TTU tidak mengindahkan permintaan Cipayung TTU maka cipayung TTU akan menempuh jalur hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Cipayung Kabupaten TTU mendesak Pemda TTU untuk segera mencopot Kepala BPBD TTU karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan fungsi. (*)

Baca Berita TTU Lainnya

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved