Reward Opini WTP di Malaka, Tahun 2019 Rp 39, 9 M, Tahun 2020 Turun Rp 4,06 M

 Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

 POS-KUPANG.COM, BETUN--Pemerintah Kabupaten Malaka ( Pemkab Malaka) untuk kedua kalinya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( Opini WTP) atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Prestasi WTP diraih tahun 2019 dan 2020. 

Berkenaan dengan prestasi WTP tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Malaka mendapat reward dari Pemerintah Pusat berupa pemberian Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp 39,9 Miliar yang dianggarkan dalam APBD tahun 2021.

 Namun, tahun 2020 turun menjadi Rp 4,06 Miliar tetapi Pemda mensyukuri karena kabupaten lain seperti Sumba Timur dan Belu tidak mendapat DID. 

Sekertaris Daerah (Sekda) Malaka, Donatus Bere, S.H didampingi Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Malaka, Aloysius Payong menyampaikan ini kepada Pos-Kupang, Rabu (3/11/2021).

 Donatus mengakui Pemkab Malaka mendapat reward atau penghargaan dari  pemerintah pusat karena kinerja pengelolan keuangan tahun 2019 dan 2020 dinilai baik.

 Pemkab Malaka mendapat reward dari Pempus DID untuk WTP 2019 senilai Rp 39,9 Miliar yang dianggarkan dalam APBD tahun 2021. 

Salah satu indikatornya adalah opini WTP yg diberikan BPK RI perwakilan provinsi NTT, terhadap LKPD kabupaten Malaka tahun 2019.

 Pencapaian ini tentu membanggakan segenap komponen baik pemerintah, DPRD dan tentu masyarakat Malaka. 

Reward ini akan semakin memotivasi semua pihak, untuk berkomitmen mempertahakan opini WTP pada tahun-tahun mendatang.

 Tambahan anggaran berupa DID dari Pempus tersebut tentu sangat berarti untuk ukuran KabupatenMalaka yang PAD nya baru mencapai Rp 56 Miliar. 

" Anggaran tersebut akan digunakan secara baik sesuai ketentuan," ujar mantan Kabag Humas Setda Belu ini.

 Aloysius menambahkan, Reward WTP 2020 Malaka cuma dapat DID Rp 4.06 Miliar. Secara keseluruhan hampir semua daerah mengalami penurunan DID.

 Bahkan ada kabupaten/kota yang tidak dapat sama sekali seperti Sumba Timur dan Belu. Ini Kriteria penilaian dari kemenkeu dan kemendagri.