China Diduga Gunakan Cara ‘Licik’ Intimidasi Negara Tetangga untuk Menipu di Laut China Selatan

Juga, layak untuk eksplorasi minyak dan gas di dasar laut.

Oleh karena itu, ia tunduk pada beberapa klaim maritim dan teritorial.

Melansir Wearethemighty.com, sebelum China diterima di PBB pada Oktober 1971, partai komunis China mengklaim bahwa doktrin itu hanya dirancang untuk disesuaikan dengan kekuatan maritim utama barat, terutama dalam mengeksploitasi landas kontinen.

Mereka juga berpandangan bahwa prinsip itu dimaksudkan untuk membantu negara-negara yang lebih maju secara teknologi.

China mengemukakan bahwa kebebasan laut lepas, sebagaimana digariskan oleh UNCLOS, juga termasuk kapal militer.

Saat ini, ada kontroversi yang dipicu oleh ketidakjelasan apakah hak lintas damai yang diberikan oleh doktrin tersebut juga berlaku untuk kapal militer.

Baca juga: Angkatan Laut Tidak Yakin Apa yang Ditabrak USS Connecticut di Laut China Selatan, Beijing Tuduh AS

Meski demikian, Tiongkok tetap mempertahankan posisinya karena hanya mewajibkan kapal asing untuk mendapatkan izin dari otoritas Tiongkok sebelum memasuki perairan teritorial Tiongkok.

Kegagalan untuk melakukannya akan memicu militer China untuk mengambil alih untuk menghalau atau menghukum para penjajah.

Baru-baru ini, sebuah kapal China melintasi perairan internasional yang bukan bagian dari laut teritorial Australia.

Menurut politisi dan media Australia, kapal China itu melakukan pengawasan terhadap latihan perang Talisman Sabre, latihan antara pasukan Australia dan AS.

Pada 2017 dan 2019, kapal-kapal China terlihat di perairan internasional dekat pantai Queensland saat latihan Talisman Sabre sedang dilakukan.

Menurut politisi Australia, tindakan China itu tidak ramah, karena provokatif.

Selain itu, mereka menuduh China merusak Australia di banyak sektor, termasuk seberapa dekat Australia dengan AS, afiliasi, dan ekspor.

Australia telah menandatangani pakta Aukus di mana secara teknis, negara telah memihak Amerika Serikat atas China.

Aliansi Aukus terdiri dari kesepakatan keamanan dengan Inggris dan Amerika Serikat untuk memanfaatkan Australia atas pertahanan militernya yang signifikan.