Jumlah APBN 2022 Timor Leste Capai 1,675 Miliar Dollar, Ini 6 Program Strategis Nasional Tahun 2022

POS-KUPANG.COM - Timor Leste merupakan sebuah wilayah bekas jajahan Portugis.

Portugis pertama kali datang ke Timor Leste pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1520.

Kedatangan Portugis untuk menjajah wilayah Timor Leste.

Belanda dan Jepang juga sempat datang ke Timor Leste untuk menguasai wilayah tersebut.

Baca juga: Terungkap Xanana Gusmao Pernah Minta Australia Tangani Kasus Besar Ini di Timor Leste, Apa?

Melansir Tribunnnews.com, pada Rabu 6 Oktober 2021, Dewan Menteri Timor Leste bertemu di Istana Negara, Dili.

Mereka menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.

Adapun APBN 2022 Timor Leste sebesar US$1,675 miliar terdiri dari Anggaran Pemerintah Pusat, Anggaran Daerah Administratif Khusus Oe-Cusse Ambeno dan Anggaran Jaminan Sosial.

Pemerintah Konstitusi VIII menetapkan enam prioritas nasional untuk APBN 2022:

1) pengembangan sumber daya manusia (pendidikan, pelatihan profesional dan kesehatan);

2) perumahan dan inklusi sosial;

3) sektor produktif (pertanian dan pariwisata), lingkungan dan konektivitas;

4) pengembangan sektor swasta;

5) pembangunan pedesaan; dan

6) pemerintahan yang baik.

Rancangan keputusan tentang otorisasi penandatanganan dua kontrak pembiayaan dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), dalam lingkup Proyek Perluasan Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato, telah disetujui.

Rancangan resolusi ini sudah menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Dewan Menteri pada tanggal 15 September 2021, namun karena adanya beberapa perubahan pada tahap akhir penyusunan, menjadi perlu untuk diajukan ke pembahasan baru.

Rancangan Resolusi Pemerintah juga disetujui, mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2021 – 2030, yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Solidaritas dan Inklusi Sosial, Armanda Berta dos Santos.

Tujuan utama Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2021 – 2030 adalah untuk memastikan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas dalam dekade 2021 – 2030, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kebijakan Nasional Inklusi dan Promosi Penyandang Disabilitas.

Proyek irigasi Galata akan mencakup area seluas 600 hektar dan akan menguntungkan 750 keluarga.

Proyek irigasi Laivai akan mencakup area seluas 300 hektar, yang meliputi 176 hektar sawah yang ada dan akan menguntungkan 434 keluarga.

Dewan Menteri memutuskan untuk menyetujui prosedur pengadaan untuk pemberian kontrak publik untuk akuisisi tiga mesin x-ray untuk pemeriksaan kendaraan, tas tangan dan orang-orang untuk digunakan oleh Otoritas Pabean di Pos Perbatasan Terpadu Batugadé dan Salele, menurut proyek yang dipresentasikan oleh Menteri Keuangan, Rui Augusto Gomes.

Dewan Menteri menghadiri presentasi Laporan Ketiga Kelompok Kerja Tinjauan Berkala Universal tentang penerapan hak asasi manusia di wilayah nasional, yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kehakiman, José Edmundo Caetano.

Tinjauan Berkala Universal adalah mekanisme Dewan Hak Asasi Manusia, didirikan pada tahun 2006, yang mencakup 193 Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ini akan menjadi ketiga kalinya Timor Leste tunduk pada mekanisme evaluasi ini, dengan Tinjauan Berkala Universal Timor Leste terakhir berlangsung pada November 2016.

Dalam setiap siklus, kemajuan situasi Hak Asasi Manusia di setiap negara sejak tinjauan pertama dan setiap Negara memiliki kemungkinan untuk menyoroti tindakan dan tindakan nyata yang diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi yang diterima dalam siklus tinjauan sebelumnya.

Pada Januari 2022, Timor Leste diharapkan dapat menyampaikan laporan perkembangan dan tantangan situasi HAM di negara tersebut, periode 2017-2021.

BERITA LAINNYA:

Pusat Perubahan Iklim Pasifik

Sebelas negara dan wilayah Pasifik dan Timor Leste telah memperoleh manfaat dari kelanjutan program pelatihan yang dirancang untuk membangun kapasitas dan memperkuat pemahaman tentang risiko dan kerentanan perubahan iklim, pilihan adaptasi dan mitigasi utama untuk sistem produksi pangan.

Pelatihan eksekutif ke-7 tentang “Ketahanan Iklim dan Sistem Produksi Pangan - Pertanian dan Perikanan Pesisir” dari 20 September hingga 15 Oktober 2021.

Pelatihan ini diselenggarakan dalam kemitraan dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) oleh Pusat Perubahan Iklim Pasifik Proyek Peningkatan Kapasitas untuk Ketahanan Iklim di Pasifik (CBCRP-PCCC) melalui Platform e-Learning PCCC. Diikuti oleh lebih dari 65 peserta.

Salah satunya adalah Ibu Elizabeth Pua, dari Tonga, yang mengatakan, “Penting untuk menyadari dengan baik cara mitigasi dan adaptasi untuk sistem produksi pangan yang tahan iklim seperti pertanian dan perikanan pesisir, karena kedua sektor ini kemungkinan besar terjadi di seluruh Pasifik mata pencaharian pulau.”

Pilihan adaptasi dan mitigasi iklim dieksplorasi menggunakan studi kasus Pasifik agar peserta memahami tidak hanya aspek teoretis dari tindakan adaptasi dan mitigasi tetapi juga implementasi aktual di lapangan.

Komponen penting lainnya dari pelatihan ini adalah bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan mempersiapkan pohon masalah dan tujuan serta kerangka logis untuk mengembangkan konsep proyek untuk mengakses pendanaan iklim.

Peserta diberi kesempatan untuk bekerja dalam kelompok negara mereka dan bertukar pandangan tentang tantangan terkait perubahan iklim.

Misalnya, satu negara datang dengan konsep untuk meningkatkan sumber daya air untuk mendukung kegiatan pertanian, mengingat dampak perubahan iklim mereka seperti perubahan curah hujan dan kekeringan.

Negara lain, yang terkena dampak kenaikan permukaan laut dan erosi pantai, mengembangkan konsep proyek untuk meningkatkan sistem pangan tradisional menggunakan pengetahuan tradisi dan pertanian serta perikanan yang cerdas iklim.

Manajer PCCC, Ms. 'Ofa Ma'asi-Kaisamy mengatakan latihan ini sangat berharga.

“Penting untuk membekali praktisi iklim dengan keterampilan untuk pengembangan proyek. Bersama dengan latihan ini, program ini bertujuan untuk berkontribusi pada implementasi kebijakan, strategi, dan rencana iklim nasional terkait dengan sektor pertanian dan perikanan pesisir yang merupakan sektor ekonomi utama Pasifik.”

Pelatihan ini disampaikan oleh CBCRP-PCCC bekerja sama dengan Pemerintah Samoa, Sekretariat Pacific Regional Environment Programme (SPREP) dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Untuk informasi lebih lanjut tentang kursus pelatihan yang diberikan melalui proyek ini, silakan hubungi cbcrp.pccc@gmail.com.

Sumber: sprep.org

Berita Timor Leste Lainnya

Sebagian artikel telah ditayang pada intisari dengan judul Pada Januari Nanti Diharapkan Sampaikan Perkembangan Tantangan Situasi HAM, APBN 2022 Timor Leste Capai 1,675 Miliar Dollar