Rastra Sewa Kotama Jadi Simbol Pelayanan Polri Pada Masyarakat

Pada tahun 2021 ada 109 aduan masyarakat

"Hanya 9 yang mengandung kebenaran maka kita tindak lanjuti. Jika ada anggota yang bersalah maka langsung ditindak. 100 (pengaduan) yang tidak benar maka kita wajib menjelaskan," tandas Kapolda NTT.

Kapolda juga mengingatkan tugas polisi melayani masyarakat. Polri, tandas Kapolda NTT ibarat rumah sakit yang harus melayani setiap saat.

Selain itu, upaya penegakan hukum harus dilakukan sesuai aturan yang berkeadilan. "Anggota polisi boleh saja terjadi perubahan dalam bertugas, tetapi tugas dan tanggungjawab kepada masyarakat wajib 1x24 Jam," ujarnya

"Warga masyarakat yang datang lapor wajib ditangani dengan baik. Ada masalah di masyarakat jam 1 malam pun kita wajib turun ke lokasi supaya tidak ada lagi keluhan," tegas Kapolda NTT.

Kapolda pun mengatakan kepolisian harus optimalkan penegakan hukum sebagai tindakan terakhir dari program kegiatan preventif dan preemtif telah dilaksanakan bagi warga masyarakat.

Walaupun belum dapat dilaksanakan seluruhnya, namun apabila ada perbuatan pidana yang harus ditindaklanjuti dengan proses penahanan pidana harus dilaksanakan sesuai aturan dengan ketentuan yang berlaku. Jangan melakukan sesuka hati.

"Kita harus terbuka apabila dalam pra peradilan kita kalah maka secepatnya lakukan koreksi internal, mengapa sampai kita kalah artinya ada mekanisme yang dijalankan tidak sesuai dan tentu saja hal ini melanggar hak masyarakat," ujar Kapolda.

Melanjutkan perintah Kapolri, Kapolda minta jajarannya melakukan penegakan hukum yang berkeadilan yakni memberikan hak-hak kepada masyarakat apabila itu menjadi haknya.

Dia menyampaikan bahwa sejauh ini keadaan Kamtibmas di Wilayah NTT cukup baik maka harus dipertahankan. Fungsi preemtif, preventif dan fungsi penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kapolda NTT juga mengecek ruang tahanan dan berdialog dengan sejumlah tahanan di Polsek Kelapa Lima. (*)

Baca Berita NTT Lainnya