Timor Leste
Perkara HAM, Ini Alasan Mantan Presiden Timor Leste Tak Seret Indonesia ke Pengadilan Internasional
alah satu yang menarik dari Presiden Timor Leste kedua ini adalah bagaimana dirinya memilih untuk tidak menyeret Indonesia ke pengadilan internasional
lihat foto
POS-KUPANG.COM- Sejarah hubungan Indonesia dan Timor Leste di masa lalu tak bisa terkikis.
Invasi tahun 1975 yang dilakukan oleh Indonesia menyisahkan luka bagi masyarakat Timor leste.
Persoalan HAM pun muncul usai Timor Leste merdeka.
Pelanggaran HAM disebut banyak melibatkan para jenderal Indonesia.
Baca juga: Romas Horta Ungkap Banyak Pihak Inginkan Indonesia Dihukum atas Pelanggaran HAM di Timor Leste
Hal ini membuat banyak pihak mempersoalkan pelanggaran HAM berat yang dilakukan saat invasi.
Tetapi berbeda dengan cara pandang Jose Ramos-Horta.
Melansir Intisari.grid.id, pada 1996, nama Jose Ramos-Horta, bersama rekan senegaranya Uskup Carlos Belo, pernah begitu harum di dunia internasional.
Hal ini terjadi usai dirinya dan Belo mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian yang sangat prestisius.
Baca juga: José Ramos-Horta Ungkap Rahasia Akhiri Konflik Timor Leste - Indonesia di Masa Lalu
Padahal, sebenarnya dia bukanlah sosok yang berjibaku langsung dengan militer Indonesia saat ingin memerdekakan Indonesia.
Ramos-Horta lebih memilih untuk berkeliling dunia, demi mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk PBB.
Salah satu yang menarik dari Presiden Timor Leste kedua ini adalah bagaimana dirinya memilih untuk tidak menyeret Indonesia ke pengadilan internasional.
Padahal, saat itu, posisi Indonesia sangatlah lemah di mata dunia internasional.
Baca juga: Perempuan Timor Leste Langgar Tradisi, Selamatkan Diri dari Perbudakan Nafsu Jepang
Tindak-tanduk Indonesia di wilayah yang pernah menjadi provinsi ke-27 bahkan sempat membuat Amerika Serikat menerapkan embargo senjata.
Selama 10 tahun, dari 1995 hingga 2005, AS menyetop pasokan senjata untuk Indonesia, termasuk suku cadang, karena menilai Indonesia bertanggung jawab atas penembakan demonstran di Dili, Timor Timur, pada 12 November 1991.
Banyak yang penasaran bagaimana Ramos-Horta pada akhirnya memilih untuk tidak menuntut keadilan atas segala tindakan Indonesia di Timor Timur.
