Breaking News:

Berita Nasional

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Jaksa atas Kasus Langgar Prokes Habib Rizieq Shihab, Ini Alasannya

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Jaksa atas Kasus Langgar Prokes Habib Rizieq Shihab, Ini Alasannya

Editor: Gordy Donofan
Tribunnews.com/ Igman Ibrahim
Habib Rizieq Shihab 

POS-KUPANG.COM – Nama Habib Rizieq Shihab hingga kini masih sangat populer.

Kasusnya terus bergulir hingga ke Mahkamah Agung.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memohon kasasi atas kasus kerumunan di Petamburan, ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Dalam amar singkat yang dilansir di website Mahkamah Agung, tertera jelas tulisan Tolak atas pengajuan kasasi tersebut.

Baca juga: Survei Capres RI 2024, Elektabilitas Habib Rizieq Shihab Lebih Tinggi dari Puan Maharani

Berikut pertimbangan kasasi sebagaimana dibeberkan jubir MA hakim agung Andi Samsan Nganro:

1. Bahwa alasan kasasi PU tidak dapat dibenarkan, karena JF (judex facti) tidak salah menerapkan hukum; alasan kasasi PU hanya merupakan pengulangan (PHP);

2. Bahwa pertimbangan JF (judex facti) tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa dan Panitia Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan sekaligus acara pernikahan putri Terdakwa, dilakukan dalam masa kedaruratan kesehatan (sesuai Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020), dan saat itu sedang diterapkannya masa PSBB, menyebabkan terjadi kerumunan massa, mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka penanggulangan penyebaran virus corona (COVID-19), dan terjadi lonjakan orang terpapar virus corona-19, dimana dari 250 sampel yang diambil, terdapat 33 sampel yang terpapar virus Corona;

3. Bahwa tidak terbukti dakwaan Kelima Pasal 82A ayat (1) jo 59 (3) huruf c, d UU 16/1017 tentang Ormas, jo 55 (1) ke-1 KUHP, karena tidak ternyata terjadi tindak kekerasan, tidak ternyata mengganggu ketentraman atau ketertiban umum, dan tidak terbukti adanya perusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial, sedangkan penutupan jalan Petamburan bukan dilakukan oleh Terdakwa tetapi dilakukan oleh Aparat Keamanan dengan pengalihan arus lalu lintas;

4. Bahwa judex facti sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan pidana secara proporsional sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut MA menolak Kasasi PU. Putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin, 11 Oktober 2021 oleh Suhadi sebagai ketua majelis didampingi oleh Desnayeti dan Soesilo masing-masing sebagai hakim anggota," kata Andi Samsan Nganro.

Baca juga: Kasus Habib Rizieq Shihab Ternyata Jadi Sorotan Dunia, Pengamat Senior Sospol Ungkap Fakta Ini, Apa?

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved