KKB Papua
Pergolakan KKB Papua Jadi Sorotan Bob Loughman di Sidang Umum PBB, Begini Respon Diplomat Indonesia
Pergolakan KKB Papua yang terus menelan korban jiwa, ternyata menjadi salah satu sorotan di sidang umum PBB, Sabtu 25 September 2021.
lihat foto
POS-KUPANG.COM – Pergolakan KKB Papua yang terus menelan korban jiwa, ternyata menjadi salah satu sorotan di sidang umum PBB, Sabtu 25 September 2021.
Dalam sidang tersebut, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman melontarkan pernyataan keras dengan menyebutkan bahwa kasus berdarah di Papua merupakan pelanggaran HAM.
Namun sorotan tajam perdana menteri tersebut langsung dibungkam secara tegas oleh Diplomat Indonesia di PBB.
Sekretaris ketiga Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York, Sindy Nur Fitri merepon pula secara sorotan yang dilontarkan PM Vanuatu, Bob Loughman.
Respon sang diplomat Indonesia tersebut seketika membuat sang perdana menteri tidak berkutik. Bob Loughman seakan tak menyangka akan jawaban Sindy Nur Fitri.
Dalam sidang umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat itu, Sindy Nur Fitri bahkan menyerang balik PM Vanuatu dengan pernyataan yang pedas.
Baca juga: Kebengisan KKB Papua di Kiwirok Ternyata Atas Perintah Lamek Taplo, Ini Pernyataan Lengkap Panglima
Sindy geram terhadap sang Perdana Menteri yang terus meminta Komisi HAM PBB datang langsung ke Papua dan mengecek dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Sindy Nur Fitri bahkan menandaskan bahwa Papua merupakan urusan dalam negeri Indonesia.
Oleh karena itu, PM Vanuatu tak punya kewenangan untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
"Vanuatu terus-menerus menggunakan forum ini untuk mengganggu kedaulatan negara lain dan menyerang dengan motif politik yang tidak baik," tandas Sindy sebagaimana dikutip dari akun YouTube MOFA Indonesia, Senin 27 September 2021.
Vanuatu, kata Diplimat Indonesia ini, seolah-olah peduli terhadap isu HAM. Padahal HAM diungkapkan PM Vanuatu merupakan sesuatu yang diputarbalikkan.
“Vanuatu seperti peduli terhadap isu HAM. Padahal HAM yang dipedulikan itu merupakan hal yang diputarbalikkan," tandas Sindy.
Untuk diketahui, PM Republik Vanuatu, Bob Loghman, mengatakan bahwa perkumpulan negara di Pasifik memintar PBB untuk meminta
Indonesia agar perwakilan PBB berkantor di Papua.
Pernyataan Bob Loughman itu dengan aksentuasi isu pelanggaran HAM. Padahal isu itu sengaja dihembuskan untuk kepentingan politik.
Baca juga: Prajurit TNI Tampan ini Tewas Ditembak KKB Papua , Padahal Sedang Jalankan Tugas Kemanusiaan
Isu yang dilakukan Bob Loughman dengan menyebutkan Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua, sebenarnya bukan isu baru.
Isu tersebut telah disoroti secara berulang kali oleh Vanuatu tentang Papua Barat.
Ketika kali ini Vanuatu kembali mengulangi sorotan yang sama, saat itulah diplomat Indonesia langsung meresponnya.
Disebut Pelanggaran HAM
Dalam pidatonya, Sabtu 25 September 2021, Bob Loughman meminta Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat guna memberikan penilaian independen tentang situasi HAM di sana.
Diplomat Indonesia, Sindy Nur Fitri pun menanggapi pernyataan Bob Loughman Weibur dengan jawaban menohok.
Baca juga: Takut Diserang KKB Papua, Dua Guru Ini Minta Dievakuasi Dari Kiwirok ke Jayapura, Begini Respon TNI
“Kami dengan keras menolak tuduhan yang salah, tak berdasar dan misinterpretasi yang terus dilakukan Vanuatu,” katanya.
Sindy pun menegaskan bahwa Vanuatu berusaha membuat dunia terkesan kepada mereka dengan apa yang disebut “kekhawatiran terhadap HAM”.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa Vanuatu tak mengerti apa yang dimaksudkan dengan HAM.
“Pengertian mereka tentang HAM terbalik. Mereka tak menyertakan aksi tak berprikemanusiaan dan teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) separatis,” katanya.
Ia pun mengatakan Vanuatu menutup mata saat KKB membunuh perawat, pekerja kesehatan, guru, pekerja konstruksi dan pihak penegak hukum.
“Merekalah yang mededikasikan dirinya terhadap warga Papua,” tuturnya.
Ia pun mempertanyakan ketika guru, pekerja konstruksi dibunuh dan fasilitas umum dihancurkan, kenapa Vanuatu hanya diam.
Baca juga: Gempur KKB Papua Kapolda Fakhiri Minta Bantuan Mabes Polri, Akankah Papua Jadi Zona Hitam Indonesia?
Sindy pun menuduh Vanuatu melindungi KKB dengan alasan kekhawatiran terhadap HAM.
Bahkan Vanuatu diduga berada di belakang KKB Papua dengan isu utama pelanggaran HAM.
“Apa ini pengertian mereka tentang HAM?” ujarnya.
Sindy mengungkapkan apa yang dilakukan Vanuatu telah melanggar tujuan dan prinsip dari piagam PBB, serta prinsip hukum internasional.
Sindy pun menegaskan bahwa Indonesia menghormati hukum, pemerintahan yang baik dan keadilan sosial, juga berkomitmen mempromosikan serta melindungi HAM. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Dituding Langgar HAM Papua di Sidang PBB, Diplomat Indonesia Bungkam Vanuatu
Delegasi Indonesia jawab kritik Vanuatu di sidang PBB
