Berita Pemprov NTT

Kakanwil Kemenkumham NTT Apresiasi Penataan Regulasi Pemda Sumba Barat

mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas," ujar Kakanwil Marciana dalam pertemuan jajaran pemerintah daerah

Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
pk/ryan
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone dan Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan foto bersama dengan Bupati Sumba Barat di Aula Kantor Bupati Sumba Barat, Jumat 24 September 2021. 

Tugas Kanwil Kemenkumham NTT selanjutnya, kata dia, adalah memastikan Pelaporan Aksi HAM dan RANHAM berjalan dengan baik di daerah. 

Di bidang Pemasyarakatan, ia memohon dukungan Pemda Sumba Barat dalam memenuhi hak-hak WBP di Lapas baik dalam bentuk pelayanan kesehatan maupun program reintegrasi sosial. 

Sementara itu untuk bidang Keimigrasian, Pemda juga dapat memberikan informasi dalam kaitan pengawasan terhadap orang asing, mengingat Sumba Barat memiliki potensi pariwisata yang besar. 

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade mengaku sangat terbantu dengan adanya pendampingan Kanwil Kemenkumham NTT khususnya Tim Perancang dalam penyusunan ranperda. 

Bupati Yohanes mengaku untuk mendukung terbentuknya peraturan daerah yang berkualitas, maka pihaknya telah meminta seluruh pimpinan perangkat daerah agar terlibat secara aktif memberikan informasi dan data dalam penyusunan naskah akademik. 

"Perangkat daerah/unit kerja yang akan membentuk peraturan daerah juga telah kami minta agar segera menyampaikan usulan pembentukan peraturan daerah kepada Bupati melalui Bagian Hukum untuk diusulkan dan ditetapkan menjadi Propemperda 2022," ujarnya. 

Selain penataan regulasi, Yohanis juga siap menjalin kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham NTT dalam kaitan pelaksanaan sebagian tugas pembangunan hukum dan HAM di daerah.

Di dalam pertemuan dengan para pimpinan perangkat daerah/unit kerja se-Kabupaten Sumba Barat, Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Yunus P.S. Bureni memaparkan hasil assesment empat Ranperda Kabupaten Sumba Barat sekaligus memfasilitasi penyusunan Propemperda tahun 2022. 

Di sela-sela pemaparan tersebut, Yunus juga memberikan penjelasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dalam tataran teoritik dan konsep. Berkaitan dengan konsepsi Ranperda, antaralain memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan. 

"Materi tersebut selanjutnya dituangkan dalam naskah akademik," ujarnya. 

Yunus menambahkan, penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemda untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan ranperda. Penyusunan daftar ranperda didasarkan pada perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah. (*) 

Berita Sumba Barat Terkini

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved